Mediaportalanda

LOMBOK TENGAH - MEDIAPORTALANDA - Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) NTB berkolaborasi dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) NTB, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB, Sekolah Nasional 3 Bahasa dan Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung, Dodokan Moyosari menggelar penghijauan dan bhakti sosial. 

Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka memperingati HUT perdana Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) yang jatuh pada tanggal 8 Februari 2021. 

Ketua JMSI NTB, Boy Mashudi mengatakan sekitar 250 pohon yang ditanam di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. 

"Ini kepedulian JMSI NTB untuk merawat bumi dan melestarikan sumber daya air," katanya. 

Menurut Boy, kegiatan ini merupakan rangkaian dari beberapa acara HUT perdana JMSI. "Kegiatan serupa sudah beberapa kali kita adakan bersama INTI dan Walhi," terangnya. 

Ketua harian INTI NTB, S Widjanarko yang mewakili Ketua INTI NTB, Alwan S Theo mengatakan ini momen yang tepat melakukan penghijauan karena bersamaan dengan musim hujan. 

"Kami selalu mengadakan penghijauan di seluruh Pulau Lombok," katanya. 

"Mohon dukungan semua pihak agar tanaman ini dijaga, dirawat dan dipupuk," pintanya. 

Sekretaris Yayasan Pendidikan Budi Luhur, Kristo Sunggara SH mengatakan edukasi sekaligus pengamalan menghijaukan lingkungan dimulai dari sejak  ini, dan sekolah nasional 3 bahasa terus terlibat dalam hal ini. 

"Kami akan terus aktif dalam aksi penghijauan dan pendidikan lingkungan hidup termasuk zero waste," katanya. 

Eksekutif Direktur Walhi NTB, Murdani mengatakan penanaman kali ini ada 150 pohon durian, 100 pohon kenari, ekor tupai dan ketapang kencana. '' Lantan juga terkenal dengan kopi dan hasil hutan yang perlu dijaga bersama agar tidak rusak, '' kata Dani sambil menjelaskan ratusan ribu hektare kawasan hutan yang rusak di NTB. 

"Ini kita harapkan bisa dijaga dan ditambah penanamannya oleh masyarakat setempat termasuk pokdarwis," tuturnya. 

Kepala Seksi RHL BPDAS HL Dodokan Moyosari, Apriadi mengatakan sangat mendukung acara penghijauan ini. "Kita siap membackup kegiatan penghijauan dimanapun yang akan dilakukan nantinya," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Desa Lantan, M Irwandi mengatakan penanaman pohon di Lantan sangat penting karena Lantan merupakan salah satu daerah penyangga Gunung Rinjani di Lombok Tengah. 

Seperti diketahui, lanjut Irwandi, Desa Lantan mempunyai beberapa destinasi wisata yang bagus seperti Babak Rinjani, Wisata Lahan Kopi Robusta dan kaya akan hasil kebun seperti pisang, talas dan hasil hutan lainnya. 

Pembina Desa Lantan, Adrian mengatakan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa Lantan sudah terbentuk semakin kompak. 

"Kita rencananya akan buka destinasi wisata olahraga Air Softgun. Mohon dukungan dan masukan dari semua pihak akan hal itu," ujarnya. 

Ketua JMSI NTB sangat respect dengan rencana tersebut, demikian juga tentang pemasaran pariwisata dan hasil hutan. 

Kita coba backup di tingkat provinsi dan nasional," tegasnya. 

Terpisah, Sekretaris Jenderal JMSI Pusat, Mahmud Marhaba yang dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp mengatakan atas nama Pengurus Pusat JMSI sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh JMSI NTB. 

"Apalagi ini berkaitan dengan lingkungan, dimana kita tahu bersama jika lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan manusia baik saat ini maupun masa mendatang yang akan dinikmati oleh anak cucu kita nanti. 

"Selamat untuk JMSI NTB yang telah mengambil bagian kegiatan dalam rangkain HUT JMSI yang pertama," ungkap Mahmud Marhaba Sekjen JMSI. 

