Mediaportalanda

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Padang saat ini berada level III, dikarenakan lonjakan kasus Covid 19 menanjak.

Hal tersebut sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 11 tahun 2022 yang dikeluarkan Senin malam (14/2/2022).

"Mari kita perketat Protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah," katanya.

Lanjut ia menambahkan, mulai tanggal 14 Pebruari 2022 kemarin bebarapa kota di Sumbar statusnya naik ke level III, hal ini disebabkan oleh adanya lonjakan kasus Covid 19.

Kabid humas yang dikenal dekat dengan wartawan ini kembali mengingatkan agar masyarakat Kota Padang untuk selalu menerapkan Prokes yang benar sesuai anjuran pemerintah, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

Untuk dikehatui bahwa selain Kota Padang, daerah di Sumbar yang ditetapkan masuk PPKM level III adalah Kota Bukittinggi, Padang Panjang, Kabupaten Agam,  Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

"Selain itu, akselerasi vasksinasi terhadap anak usia 6 sampai 11 tahun, tambah Kabid humas,  Polda Sumbar dan jajaran Polres masih membuka geray untuk vaksinasi itu.

Dan untuk besok hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022, di Polda Sumbar kembali diadakan gebyar Sumbar Sadar Vaksin (Sumdarsin).

"Mari datang ke Polda Sumbar bagi yang ingin vaksin, nanti disediakan vaksin 1 dan 2, vaksin bosster, vaksin anak usia 6-11 tahun, serta vaksin untuk Lansia umur 60 tahun keatas" pungkasnya. (**)

KALTIM - MEDIAPORTALANDA - Rabu 16 FEBRUARI 2022 - Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Kunjungannya ke sejumlah lokasi kawasan IKN dilakukan untuk mengawal proyek ibu kota negara baru yang dinamakan "Nusantara" tersebut.

Puan mengunjungi lokasi IKN Nusantara bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang menggantikan Menkeu Sri Mulyani.

Dari Balikpapan, Puan tidak jadi menggunakan jalur udara untuk mendatangi IKN Nusantara. Ia bersama rombongan menggunakan jalur laut dengan menaiki speedboat.

Lewat perjalanan laut ini, Puan melewati lokasi proyek Jembatan Pulau Balang yang nantinya akan menghubungkan Balikpapan dengan kawasan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara.

"Kita semua perlu mengingat bahwa lokasi ibu kota yang baru adalah sebuah kebutuhan dalam menyambut era baru kemajuan Indonesia," kata Puan.

Puan pun turun di dermaga speedboat milik PT ITCI Hutani Manunggal. Kemudian rombongan melanjutkan perjalanan darat selama 20 menit untuk menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP IKN). 

Dalam perjalanan, Puan melewati jalan tanah yang merupakan jalur logistik truk-truk pemuat kayu milik perusahaan.

Begitu tiba di KIPP IKN, Puan mendapat penjelasan dari pihak PUPR bahwa KIPP menjadi prioritas pembangunan saat ini. Ditegaskan pula, status tanah di lokasi KIPP IKN sudah clear.

Lokasi titik nol menjadi yang pertama ditinjau oleh Puan di KIPP IKN. Di titik nol ini, nantinya kantor-kantor pusat pemerintahan dan lembaga tinggi negara akan dibangun, termasuk Gedung DPR. Pembangunan di titik nol direncanakan dimulai pada semester 2 tahun ini.

"Alhamdulillah hari ini saya sampai titik nol IKN, titik yang menentukan wilayah inti IKN," kata Puan di tugu titik nol.

Di sini, Puan mendapat penjelasan maket proyek IKN soal rencana pembangunan mulai dari KIPP, kawasan pendukung, dan pengembangannya.

"Ini pertama kalinya semenjak Indonesia merdeka, kita memiliki kesempatan untuk membangun ibu kota dari awal. Sehingga ini kesempatan kita untuk membangun Ibu Kota Negara dengan se-ideal mungkin dari awal," lanjutnya.

Titik nol sendiri hanya berjarak 5 menit dari lokasi Istana Negara jika menggunakan kendaraan, tepatnya sejauh 4 kilometer. Puan melewati jalan tanah dengan banyak truk pengangkut kayu untuk mendatangi Istana Negara yang letaknya berada di lokasi tertinggi KIPP IKN Nusantara.

