Mediaportalanda

PADANG - MEDIAPORTALANDA - 25 Januari 2021 - Pemerintah Kota Padang mengikuti kegiatan Dialog Nasional Pra Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Beberapa kepala OPD di lingkup Pemko Padang juga hadir di kesempatan itu. Antara lain Kepala Inspektorat Andri Yulika, BPKAD Budi Payan, Kepala Bappeda Medi Iswandi, Kadis Kominfo Rudi Rinaldy dan Kepala BPBD Barlius. Selanjutnya Kabag Tata Pemerintahan Rachmadeny, Kabag Hukum Yopi Krislova, Kabag Kerjasama Erwin.M dan Kakan Kesbangpol Yuska Libra Fortunan.

Sebagaimana diketahui, selain Ketua Dewan Pengurus APEKSI Airin Rachmi Diany beserta jajaran pengurus dan wali kota se-Indonesia, kegiatan secara virtual ini juga diikuti Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPK RI Komjen Pol Firli Bahuri, PLh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani serta Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) RI Sunarta serta pejabat terkait lainnya.

Adapun tema yang diangkatkan pada kegiatan yang diselenggarakan selama 25-28 Januari 2021 tersebut adalah "Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penanganan dan Pasca Covid-19. 

"Atas nama Pemko Padang, kita menyambut baik digelarnya Pra Munas VI APEKSI ini sebagai rangkaian pelaksanaan Munas. Kita mendoakan, semoga Pra Munas VI APEKSI hingga Munas nanti berjalan dengan lancar nantinya. Sebagaimana banyak agenda yang dibahas dan akan dilakukan. Mulai dari menyusun program kerja APEKSI 2021-2025, hingga mengemukakan peran strategis APEKSI dalam memantapkan penyelenggaraan pemerintah kota untuk penanganan dan pasca pandemi Covid-19," ungkap Wawako Hendri Septa sewaktu ditemui.

Sementara itu Ketua Dewan Pengurus APEKSI Airin Rachmi Diany yang juga Wali Kota Tangerang dalam penyampaiannya mengatakan fokus utama kegiatan Dialog Nasional Pra Munas VI Apeksi Tahun 2021 ini adalah bagaimana mengatasi pandemi Covid-19, penanggulangan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi Indonesia.

"Dialog Nasional Pra Munas VI kali ini sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya karena dilaksanakan secara 'daring' mengingat kita sedang dilanda pandemi Covid-19. Kegiatan ini juga salah satu rangkaian sesi sebelum pelaksanaan Munas VI APEKSI pada 11 Februari 2021 mendatang," sebutnya dalam kegiatan yang diikuti 98 pemerintah kota se-Indonesia itu.

Untuk Munas nanti ungkap Airin, pelaksanaannya akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, mulai dari batasan peserta sampai pada rangkaian acaranya, karena semua diatur oleh protokol Covid-19. 

"Tujuan inti Munas adalah pemilihan Ketua Dewan Pengurus APEKSI periode 2021-2024. Kita tentu berharap, pada pertemuan hari ini kita bisa bersama-sama merumuskan kebijakan ke depan khususnya di 2021 bagaimana melakukan langkah-langkah yang strategis. Khususnya dalam penanganan Covid-19 dan menjaga kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Selanjutnya Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya mengatakan, sesuai tema yang diangkatkan pada Dialog Nasional Pra Munas VI, menurutnya cara jitu mengatasi Covid-19 dan cara mencegahnya saat ini yaitu dengan memperkuat penerapan praktik 3T (Tracing, Testing, Treatment) yang sama pentingnya dengan penerapan perilaku 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak).

"Kedua hal tersebut adalah upaya untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Hanya saja, penerapan praktik 3T masih perlu ditingkatkan pemahamannya di masyarakat, mengingat masyarakat lebih mengenal 3M yang kampanyenya dilakukan terlebih dahulu dan gencar. Maka dari itu, kita tentu berharap APEKSI bisa memikirkan dan menyikapinya ke depan. Begitu juga pada permasalahan lainnya," harap Mendagri.

Sementara itu Ketua KPK RI Komjen Pol Firli Bahuri mengaku sangat mengapresiasi pengurus APEKSI dalam upaya pencegahan korupsi di masa Pandemi Covid-19. 

Dimana titik rawan korupsi itu kata dia, terletak pada pertama reformasi birokrasi rekruitmen ditambah promosi jabatan, kedua pengadaan barang dan jasa, ketiga filantropi/sumbangan pihak ketiga (pencatatan penyaluran bantuan, penyelewengan bantuan) dan keempat refocusing dan realokasi anggaran Covid-19 untuk APBN dan APBD.

"Tantangan terbesar bagi negara kita saat ini adalah memulihkan ekonomi secara nasional dan ekonomi di daerah-daerah. Untuk itu kita harus bersama-sama mewujudkannya, terutama jangan sampai kita terjaring dalam kasus tindak pidana korupsi. Jadi ini merupakan 'PR' besar bagi APEKSI ke depan," ujarnya.(David)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH memimpin pembacaan Sumpah dan Penandatanganan Pakta Integritas penerimaan Polri untuk Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS).

Pembacaan sumpah tersebut dilangsungkan di gedung Jenderal Hoegeng lantai IV Polda Sumbar, Senin (25/1) pagi.

Irjen Pol Toni Harmanto dalam sambutannya mengatakan, sebagaimana diketahui bersama personel Polri merupakan aset utama organisasi Polri dalam menentukan tegak berdirinya organisasi dan profesionalisme Polri, sehingga sumber daya manusia Polri harus dikelola dengan baik.

