Mediaportalanda

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Pemerintah pusat mulai ngebut bahas daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Meskipun libur nasional, konsinyering yang melibatkan sejumlah kementerian/lembaga seperti Kantor Staf Presiden (KSP), Kemenkum HAM,  dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak (PPPA) tetap digelar.

Menteri PPPA RI Bintang Puspayoga, menyebutkan, daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU TPKS tersebut telah rampung dikerjakan dan sudah ditandatangani oleh 4 Menteri berwenang.

Terkait hal tersebut, Fraksi NasDem langsung memberikan apresiasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mewujudkan pengesahan RUU TPKS yang sudah dinantikan sejak lama oleh masyarakat Indonesia.

“Kami dari fraksi NasDem yang juga berada di Komisi VIII mengapresiasi langkah-langkah percepatan yang diambil pemerintah terkait pengesahan RUU TPKS. Namun, harus dibarengi dengan upaya percepataan oleh para legislator di Senayan karena undang-undang ini merupakan produk bersama pemerintah dan DPR,” ujar Lisda Hendrajoni di Jakarta, Jum’at (11/2).

Lisda mengatakan, Fraksi NasDem dari awal selalu berkomitmen dalam penghapusan kekerasan seksual di Indonesia, sesuai dengan nama RUU TPKS sebelumnya. Hal ini sehubungan dengan terus meningkatnya kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun.

“Dari awal kami sudah komit untuk pengesahan RUU TPKS. Sebagai inisiator awal pengusulan beleid, Fraksi Partai NasDem bakal mengawal RUU TPKS hingga resmi menjadi hukum positif di negeri ini. Sebab, hal ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan hukum, terutama bagi mereka yang menjadi korban kekerasan seksual,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mendukung pengesahan RUU TPKS agar menjadi Undang-undang. Bahkan presiden memerintahkan jajarannya untuk segera bekoordirnasi dengan DPR terkait percepatan pembahasan RUU TPKS. Sebab, upaya percepatan yang dilakukan pemerintah seperti mengebut pembahasan DIM merupakan implementasi dari perintah presiden.

“Dukungan dari Presiden Joko Widodo tentunya menjadi semangat baru dalam upaya pengesahan RUU TPKS. Sebab, sudah molor hampir 8 tahun. Ya, semoga tahun ini segera terwujud,” ucap Lisda.

Menurutnya, kerjasama dan komitmen bersama lintas Fraksi di DPR untuk menjadikan RUU TPKS sebagai undang-undang tidak boleh kendor.

“Meskipun ada beberapa Fraksi yang menolak (RUU TPKS) ini, kami memaklumi hal tersebut sebagai bentuk demokrasi. Namun, kami berharap Lintas Fraksi yang sejalan tetap konsisten untuk mengawal proses ini,” katanya lagi.

Meski memiliki waktu 60 hari menyusun DIM, Pemerintah RI melalui Kementrian mampu menyelesaikannya tidak lebih dari 30 hari setelah RUU TPKS disahkan menjadi inisiatif DPR pada 18 Januari 2022.

“Penyusunan DIM yang cepat menunjukkan komitmen pemerintah untuk segera menyelesaikan RUU TPKS hingga disahkan menjadi UU,” tuturnya. (**)

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA -  Belanja Pemprov Sumbar 2021 bermasalah kisaran Rp 12.686.540.202. Ini terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terhadap Kepatuhan Belanja Daerah Pemprov Sumbar tahun 2021.

Sedangkan dari fraksi Demokrat diutus Ali Tanjung dan Nofrizon. Dari fraksi PAN turun tangan Maigus Nasir dan Daswanto. Lalu fraksi Golkar menerjunkan Afrizal dan Hardinalis Kobal. Selanjutnya ada Syafril Huda dan Bakri Bakar dari fraksi PPP-Nasdem, serta Donizar dari fraksi PDIP-PKB.

Seorang anggota pansus Nofrizon menyampaikan, persoalan ini ditemukan BPK pada APBD 2021. Katanya, belanja Pemprov Sumbar 2021 yang dinilai bermasalah tersebut, yakni pada realisasi bantuan benih/bibit ternak, alsintan, dan benih/bibit perkebunan di dua OPD, sebesar Rp 2.022.401.500 yang dinilai tidak tepat sasaran.

Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pada dua OPD sebesar Rp 423.245.800, juga menjadi temuan pada BPK dalam belanja Pemprov Sumbar 2021. Ada kelebihan pembayaran 12 paket pekerjaan gedung dan bangunan pada tiga OPD sebesar Rp 838.488.814.

