Mediaportalanda

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA -  Belanja Pemprov Sumbar 2021 bermasalah kisaran Rp 12.686.540.202. Ini terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terhadap Kepatuhan Belanja Daerah Pemprov Sumbar tahun 2021.

Sedangkan dari fraksi Demokrat diutus Ali Tanjung dan Nofrizon. Dari fraksi PAN turun tangan Maigus Nasir dan Daswanto. Lalu fraksi Golkar menerjunkan Afrizal dan Hardinalis Kobal. Selanjutnya ada Syafril Huda dan Bakri Bakar dari fraksi PPP-Nasdem, serta Donizar dari fraksi PDIP-PKB.

Seorang anggota pansus Nofrizon menyampaikan, persoalan ini ditemukan BPK pada APBD 2021. Katanya, belanja Pemprov Sumbar 2021 yang dinilai bermasalah tersebut, yakni pada realisasi bantuan benih/bibit ternak, alsintan, dan benih/bibit perkebunan di dua OPD, sebesar Rp 2.022.401.500 yang dinilai tidak tepat sasaran.

Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pada dua OPD sebesar Rp 423.245.800, juga menjadi temuan pada BPK dalam belanja Pemprov Sumbar 2021. Ada kelebihan pembayaran 12 paket pekerjaan gedung dan bangunan pada tiga OPD sebesar Rp 838.488.814.

Pelaksanaan tiga paket pekerjaan gedung dan bangunan pada tiga OPD putus kontrak dan pengembalian uang muka serta jaminan pelaksanaan belum dicairkan sebesar Rp 7.917.353.727. Selanjutnya kelebihan pembayaran 17 paket pekerjaan jalan dan irigasi pada dua OPD sebesar Rp  735.050.361.

Kemudian belanja Pemprov Sumbar 2021 yang juga bermasalah yaitu pemberian bantuan bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur. Sebab, anggarannya yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 750 juta tidak sesuai ketentuan.

Nofrizon masih mempelajari lebih lanjut terkait temuan ini. “Saya belum bisa menyampaikan secara rinci temuan ini. Yang jelas tentu akan dibahas lebih mendalam pada rapat kerja pansus nanti,” kata dewan dapil Agam-Bukittinggi ini.

Nofrizon mengatakan, dalam LHP yang dikeluarkan 27 Januari 2022 ada temuan lebih dari Rp 12,6 miliar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pihaknya akan bekerja maksimal untuk menindaklanjuti LHP tersebut setelah pansus terbentuk.

Pansus tersebut dibentuk dalam sidang paripurna DPRD Sumbar yang dipimpin Ketua DPRD, Supardi, Jumat (11/2). Supardi menyampaikan sesuai dengan amanat undang-undang, pansus ini dibentuk untuk menindaklanjuti LHP Pemprov Sumbar yang dikeluarkan BPK RI.

“Setelah 14 anggota pansus ditentukan, mereka bermusyawarah untuk menentukan ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Kemudian dikeluarkan Surat Keputusan,” katanya. (**)

BOGOR - MEDIAPORTALANDA - Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, lingkungan laut yang sehat adalah kunci keberlanjutan pembangunan Indonesia. Saat berpidato secara virtual pada One Ocean Summit, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah capaian dan komitmen Indonesia dalam perlindungan laut.

"Indonesia bangga menjadi salah satu negara di garda terdepan dunia dalam hal perlindungan laut," ujar Presiden Jokowi sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 11 Februari 2022.

Presiden Jokowi menuturkan sejumlah komitmen yang telah dilakukan Indonesia, antara lain komitmen mencapai target kawasan konservasi perairan laut seluas 32,5 juta hektare pada tahun 2030. Menurut Presiden, sampai dengan tahun 2021 Indonesia telah berhasil mencapai seluas 28,1 juta hektare atau 86,5 persen. 

"Kami optimistis komitmen kami di tahun 2030 bisa terpenuhi," imbuhnya. 

Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi 70 persen sampah plastik laut pada tahun 2025. Berbagai upaya terus dijalankan oleh pemerintah Indonesia, mulai dari rencana aksi penanganan sampah plastik laut hingga pembangunan pembangkit listrik berbahan baku sampah yang mengonversi 1.000 ton sampah per hari menjadi 10 megawatt listrik.

"Ekosistem mangrove juga menjadi perhatian kami. Kami menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektare hingga tahun 2024. Kami yakin semua upaya ini tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan laut dan pembangunan berkelanjutan, namun juga pada perubahan iklim," jelas Presiden Jokowi.

Pada COP26 tahun yang lalu, Presiden Jokowi melanjutkan, bersama negara-negara Archipelagic and Island States (AIS) Forum Indonesia menyerukan pentingnya keterkaitan antara laut dan perubahan iklim. Indonesia yakin dengan dukungan internasional, negara-negara kepulauan dan negara-negara pulau kecil dapat menjadi bagian dari solusi.

Di samping itu, Presiden Jokowi juga memandang bahwa pengelolaan lingkungan laut perlu ditempatkan dalam dimensi pembangunan berkelanjutan dan menjadi bagian untuk mendukung pemulihan ekonomi dari dampak pandemi. 

"Kami telah mengambil langkah terobosan, antara lain kebijakan penangkapan ikan terukur dan berbasis kuota yang didukung sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi, serta pengembangan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan dan kelestarian komoditas bernilai ekonomi tinggi," paparnya.

Di tingkat global, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia juga terus mendukung pengarusutamaan isu kelautan. Presidensi G20 Indonesia akan mengangkat pentingnya ekonomi biru, karbon biru, dan penanganan sampah laut.

"Indonesia siap bermitra dengan semua pihak bagi terwujudnya ekosistem laut yang berkelanjutan," tandasnya.

Untuk diketahui, One Ocean Summit berlangsung di Prancis pada 9-11 Februari 2022 dan bertujuan untuk memobilisasi komunitas internasional untuk mengambil tindakan nyata dalam melestarikan dan mendukung laut yang sehat dan berkelanjutan. One Ocean Summit diadakan dalam konteks Presidensi Prancis di Dewan Uni Eropa, dengan dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. (**)

PADANG -  MEDIAPORTALANDA - Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto meninjau secara langsung akselerasi Vaksinasi Usia 6-11 Tahun di Sekolah Dasar Telkom Parak Gadang Kota Padang, Kamis 11/2/2022. 

DIkesempatan yang sama, Wakapolda juga mengikuti zoom meeting bersama Kapolri Jenderal Poliisi Listyo Sigit Prabowo dalam acara vaksinasi anak serentak se-indonesia. 

Dalam arahan Kapolri,  segera melakukan langkah-langkah ataupun stategis dalam penanganan dan pengendalian percepatan penanganan penyebaran Covid 19. 

Selain itu, menurutnya percepatan vaksinasi merupakan salah satu strategi seeta kesiapan untuk menghadapi lonjakan kasus Covid 19 yang harus dilakukan percepatan terus menerus kedepan. 

Kegiatan itu diikuti oleh Irwasda Polda Sumbar Kombes Pol Arif Rahman Hakim, SH dan Pejabat Utama  Polda Sumbar serta para guru dan anak-anak peserta Vaksin. 

Disela-sela kegiatan itu, Wakapolda Sumbar juga memberikan Cindera mata kepada Kepala Sekolah SD Telkom Parak Gadang dan Perwakilan Anak Sekolah SD Yang Melaksanakan vaksinasi yang diserahkan oleh Irwasda Polda Sumbar. 

Terlihat  anak-anak peserta  vaksin sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. (bhps)