-->

Latest Post

PARIK MALINTANG - MEDIAPORTALANDA - 21 Januari 2022 - Dunia fashion di berbagai kalangan kian menarik perhatian, dari muda hingga tua. Inilah yang menginspirasi Suci Rahmi Atta, untuk mendirikan Atta Store. Dengan berbagai produk fashion, pakaian dewasa wanita dan pria hingga ke anak-anak juga tersedia.


Atta Store ini berada di Jalan Raya Padang – Bukittinggi KM. 40 Nagari Parik Malintang Kecamatan Anam Lingkuang itu, tepatnya di depan Kantor Wali Nagari. Atta Store diresmikan oleh Ketua TP-PKK Provinsi Sumatera Barat Harneli Mahyeldi, ditandai dengan pengguntingan pita.


Setelah pengguntingan pita, Harneli mengucapkan selamat atas dibukanya Atta Store. Dimana ownernya masih sangat muda, dan ini dapat dijadikan motivasi bagi kaum milenial untuk berwirausaha.


“Saya mengucapkan selamat kepada owner Atta Store Suci Rahmi Atta, yang telah berhasil membuka sebuah toko busana diusia masih belia. Ini bisa dijadikan contoh bagi kaum muda untuk berkreatifitas,” ujar Harneli.


Sebelumnya, Wakil Bupati Padang Pariaman Drs. Rahmang, M.M., atas nama pemerintah daerah mengucapkan selamat kepada Suci Rahmi Atta. Dimana pada usia yang baru 19 tahun, telah memiliki jiwa entrepreneur. Beliau mengatakan, bahwa usaha yang dilakukan Suci dapat menggerakkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman. 


“Yang dilakukan Suci, semoga menjadi memotivasi bagi para generasi muda di Padang Pariaman, untuk memiliki jiwa wirausaha. Sehingga ini juga akan membuka lapangan pekerjaan dan meminimalisir pengangguran. Teruslah berkarya, berkreativitas. Sehingga tidak membuang waktu secara percuma, manfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk peluang usaha dan membuka jaringan bisnis di masa yang akan datang,” ucapnya.


Senada dengan itu, sebagai orang tua Owner dan juga Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, S.E.,M.M mengatakan. Atta store ini merupakan inspairasi penuh dari Suci Rahmi Atta sendiri. Dimana, putri sulungnya ini telah memiliki jiwa bisnis sejak dini.


“Sebagai orang tua, kami sangat mendukung kemauan dari anak. Selama keinginan itu masih positif. Semoga suci dapat menjadi motivator bagi anak seusianya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi atas terselenggaranya Grand Opening Atta store ini,” ungkapnya.


Owner Atta Store Suci Rahmi AttaDalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terkait dukungan dan kerjasama. Hingga Atta Store ini dapat dibuka.


“ Suci juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendukung penuh keinginannya berwirausaha. Dan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah mendukung, sehingga Atta Store ini dapat dibuka. Semoga kedepannya Atta Store bisa sukses dan terus berkembang,” tutup Suci gadis usia 19 tahun ini.


Grand Opening ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Rudy Repenaldi Rilis beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Yanti Rudy Rilis, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, tokoh Perantau Padang Pariaman. (**)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Sejarah baru akhirnya tercipta di Indonesia, khususnya di bidang pers. Untuk pertama kalinya Wartawan Indonesia resmi disertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) lewat Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia. 


Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan atau SKW perdana di Indonesia ini disaksikan langsung oleh tim tekhnis dari  BNSP pada Jumat (21/1/2022) di Gedung Serbaguna LSP Pers, Komplek Ruko Ketapang Indah Jakarta. 

"Ini merupakan sertifikasi profesi wartawan pertama di Indonesia yang diakui atau dilaksanakan oleh negara melalui LSP Pers Indonesia," ujar Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi dalam sambutannya di acara pembukaan pelaksanaan Witness SKW. 


Mandagi mengapresiasi kesiapan wartawan yang menjadi peserta SKW pada tahap akhir pemberian lisensi oleh BNSP untuk LSP Pers Indonesia. 


"Kami hadir untuk membantu wartawan mensertifikatkan kompetensinya. Bukan membuat ujian layaknya orang baru belajar jadi wartawan. Keahlian dan pengalaman wartawan itulah yang kita sertifikatkan dengan alat ukur standar kompetensi kerja khusus wartawan yang sudah disahkan pemerintah," terang Mandagi yang juga menjabat Ketua Umum DPP Serikat Pers RI dan Ketua Dewan Pers Indonesia. 


Ada dua orang peserta dan dua asesor yang datang dari Riau, Padang, Batam, dan Lampung. Dan peserta yang ikut berasal dari media cetak, televisi, dan media daring atau online. 