Pelaksanaan tiga paket pekerjaan gedung dan bangunan pada tiga OPD putus kontrak dan pengembalian uang muka serta jaminan pelaksanaan belum dicairkan sebesar Rp 7.917.353.727. Selanjutnya kelebihan pembayaran 17 paket pekerjaan jalan dan irigasi pada dua OPD sebesar Rp  735.050.361.

Kemudian belanja Pemprov Sumbar 2021 yang juga bermasalah yaitu pemberian bantuan bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur. Sebab, anggarannya yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 750 juta tidak sesuai ketentuan.

Nofrizon masih mempelajari lebih lanjut terkait temuan ini. “Saya belum bisa menyampaikan secara rinci temuan ini. Yang jelas tentu akan dibahas lebih mendalam pada rapat kerja pansus nanti,” kata dewan dapil Agam-Bukittinggi ini.

Nofrizon mengatakan, dalam LHP yang dikeluarkan 27 Januari 2022 ada temuan lebih dari Rp 12,6 miliar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pihaknya akan bekerja maksimal untuk menindaklanjuti LHP tersebut setelah pansus terbentuk.

Pansus tersebut dibentuk dalam sidang paripurna DPRD Sumbar yang dipimpin Ketua DPRD, Supardi, Jumat (11/2). Supardi menyampaikan sesuai dengan amanat undang-undang, pansus ini dibentuk untuk menindaklanjuti LHP Pemprov Sumbar yang dikeluarkan BPK RI.

“Setelah 14 anggota pansus ditentukan, mereka bermusyawarah untuk menentukan ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Kemudian dikeluarkan Surat Keputusan,” katanya. (**)

BOGOR - MEDIAPORTALANDA - Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, lingkungan laut yang sehat adalah kunci keberlanjutan pembangunan Indonesia. Saat berpidato secara virtual pada One Ocean Summit, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah capaian dan komitmen Indonesia dalam perlindungan laut.

"Indonesia bangga menjadi salah satu negara di garda terdepan dunia dalam hal perlindungan laut," ujar Presiden Jokowi sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 11 Februari 2022.

Presiden Jokowi menuturkan sejumlah komitmen yang telah dilakukan Indonesia, antara lain komitmen mencapai target kawasan konservasi perairan laut seluas 32,5 juta hektare pada tahun 2030. Menurut Presiden, sampai dengan tahun 2021 Indonesia telah berhasil mencapai seluas 28,1 juta hektare atau 86,5 persen. 

"Kami optimistis komitmen kami di tahun 2030 bisa terpenuhi," imbuhnya. 

Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi 70 persen sampah plastik laut pada tahun 2025. Berbagai upaya terus dijalankan oleh pemerintah Indonesia, mulai dari rencana aksi penanganan sampah plastik laut hingga pembangunan pembangkit listrik berbahan baku sampah yang mengonversi 1.000 ton sampah per hari menjadi 10 megawatt listrik.

"Ekosistem mangrove juga menjadi perhatian kami. Kami menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektare hingga tahun 2024. Kami yakin semua upaya ini tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan laut dan pembangunan berkelanjutan, namun juga pada perubahan iklim," jelas Presiden Jokowi.

Pada COP26 tahun yang lalu, Presiden Jokowi melanjutkan, bersama negara-negara Archipelagic and Island States (AIS) Forum Indonesia menyerukan pentingnya keterkaitan antara laut dan perubahan iklim. Indonesia yakin dengan dukungan internasional, negara-negara kepulauan dan negara-negara pulau kecil dapat menjadi bagian dari solusi.

Di samping itu, Presiden Jokowi juga memandang bahwa pengelolaan lingkungan laut perlu ditempatkan dalam dimensi pembangunan berkelanjutan dan menjadi bagian untuk mendukung pemulihan ekonomi dari dampak pandemi. 

"Kami telah mengambil langkah terobosan, antara lain kebijakan penangkapan ikan terukur dan berbasis kuota yang didukung sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi, serta pengembangan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan dan kelestarian komoditas bernilai ekonomi tinggi," paparnya.

Di tingkat global, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia juga terus mendukung pengarusutamaan isu kelautan. Presidensi G20 Indonesia akan mengangkat pentingnya ekonomi biru, karbon biru, dan penanganan sampah laut.

"Indonesia siap bermitra dengan semua pihak bagi terwujudnya ekosistem laut yang berkelanjutan," tandasnya.

Untuk diketahui, One Ocean Summit berlangsung di Prancis pada 9-11 Februari 2022 dan bertujuan untuk memobilisasi komunitas internasional untuk mengambil tindakan nyata dalam melestarikan dan mendukung laut yang sehat dan berkelanjutan. One Ocean Summit diadakan dalam konteks Presidensi Prancis di Dewan Uni Eropa, dengan dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. (**)