Kepada Puan, Wamenkeu mengatakan KIPP IKN akan dibangun dengan dana dari APBN yang jumlahnya akan ditentukan tahun ini. Pemerintah mengatakan akan berkoordinasi dengan DPR terkait hal tersebut.

"Tentu ini satu kesempatan bagi kita untuk sama-sama bergotong royong bahwa ibu kota akan dibangun sesuai semangat awal yaitu modern, green, smart city, dan berkelanjutan. Ini pembangunan yang memerlukan jangka panjang bertahap," tutur Puan.

"Kenapa smart dan green? Karena itu kebutuhan kita ke depan. Kota modern, hijau dan memperhatikan lingkungan," sambungnya.

Lebih lanjut, Puan mengatakan dirinya sudah meminta kepada Pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan seluruh bangsa dalam proyek IKN Nusantara. Ia secara khusus meminta kehadiran TNI di kawasan pembangunan IKN.

Permintaan Puan langsung dijawab Jenderal Andika yang menyatakan TNI akan menghadirkan Kodam baru beserta perangkatnya untuk menunjang pengamanan di ibu kota negara baru. Selain itu, TNI juga akan membangun Lanud dan pangkalan AL di lahan seluas 8.000 hektare.

"Sinergi, koordinasi dengan seluruh unsur bangsa. Dari elemen eksekutif, legislatif, dan jangan diputuskan oleh salah satu pihak saja," pesan Puan.

"Sehingga rakyat dari awal juga sudah merasakan bahwa IKN Nusantara ini adalah milik kita bersama, bukan hanya urusan membangun gedung Pemerintah," tambah mantan Menko PMK tersebut.

Setelah melihat titik pembangunan Istana Negara, rombongan lalu menuju Menara Pandang yang memerlukan waktu 20 menit perjalanan. Dari Menara Pandang ini dapat disaksikan seluruh kompleks IKN Nusantara.

Menara Pandang yang bernama Menara Soedarmono itu memiliki ketinggian 20 meter, yang sebenarnya merupakan menara pemantau api atau kebakaran hutan.

Dari menara ini, Puan dapat melihat lokasi Gedung DPR yang ditandai dengan balon udara.

Di Menara Pandang, Satgas Perencanaan IKN pun menjelaskan kepada Puan soal rencana konektivitas transportasi IKN. Termasuk nantinya rute Tol Bandara Sepinggan menuju KIPP IKN sepanjang 47,63 km dengan waktu tempuh 30 menit.

"Kita inginkan IKN Nusantara menjadi wajah kemajuan Indonesia yang dikagumi dunia. Tempat bekerja putra-putri terbaik bangsa untuk melahirkan ide-ide dan kerja-kerja terbaik bagi Indonesia dan rakyat," sebut Puan.

Menurutnya, masih banyak rincian yang harus dibicarakan dan dikerjakan dalam perencanaan dan pembangunan IKN Nusantara. Puan berpesan agar semua rincian tersebut diperhatikan secara seksama.

"Mulai dari anggarannya, pengerjaannya, proses transisinya ASN pindah bekerja di sini, dan sebagainya," ucapnya.

Puan lalu berbicara soal pemilihan Kalimantan sebagai lokasi ibu kota negara baru. Menurutnya, hal ini dilakukan agar pembangunan nasional tidak bersifat jawa sentris.

"Ini ibu kota negara yang integrated antara ibu kota, pemerintah, lembaga tinggi dan rakyatnya," terang Puan.

Dari Menara Pandang, Puan lalu melanjutkan peninjauan ke lokasi Bendungan Semoi Sepaku dengan menaiki helikopter bersama Panglima TNI dan jajaran menteri.

Bendungan Semoi Sepaku sendiri awalnya dibangun sebagai penyedia air baku untuk wilayah Balikpapan. Namun nantinya, bendungan ini juga akan menjadi penyedia air baku IKN Nusantara.

Saat ini, bendungan yang berada di lahan seluas 250 ribu hektare itu sudah memiliki progres sebanyak 37 persen. Puan lantas diminta untuk menulis testimoni di prasasti pembangunan Bendungan Semoi Sepaku.

"Jadilah sumber air yang memajukan peradaban Indonesia, termasuk dalam menopang Ibu Kota Negara Nusantara," tulis cucu proklamator RI Bung Karno itu. (**)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Wakil Ketua DPRD Sumbar H. Suwirpen Suib, S. Sos dari Fraksi Demokrat memang sosok yang pantas untuk dijadikan panutan, demi untuk menyerap aspirasi masyarakat dan tak mau disebut ingkar janji meski hujan badai tak membuat langkahnya surut.