Mangapul Matondang asesor dari Batam dan Wesly Sihombing Asesor dari Lampung. 


Pada kesempatan ini, Komisioner BNSP Henny Widyaningsih yang menjadi Ketua Tim Witness menyampaikan tentang hasil rapat pleno BNSP yang sudah menyetujui pemberian lisensi kepada LSP Pers Indonesia. 


Pada pembukaan kegiatan ini Komisioner BNSP Henny juga menyerahkan surat keputusan BNSP tentang Lisensi LSP Pers Indonesia. 


"Yang penting dari proses ini adalah wartawan diuji kompetensinya bukan ujian test seperti orang ujian sekolah. Seorang wartawan pengalaman yang mengaku kompeten harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensinya," urai Henny yang bertindak sebagai Ketua Tim penyaksian pelaksanaan asesmen di LSP Pers Indonesia.  


"Masak sudah  bekerja bertahun-tahun tahun harus diuji test. Yang bener itu uji kompetensi dan awarding. Ini untuk memastikan sesorang kompeten atau tidak dengan knowlege, skill dan atitude," jelas Henny. 


Komisioner BNSP Heny hadir pada tahapan witness ini didampingi Lamria Napitupulu selaku anggota dan Fauzia sebagai obeserver. 


Pada pelaksanaan SKW ini ada 4 skema yang disertifikasi. Skema Wartawan Utama, Wartawan Madya, Wartawan Muda Kameramen, dan Wartawan Muda Reporter. 


"Saya bangga bisa mengikuti SKW di BNSP melalui LSP Pers karena bersertifikat resmi dari negara. Standar kompetensi yang digunakan juga benar-benar sesuai dengan unit kompetensi kerja wartawan," ujar Hernando, peserta dari media RCTI. 


Peserta lainnya asal Kota Padang, Pemimpin Redaksi Metro Talenta Mairizal mengatakan, pelaksanaan SKW ini yang ditunggu-tunggu kami selaku pemimpin redaksi. 


SKW ini menurut Mairizal akan menjadi solusi kewajiban sertifikat kompetensi Wartawan Utama yang diwajibkan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi persyaratan kerja sama dengan media.  


"Saya berharap SKW lewat BNSP ini harus diikuti seluruh wartawan di Indonesia. Dan pemerintah daerah harus mengikuti aturan pemerintah pusat untuk mengakui sertifikasi wartawan lewat BNSP bukan lembaga di luar itu," kata Rizal menyarankan. 

 

Pada kesempatan tersebut Soegiharto Santoso alias Hoky selaku Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia mengatakan, pihaknya sangat senang dan bangga akhirnya BNSP melaksanaan penyaksian uji (witness) untuk SKW di kantor pusat LSP Pers Indonesia. 


"Sehingga setelah ini kami akan segera memperoleh Sertifikat Lisensi. Artinya tindaklanjutnya kami dapat melaksanakan SKW yang telah ditunggu-tunggu oleh teman-teman wartawan diseluruh Indonesia,” ungkap Hoky.

 

Hoky juga mengucapkan terima kasih kepada pihak BNSP dan Tim LSP Pers Indonesia serta para asesor yang hadir dan memberikan dukungan serta perhatian sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. 


Selain itu, Hoky mengatakan pihak LSP Pers Indonesia akan segera memperbaiki temuan atau kekeliruan proses asesmen pada witness ini. (***)

PADANG PARIAMAN - MEDIAPORTALANDA - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) akan memperbaiki Jembatan Lubuak Napa yang rusak akibat dihantam aliran sungai setempat pada 2018 lalu, anggaran kisaran Rp7,8 miliar bakal digulirkan.

"Jembatan Lubuak Napa tahun ini diperbaiki karena jembatan itu merupakan akses penting masyarakat baik untuk ekonomi maupun pendidikan," kata Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, dikutip dari inews.id (20/1/2022).


Suharti Bur mengatakan, jembatan itu berada di Nagari Batu Kalang, Kecamatan Padang Sago, Padang Pariaman. Menurutnya, Pemkab Padang Pariaman sudah memperjuangkan pembangunan kembali jembatan tersebut di tingkat pemerintah pusat dengan nilai anggaran sekitar Rp35 miliar.


Namun, lanjutnya perbaikan menggunakan dana pemerintah pusat tersebut terkendala administrasi.


"Kerusakan jembatan akibat bencana tidak terdata di Pusat Pengendalian Operasi Bencana di provinsi dan BNPB serta kejadiannya lebih dari 2,5 tahun sehingga tidak dapat direalisasikan," ujarnya. (*)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.