-->

Latest Post

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Kontinuitas dalam hal pendistribusian air bersih Perumdam Kota Padang kepada semua pelanggan merupakan kewajiban yang harus selalu diperhatikan. Banyaknya kerusakan pada jaringan perpipaan yang mengantarkan air ke konsumen dalam bentuk kebocoran pipa distribusi dan kebocoran pada pipa sambungan rumah (SR), merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terganggunya pelayanan kepada pelanggan.


Jaringan perpipaan Perumdam Kota Padang, secara fisik jauh berbeda dengan jaringan listrik, sehingga dalam hal maintenance pun tidaklah sama. Pada jaringan pipa Perumdam Kota Padang, posisi jaringan pipa yang berada di dalam tanah sangat menyulitkan dalam melakukan identifikasi, khususnya identifikasi kerusakan atau kebocoran. Namun meski sulitnya mengidentifikasi kebocoran pada jaringan perpipaan, bukan berarti tidak bisa untuk di identifikasi, semua tergantung metode dalam menyikapinya.


Perumdam Kota Padang telah berkomitmen untuk dapat menekan tingkat kebocoran tersebut, demi pencapaian kepuasan pelanggan akan kebutuhan air bersih. Berangkat dari hal di atas, malam ini Direktur Teknik Perumdam Kota Padang, Andri Satria didampingi Dirum Afrizal Kuning, serta beberapa manager terkait, melepas team yang bertugas untuk mencari titik kebocoran dikawasan yang rawan terhadap kerusakan pipa. 

Team ini mempunyai agenda kerja yang diberi nama "Sweeping Kebocoran", yang dilakukan secara periodik, dimana waktu pelaksanaannya dilakukan pada malam hari (23.00 - 02.00 WIB), saat semua aktifitas masyarakat telah berkurang.


Malam ini, Jum'at (28/1/22) kegiatan Sweeping kebocoran dilakukan dan yang menjadi kawasan sweeping adalah 3 (tiga) area (pusat, utara dan selatan) yang akan di lakukan oleh beberapa team. Masing-masing team terdiri atas 4-5 orang untuk melakukan penelusuran di tiap ruas jalan kawasan yang telah ditetapkan, guna mencari titik-titik kebocoran. 


Kami tetap semangat, semakin larut, semakin semangat, karena disaat itulah titik-titik kebocoran akan gampang terdeteksi. Hasil temuan dilapangan akan ditandai, untuk dilakukan perbaikan esok hari. Semangat Kami Untuk Pelayanan Yang Lebih Baik. (**)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Tahun 2022 akan menjadi tahun komunikasi politik menjelang persiapan Pilpres 2024. Komunikasi politik sangat diperlukan untuk membuka ruang gagasan dan ruang koalisi para Capres dan Cawapres.


Hari Jumat, 28 Januari 2022, di Restoran Ombak Laut Ancol dua pentolan pendukung garis keras para tokoh yang diunggulkan pada pilpres 2024 mendatang berkumpul berdiskusi. 


Geisz Chalifah seorang aktivis, budayawan yang kini menjabat komisaris di PT Pembangunan Jaya Ancol dan dikenal sebagai pendukung garis keras Anies Baswedan bertemu dengan Firman Mulyadi Koordinator RMA Relawan Muda Airlangga Hartarto.

Keduanya berbincang terkait persiapan kedua tokoh nasional tersebut menghadapi pilpres 2024.


Geisz pernah menulis dalam twitternya 24 September 2021 lalu, "Anies tak punya dana, tak punya partai, yang dia miliki hanya prestasi,” pada kesempatan perbincangan ini, Geisz mengulangi pernyataan serupa.


Menanggapi hal tersebut, Relawan Muda Airlangga sebagai relawan non struktural Partai akan mendorong dan mencari jalan agar Airlangga Hartarto mendapat pasangan terbaik pada saat pilpres dengan maksud memenangkan kontestasi tersebut,


"Golkar akan membuka peluang koalisi dengan tokoh terbaik bangsa, salah satunya tokoh itu adalah Anies Baswedan, kami ingin Airlangga Hartarto menjadi Presiden 2024-2029," Firman Mulyadi meyakinkan.


Seperti diketahui pada pemilu Gubernur DKI yang lalu walau Partai Golkar secara formal mendukung Ahok tapi tidak sedikit tokoh Golkar mendukung Anies Baswedan, seperti Erwin Aksa, keponakan Jusuf Kalla yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar bahkan saat pengumuman kemenangan Anies Baswedan di rumah Prabowo di jalan Kertanegara tampak hadir Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie saat itu.


Keduanya, baik Geisz Chalifah maupun Firman Mulyadi dalam pertemuan di Ancol Jumat sore akan saling mendukung penuh pengertian demi pemilu yang lebih beretika dan bermartabat.


Diakhir pembicaraan Geisz Chalifah menitipkan salam kepada Ketua Umum Partai Golkar kepada Firman Mulyadi.*

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Pemerintah Kabupaten Solok menyatakan siap mematuhi dan menindaklanjuti instruksi Gubernur Sumatera Barat untuk menghentikan proses reklamasi atau pembangunan pendukung sektor kepariwisataan di dermaga Jorong Kalukua, Nagari Singkarak. Hal ini disampaikan Bupati Solok Epyardi Asda dalam rapat perkembangan kegiatan pembangunan Danau Singkarak di ZHM Premiere Hotel, Kota Padang, Jum’at (28/1/2022).


Menurut Epayardi, Pemkab Solok telah mengambil langkah cepat dalam menindaklanjuti Instruksi dari Gubernur Sumbar untuk menghentikan proses pengerjaan pembangunan reklamasi. Pihaknya juga mengatakan bahwa siap mendengarkan arahan Pemprov Sumbar sesuai dengan aturan.

“Saya siap mengikuti apapun keputusan dari Pemerintah Daerah, untuk menertibkan dan membongkar kembali atau memulihkan lokasi tersebut,” ungkapnya.


Bupati mengatakan, akan patuh dan taat terhadap setiap perintah dan instruksi yang diperintahkan oleh Gubernur. Selain itu, penghentian proses pengerjaan di kawasan wisata Danau Singkarak ini sejatinya telah diberhentikan sejak dua Minggu lalu.


“Proses pengerjaan telah lama kita hentikan hingga kini tidak boleh ada pekerjaan lanjutan sampai ada izin dari pihak Pemerintah Provinsi. Karena kewenangan kawasan danau adalah pihak pemerintah provinsi,” ucapnya.


Sebelumnya, dalam kegiatan Focus Group Discusion (FGD), Deputi Koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudhiawan Wibisono, KPK telah menetapkan empat poin rekomendasi terkait penyelamatan danau prioritas. 

Pertama, seluruh pemangku kepentingan segera mengimplementasikan rekomendasi atau pengawasan terhadap program penyelamatan danau prioritas nasional di Sumatera Barat.


Kedua, seluruh pemangku kepentingan segera menyusun, menetapkan, melaksanakan dan mematuhi strategi penyelamatan danau prioritas sesuai Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2021 tentang penyelamatan danau prioritas nasional. 


Ketiga, inventariasi perijinan dan non perijinan yang ada di Sumatra Barat dan memastikan telah dilakukan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan seluruh layanan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP serta mengefektifkan implementasinya. Terakhir, melakukan penertiban kegiatan yang tidak memiliki ijin di badan danau maupun sepadan danau.(**)


Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.