Untuk itu, PP JMSI mengharapkan agar kegiatan seperti ini juga akan diikuti oleh daerah lainnya sambil kita tetap memperhatikan anjuran pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. 

"Kita berharap agar semua anggota dan keluarga besar JMSI dalam kondisi yang sehat dan terhindar dari segala penyakit serta bencana alam yang mengancam kehidupan kita," tegas Mahmud sembari memberikan semangat untuk teman-teman yang terdampak bencana alam seperti di Sulbar, Sulut, Kalsel, Jawa Barat dan juga daerah lainnya. (*)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA -  Menteri Negara BUMN Erick Thohir yang baru terpilih sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) mempercayakan kursi Sekretaris Jenderal organisasi itu kepada praktisi ekonomi syariah, Iggi Haruman Achsien. 

Nama Iggi disebutkan Erick Thohir di akhir sambutan yang disampaikannya di penghujung Musyawarah Nasional V MES secara virtual, Sabtu petang (23/1).

"Pada kesempatan ini saya ingin mengusulkan agar saudara Iggi Haruman Achsien sebagai Sekjen yang membantu saya. Mohon diperkenankan,” ujar Erick Thohir. 

Iggi adalah Ketua Panitia Munas V MES. Ia dikenal sebagai Komisaris Bank Muamalat. Posisi ini mulai didudukinya tahun 2014. Sejak 2018 ia menjadi pelaksana Presiden Komisaris Bank Muamalat. 

Selain posisi di lembaga keuangan syariah itu, Iggi juga merupakan salah seorang Tim Ahli Wakil Presiden Maruf Amin. 

Sebagai ketua umum yang baru terpilih, Erick Thohir memiliki waktu satu bulan untuk menyusun kepengurusan. Adapun Wakil Presiden Maruf Amin menyarankan agar kepengurusan disusun dalam waktu dua minggu. 

Dalam sambutannya, Erick Thohir mengatakan, dirinya akan bergegas dan menyelesaikan susunan kepengurusan MES periode 2021-2024 dalam waktu satu minggu. 

“Kita harus memanfaatkan momentum ini,” ujarnya. 

Indonesia Bangkit 2023 

Dalam sambutannya, Erick Thohir mengatakan pandemi Covid-19 menghantam sendi-sendi perekonomian nasional. Mulai dari kalangan dunia usaha, UMKM, sampai masyarakat luas merasakan dampak dari pandemi ini.

Karena itu, Erick mengatakan, amanah yang diberikan kepadanya harus dijalankan dengan baik. 

“Terlepas dari Covid-19, kita harus tetap optimis,” ujarnya. 

Juga disebutkan Erick, dirinya yakin perekonomian Indonesia akan bangkit di tahun 2023. 

“Di Tahun 2022 sudah ada peningkatan. Karena itu penting sekali, mulai hari ini kita menyiapkan pondasinya,” kata dia lagi. 

“Karena begitu di tahun 2022 kita merasa naik, kita harus sudah siap, kita sudah menyusun bata-bata sehingga terjadi jalan yang bisa kita jalani bersama untuk menjaga negara yang kita cintai ini,” sambungnya. 

Empat Program Utama

Juga di dalam sambutan itu, Erick Thohir memperkenalkan empat program utama yang akan dikerjakan kepengurusan MES periode 2021-2024. Dia mengatakan, program ini ril dan harus dapat diimplementasikan. 

Pertama, pengembangan pasar industri halal di dalam dan di luar negeri. 

“Karena kita adalah negara yang punya market yang besar. Ketika marketnya kita sudah pegang, tentu untuk ke luar negeri kita punya pondasi yang lebih mudah,” ujar Erick Thohir. 

Perogram kedua adalah meneruskan pengembangan industri keuangan syariah yang memanfaatkan trend masyarakat digital.

“Suka atau tidak suka kita harus menguatkan fintech dan industri keuangan syariah secara modern tanpa meninggalkan kearifan lokal kita,” sambungnya. 

Ketiga, menciptakan iklim investasi yang bersahabat yang melibatkan pengusaha daerah. Hal ini perlu dilakukan agar tidak tercipta kesenjangan.

