-->

Latest Post


PADANG - MEDIAPORTALANDA -Berkontribusi dalam pemberitaan di website resmi Polri,  2  Orang personil Bidhumas Polda Sumbar dan  3 Polres di jajaran Polda Sumbar terima penghargaan dalam bentuk apresiasi yang langsung diserahkan oleh Kapolda Irjen Pol Teddy Minahasa P,  S.I.K, M.H saat acara puncak peringatan Hari Pers Nasional ke 76 di Auditorium Gubernur Provinsi Sumbar, Selasa 22/2.

Selain itu,  diberikan juga apresisasi kepada 3 orang pesonil Bidhumas  yang berkontribusi di bidang desain grafis.
Untuk 3 orang personil Bidhumas yang berkontribusi dalam pemberitaan Polri yaitu Aiptu Sahman Nasution, S.H, M.I.Kom dan Bripka Rahmat Fauzi, S.H, M.I.Kom.  

Untuk 3 Polres penerima apresiasi itu diantaranya Polres Pesisir Selatan terbanyak I yang diterima oleh Kasubbag humas AKP Jismul Wahid, untuk Polres terbanyak II yaitu Polres Bukittinggi yang diterima oleh Kasubbag humas AKP R.Sitinjak dan untuk Polres terbanyak III yaitu Polres Solok yang diterima oleh Paur humas Brigadir Elvis.


Sementara untuk 3 orang personil Bidhumas yang berkontribusi di bidang desain grafis yaitu Bripka Feri Herdiansyah, S.H, Brigadir Bayu Afriantes, dan Bripda Amzar Hidayat.


"Apresiasi diberikan kepada 3 Polres karena terbanyak dalam pemberitaan di website resmi masing-masing Polres," kata Kabid humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto disela-sela acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke 76.


Ia menambahkan, Polda ataupun Polres merupakan badan publik yang wajib memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


"Maka daripada itu mari selalu tingkatkan dan aktif dalam upload atau publish berita di website resmi masing-masing Polres sejajaran sebagai bentuk penerapan Undang-undang yang ada," katanya.


Lebih lanjut Kabid humas mengatakan,  jadikan apresiasi ini sebagai bentuk penyemangat untuk selalu aktif berkontribusi dalam memberitakan kegiatan Polda dan Polres masing-masing.


"Bagi Polres-polres yang belum aktif dalam mempublish berita, agar selalu ditingkatkan, karena melalui sarana ini kita bisa memberikan informasi dengan cepat, akurat dan terpercaya sehingga terwujudnya citra positif Polri di masyarakat," pungkasnya.(bhps)


Risdianto, ST Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman dari Fraksi PKS.


PADANG - MEDIAPORTALANDA - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman Risdianto, ST ikut dan mengapresiasi acara Bimbingan Teknis (Bimtek-3) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) disalah satu Hotel yang ada di kota Padang,(22/2/2022).


Bimtek yang mengusung tema "Optimalisasi Peran DPRD Dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah" mendapat perhatian khusus dari Risdianto.


Menurut Risdianto sosok Ketua DPRD yang merakyat, kegiatan Bimtek-3 ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kapasitas anggota legislatif sehingga kedepannya akan semakin baik dalam menjalankan amanah yang diberikan.


Mengungkap terkait pileg 2024, Risdianto mengatakan, 2019 PKS di Padang Pariaman meraih peringkat Tiga, kemudian ia berharap semoga saja 2024 ini bisa lebih meningkatkan lagi, ulasnya. (Jp)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Akselerasi transformasi sistem peradilan konvensional menjadi sistem peradilan modern telah dilakukan Mahkamah Agung guna mempercepat transformasi hukum Indonesia. Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengapresiasi langkah Mahkamah Agung dalam mempercepat pembangunan pengadilan modern. 


Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya pada Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2021 secara virtual di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 22 Februari 2022. 


“Transformasi ini menjadi tahapan penting dalam memberikan pelayanan peradilan yang lebih baik, bagi masyarakat pencari keadilan. Pelayanan peradilan yang lebih cepat dan lebih mudah, yang sederhana, berbiaya ringan, dan profesional, serta memastikan terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan,” ucap Presiden. 


Presiden mengatakan bahwa semangat transformasi Mahkamah Agung selaras dengan semangat transformasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam bidang hukum, transformasi dilakukan melalui reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha. 


“Semua agenda transformasi tersebut tidak mungkin bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah, oleh eksekutif saja. Pemerintah butuh dukungan penuh dari seluruh komponen bangsa. Pemerintah butuh dukungan penuh dari lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Pemerintah butuh dukungan dari Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia,” tambahnya. 


Kepala Negara berpandangan, peran Mahkamah Agung sebagai pengawal keadilan sangat krusial dalam mendukung transformasi Indonesia. Mahkamah Agung menghasilkan putusan-putusan penting yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. 


“Memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pelaku usaha dan investor, yang melindungi aset-aset negara dan aset publik lainnya, serta memberikan efek jera bagi koruptor dan mafia-mafia hukum yang mencederai rasa keadilan,” paparnya. 


Presiden pun berharap Mahkamah Agung terus melakukan upaya strategis dalam mengurangi hambatan hukum yang dapat terjadi. Selain itu, Presiden juga berharap agar Mahkamah Agung konsisten dalam memperkuat peradilan bagi kelompok rentan.


“Kami juga berharap agar Mahkamah Agung tetap konsisten dalam memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan yaitu perempuan, anak, dan penyandang disabilitas melalui penguatan peraturan, layanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan,” tandasnya. 


Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin dalam laporannya menyampaikan bahwa secara tidak langsung pandemi telah mempercepat implementasi dari rencana kerja yang termuat dalam cetak biru pembaharuan peradilan tahun 2010-2035. 


“Dulu ketika masih dalam kondisi yang normal, kita tidak pernah membayangkan bahwa proses migrasi dari sistem peradilan konvensional ke sistem peradilan elektronik dapat dilakukan hanya dalam waktu dua tahun. Namun dengan adanya pandemi, semua itu dapat dilakukan,” ucap Ketua MA saat menyampaikan laporannya dari Gedung Mahkamah Agung. 


Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (**/rilis)



Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.