Rabu (16/2/2022). Unik dan mungkin jarang dilakukan oleh seorang wakil rakyat, Suwirpen menemui masyarakat yang sudah lama menunggu kehadirannya untuk bertatap muka sambil berdiskusi nekat naik motor, pasalnya jalan menuju ketempat menyerap dan menampung aspirasi warga jalurnya sempit.

Alhamdulillah katanya, tahun 2021 lalu kita telah memberikan kepada 110 orang penerima bantuan sebesar 1 juta. Kemudian, WRC senilai 3 jutaan, ada kulkas, sembako dan bantuan lainnya, pungkas Bendahara Umum DPD Demokrat Sumbar ini.

Saat ini masih dalam keadaan pandemi, lanjutnya, kami akan berupaya memberikan solusi bagi masyarakat yang kesulitan dalam hal ekonomi dan mendapatkan kebutuhan harian.

" InsyaAllah, kita akan adakan paket sembako murah (Semar). Satu paket harganya 200rb berupa 4 liter minyak goreng, 5 kg beras, 30 butir telur dan 4 kg gula," beber Pria yang peduli wartawan ini.

" Khusus bagi yang hadir saat reses akan diprioritaskan mendapatkannya," tegas wakil ketua DPRD Sumbar ini.

Sebenarnya, dari lubuk hati yang paling dalam, kami ingin memberikannya secara gratis. Akan tetapi, karena regulasinya tidak bisa digratiskan, imbuh Suwirpen.

" Khusus bagi PNS dan penerima pensiunan, kami mohon maaf. Program ini tidak berlaku," lirihnya sedikit bersedih.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Suwirpen Suib menemukan data masyarakat penerima bantuan seperti program keluarga harapan yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak akurat.

"Ini menjadi sorotan karena dikeluhkan oleh masyarakat. Banyak bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran, ke depan kita mendorong unsur terkait bisa memperbarui data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," kata dia.

Menurut dia Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus seiring dievaluasi dengan kondisi waktu ke waktu, jika dulunya tergolong mampu sekarang bisa saja hidup dibawah garis kemiskinan. 

Jika tidak diperbaharui maka yang dapat bantuan itu itu saja, bahkan ada juga yang dahulu nya kurang mampu sekarang mampu, tentu itu harus dikeluarkan dari DTKS dan diberikan kepada yang berhak pun layak menerimanya.

" Banyak bantuan-bantuan tidak tepat sasaran sekarang. Tidak hanya PKH namun juga bantuan pemerintah berbentuk sembako, bahkan akses permodalan pemulihan ekonomi masyarakat," urai H. Suwirpen.

Dia berharap petugas pendataan DTKS, Lurah maupun RT/RW benar-benar bekerja dengan objektif dan terjun langsung ke lapangan, agar orang-orang yang masuk memang layak untuk mendapatkan program bantuan pemerintah, jangan ada pertimbangan hanya untuk orang-orang terdekat saja.

" Kita mendorong seluruh unsur terkait untuk melakukan pengawasan berlapis agar pendataan dan penyaluran bantuan berjalan optimal, kevalidan data harus real adanya, " saran H. Suwirpen lagi.

Terakhir, semoga pertemuan ini bisa menjadi bahan bagi kami untuk dibawa ke rumah bagonjong Khatib Sulaiman untuk di goalkan dalam sidang paripurna, pungkasnya.

Sementara itu, Ketua RT 01 Kelurahan Pampangan XX Yeni mengatakan, banyak masyarakat ingin masuk dalam DTKS dan mendapatkan bantuan-bantuan pemerintah. 

Menurut dia rata-rata masyarakat di sini bekerja sebagai buruh harian lepas, taraf  hidup pun berada pada garis kemiskinan.

Semoga dengan kedatangan Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib memberikan harapan bagi masyarakat Pampangan untuk mendapatkan bantuan-bantuan.

Ia menyebutkan RT 01, baru 20 yang terdaftar sedangkan hampir seluruh warga sangat membutuhkan bantuan PKH.

" Di Kelurahan Pampangan Nan XX, ada sekitar 300 warga penerima bantuan PKH, beberapa masyarakat juga telah didaftarkan melalui aplikasi online,Kita berharap ada penambahan pada penyaluran bantuan di waktu berikutnya," harap buk RT.(H/JP)