"Pengelolaan sumber daya manusia Polri harus bersih, jujur dan berkeadilan, mulai dari hulu pada tahap penyediaan melalui rekrutmen, sampai hilir saat pengakhiran dinas dengan menerapkan Merit System yang didasarkan pada kapabilitas, kompetensi, komitmen dan integritas yang tinggi dalam mencapai tujuan Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya," katanya.

Dalam penerimaan Polri ini sebut Kapolda, dilangsungkan dengan mengutamakan asas Clear and Clean. "Hal ini untuk membentuk karakter SDM Polri yang unggul dan kompetitif," jelasnya. 

Dikatakan, baru saja dilaksanakan bersama kegiatan pengambilan sumpah, pengucapan dan penandatanganan Pakta Integritas yang hari ini juga dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat bahwa seleksi penerimaan calon anggota Polri dilaksanakan secara Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis. 

"Panitia, peserta dan orang tua peserta seleksi mempunyai komitmen yang sama untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme," ujar Kapolda. 

Melalui kegiatan ini juga lanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan calon anggota Polri. "Saya mengharapkan apa yang telah kita ucapkan dan tanda-tangani tadi hendaknya dapat diimplementasikan dan diterapkan karena ini akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Negara dan masyarakat," beber Irjen Pol Toni Harmanto. 

Disebutkan, animo peserta seleksi penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana T.A. 2021 Polda Sumbar sampai dengan ditutupnya pendaftaran tanggal 24 Januari 2021 kemarin, tercatat yang sudah terverifikasi sebanyak 195 orang peserta yang terdiri dari pria 137 orang dan wanita 58 orang.  

Kemudian, nantinya di tingkat Panda peserta akan mengikuti seleksi antara lain Pemeriksaan Administrasi Awal dan Akhir, Uji Tes Kompetensi Keahlian Aspek Pengetahuan, Pemeriksaan Kesehatan Tahap I dan II, Pemeriksaan Psikologi, Penelusuran Mental Kepribadian, Tes Kesamaptaan Jasmani dan diakhiri dengan sidang terbuka kelulusan tingkat Panda.

"Nantinya peserta yang dinyatakan lulus terpilih tingkat Panda akan mengikuti seleksi selanjutnya pada tingkat Panpus di Semarang mulai tanggal 13 Februari sampai dengan 26 Februari 2021," terang Kapolda. 

Selaku Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Harmanto menginstruksikan kepada Panitia dan seluruh personil jajaran Polda Sumbar untuk mendukung terselenggaranya rangkaian kegiatan seleksi ini dengan sebaik-baiknya. 

"Saya tekankan untuk tidak memanfaatkan dan mencari kesempatan guna kepentingan pribadi selama proses rekrutmen," tegasnya. 

Kepada seluruh peserta seleksi, Kapolda mengajak agar mempersiapkan diri untuk memperoleh hasil yang maksimal. "Tidak ada yang dapat membantu kelulusan saudara melainkan hanya diri saudara sendiri, percaya kemampuan diri sendiri, dan terus berdoa kepada Allah SWT," sebut Kapolda Sumbar. 

Kepada orang tua ataupun wali agar dapat mendorong putra putrinya untuk berkompetisi dengan sehat dan tidak terpengaruh terhadap oknum maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Kepada Pengawas baik Internal maupun Eksternal, lakukan pengawasan terhadap kinerja panitia seleksi tanpa mengganggu proses pelaksanaan seleksi dan apabila ditemukan adanya kejanggalan agar dilaporkan kepada Kapolda selaku Ketua Panda," pungkasnya. 

Turut hadir Irwasda Polda Sumbar yang diwakili oleh Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik, Karo SDM Kombes Pol Defrian Donimando, S.Ik, Panitia Penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Serjana (SIPSS), Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, IMSI Sumbar, LIDIKTI Wilayah X, KAN Nan Salapan Suku Padang.(bhps)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono memastikan aparat kepolisian akan menerapkan konsep Presisi atau pemolisian prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, dalam mengusut kasus dugaan tindakan rasisme kepada mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. 

"Kemudian, setelah dilakukan analisa oleh Bareskrim Polri sekitar  tanggal 24 Januari 2021. Bahwa akun rasisme tersebut ada di media sosial yaitu Facebook, yang atas namanya AN yang diduga mengunggah foto yang tidak pantas," kata Argo di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/1/2021).

Setelah diprediksi, kata Argo, pihak kepolisian pun langsung melakukan analisis sebagai bentuk responsibilitas terkait dengan perkara tersebut. Oleh sebab itu, setelah adanya pelaporan di Polda Papua dan Polda Papua Barat, Bareskrim Polri langsung mengambil alih kasus itu.

"Tentunya dengan analisis yang dilakukan Bareskrim. maka Bareskrim Polri sudah menghubungi Polda Papua Barat dan Polda Papua untuk melimpahkan LP tersebut ke Bareskrim Polri," ujar Argo.

Dengan pelimpahan tersebut, Bareskrim Polri pun langsung bertindak cepat untuk memproses perkara ini. Diantaranya adalah memanggil Ambroncius Nababan dan akan memeriksa sejumlah saksi ahli. 

Sementara itu, Argo menekan, dalam pengusutan kasus tindakan rasisme ini, Bareskrim Polri akan melakukan transparansi berkeadilan. Sehingga, proses hukum akan ditegakan kepada siapapun yang diduga kuat melakukan tindakan rasis tersebut. 

"Jangan membuat sesuatu yang nanti akan melanggar pidana. Percayakan bahwa kepolisian akan transapran dalam melakukan penyidikan kasus ini," tutur Argo. 

Konsep Polri menuju ke Presisi pertama kali digaungkan oleh calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo saat menjalani Fit and Proper Test di Komisi III DPR RI. (bhps)