“Kita bangun perusahaan-perusahaan daerah agar menjadi juara-juara di daerahnya sehingga menjadi platform penarik pengusaha kecil lainnya,” kata Erick Thohir menjelaskan. 

Keempat, pembinaan ekonomi syariah dimulai dari pedasaan secara berkelanjutan agar Indonesia memiliki pondasi ekonmi syariah yang kuat.

“Kita mulai dari titik nol di desa,” katanya lagi.

Erick Thohir juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan pengurus yang nanti terbentuk untuk saling bertukar pikiran. 

“Bapak dan ibu adalah ujung tombak yang tahu denyut nadi di daerah. Yang harus kita sepakati, program ini perogram ril dan nyata yang dapat diimplementasikan,” demikian Erick Thohir.*[-]

PADANG - MEDIAPORTALANDA -  Menindaklanjuti santernya kabar mengenai pemaksaan penggunaan kerudung bagi siswi non muslim di SMKN 2 Padang, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Adib Alfikri, menggelar jumpa pers, Jumat (22/1/2021) malam.

Dalam jumpa pers yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo Sumbar tersebut, Kepala Sekolah SMKN 2 Padang, Rusmadi, secara resmi menyampaikan permohonan maafnya. 

"Selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Padang, saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dari jajaran staf bidang kesiswaan dan bimbingan konseling dalam penerapan aturan dan tata cara berpakaian bagi siswi," kata Rusmadi.

"Ananda Jeni Cahyani Hia, kelas X OTKP 1 tetap bersekolah seperti biasa. Kami berharap, kekhilafan dan simpang siur informasi di media sosial dapat kita selesaikan dengan semangat kesamaan dalam keberagaman," lanjut Rusmadi.

DINAS PENDIDIKAN BENTUK TIM INVESTIGASI

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Adib Alfikri, dalam keterangannya mengaku baru menerima kabar tersebut Jumat pagi. Meski begitu, ia langsung membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi ke SMKN 2.

"Tim ini diketuai oleh Kabid SMK. Sampai tadi sore, tim masih bekerja dan belum ada laporan tertulis kepada saya. Jika nanti ditemukan ada aturan atau praktek-praktek yang diluar ketentuan, saya akan ambil tindakan tegas," ujar Alfikri.

Alfikri juga menambahkan, bahwa tidak ada maksud dari sektor pendidikan memberikan sikap pemaksaan sebab tidak ada aturan yang membolehkan hal tersebut.

"Saya perintahkan, tidak ada diskriminatif, jika ada akan kami proses sesuai atuan yang berlaku," tegasnya.

Selain itu, menurut Alfikri, agar hal serupa tidak terulang kembali, ia akan membuat edaran resmi. Kemudian mengkaji ulang serta merevisi jika ditemukan aturan-aturan yang tidak seharusnya

Pada kesempatan tersebut, Jasman Kadis Kominfo selaku Jubir Pemprov Sumbar menjelaskan, bahwa tidak ada satupun regulasi atau kebijakan dari Pemprov Sumbar tentang adanya kewajiban dan paksaan bagi non Islam untuk berpakain muslim ataupun muslimah.

"Pemprov Sumbar tidak ada membuat regulasi ataupun kebijakan agar non muslim berhijab. Tidak ada itu. Itu adalah kebijakan sekolah yang kedepan akan dievaluasi secara menyeluruh. Pemprov Sumbar melalui Dinas Pendidikan akan mengevaluasinya" ungkap Jasman.

Kadis Kominfo ini melanjutkan "Sebelum peralihan kewenangan SLTA diurus oleh pemprov, dulunya aturan berpakaian Muslimah setiap hari Jumat itu telah ada dan itu kebijakan Pemko saat itu. Disaat kewenangan mengurus SLTA berpindah ke provinsi, aturan ini belum sempat kita evaluasi, karena tidak ada permasalahan selama ini. Namun dengan adanya kasus ini, pemprov Sumbar melalui Dinas Pendidikan akan segera mengevaluasi seluruh aturan berpakaian dan memastikan bahwa tidak akan terjadi lagi persoalan seperti ini. (**)