Penulis: Agib Noerman
Kursi wakil walikota Padang saat ini menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat. Baik kalangan pejabat, kalangan intelektual, mahasiswa bahkan rakyat badarai sekalipun. Mereka bertanya-tanya siapa yang bakal mendampingi Walikota Hendri Septa melanjutkan periode 2019-2024.
Bagi rakyat badarai, siapapun yang akan menjadi wakil walikota tentu tidak akan diambil pusing. Jika pun ada pertanyaan dari mereka itu hanya sekadar “ota lapau” yang pembicaraan mereka hanya sebatas itu.
Nah, beda polanya dengan pembahasan di kalangan pejabat, intelektual bahkan para insan pers. Diskusi kalangan tersebut bahkan sudah menonjolkan nama-nama kandidat disertai analisa-analisa dan argumen yang logis.
Diketahui, secara ketentuannya yang berhak mengusung nama untuk dipilih menjadi wakil walikota yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sosial (PKS). Kebetulan kedua partai tersebut sudah mengumumkan nama kandidat tersebut ke publik. Ada nama Ekos Albar dan Amril Amin di PAN, kemudian di PKS ada nama Mulyadi Muslim serta Muharlion.
Tulisan ini tidak akan membedah satu per satu nama-nama yang diusulkan kedua partai tersebut. Namun, ada hal-hal yang dinilai berkaitan dengan konstelasi politik pada tahun 2024. Bagaimanapun nantinya Hendri Septa dipastikan akan kembali bertarung pada pemilihan walikota 2024.
Suka atau tidak suka, Hendri Septa tentu memanfaatkan jabatan walikota untuk mendongkrak popularitasnya dengan tujuan terpilih pada pilwako 2024. Disinilah masalahnya, untuk menentukan wakil walikota, tentu Hendri Septa akan mempunyai hitungan-hitungan politik agar nantinya wakil walikota nanti tidak punya tujuan yang sama yaitu ikut pilwako 2024.
Ada beberapa catatan yang perlu digaris bawahi Hendri Septa dalam menentukan wakilnya. Menurut penulis, Hendri Septa harus menentukan wakil yang tidak punya kepentingan pada 2024. Artinya, untuk posisi wakil walikota nantinya adalah orang yang betul-betul menyokong dan membantu kerja Hendri Septa.
Tentu dengan kriteria calon wakil walikota seperti ini tidak menjadi beban politik bagi Hendri Septa. Namun, sebaliknya jika cawawako yang dipilih nantinya punya kepentingan untuk 2024 maka Hendri Septa diyakini punya beban politik.
Realita politik saat ini PAN memiliki kendali penuh koalisi dengan PKS. Untuk mengajukan nama dari PKS bisa saja PAN mengajukan syarat-syarat tertentu misalnya, wakil walikota “harus patuh” pada walikota. Atau PAN mau bertarung untuk posisi itu.
Penulis menilai, sebaiknya PAN mencarikan wakil walikota yang bisa bekerjasama dan membantu Hendri Septa untuk kembali menjadi orang nomor satu di Kota Padang. Kalau pertimbangannya politik pragmatis maka dengan sendirinya PAN akan kesulitan pada pilwako 2024. (*)
Agib Noerman, Pengamat dan Pegiat Media.
