Mediaportalanda

NUSA DUA - MEDIAPORTALANDA - SENIN - 21 MARET 2022 - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya diplomasi antar parlemen negara-negara Inter-Parliamentary Union (IPU). Dengan diplomasi yang baik, perbedaan antar-negara bisa disikapi dengan baik.

Di hari kedua penyelenggaraan 144th IPU Assembly & Related Meetings di Bali, Puan membuka First Meeting of the Steering Committee. Dalam kesempatan itu, ia berharap agar para delegasi IPU ke-144 dapat membangun konsesus besar mengatasi berbagai masalah global, termasuk pandemi Covid-19.

“Pertemuan kita hari ini datang pada saat yang sangat penting, di mana dunia sedang menghadapi tantangan global yang kompleks,” kata Puan di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Senin (21/3/2022).

Adapun tantangan global yang dimaksud mulai dari konflik antar negara, pandemi yang berkepanjangan, dan tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Untuk itu, Puan berharap agar di tengah ketidakpastiam ini, anggota-anggota IPU memastikan proses penyusunan kebijakan menghasilkan hasil yang kuat.

“Untuk terus maju dengan hasil yang nyata, kami berharap delegasi dapat membangun konsensus bersama dan mencari konvergensi pada isu-isu global yang menarik,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Setelahnya, Puan pun mengikuti  diskusi Governing Council yang dipimpin oleh Presiden IPU Duarte Pacheco. Salah satu yang menjadi pembahasan dalam diskusi Dewan Pengurus IPU itu adalah terkait konflik antara Rusia dan Ukraina.

Menurut Duarte Pacheco, sebelum invasi Rusia di Ukraina, pihaknya sudah melakukan dialog dengan parlemen kedua negara agar menghindari perang sehingga masyarakat sipil tidak terkena dampak konflik.

“Diplomasi satu-satunya cara untuk menyelamatkan warga. Setelah invasi, kita lebih kuat memberikan statement. IPU menjadi jembatan dialog,” ucapnya.

“Perang harus berhenti sekarang. Ini posisi IPU,” sambung Pacheco disambut tepuk tangan delegasi-delegasi yang hadir.

Sementara itu, Sekjen IPU Martin Chungong memaparkan berbagai pencapaian yang sudah didapat forum parlemen internasional tersebut. Salah satunya dalam hal kesetaraan gender dan penghormatan kepada hak-hak perempuan. 

Chungong kembali memberi apresiasi kepada Puan dan menyebutnya sebagai simbol perjuangan kesetaraan gender di dunia.

“Seperti ibu Puan Maharani yang menjadi pimpinan parlemen perempuan di Indonesia. Ibu Puan menjadi satu dari 26,1 persen anggota parlemen perempuan di dunia,” ucap Chungong.

Di akhir sesi Governing Council IPU ke-144, Puan yang duduk di meja delegasi Indonesia memberikan apresisi dan rasa terima kasih atas mandat dari IPU kepada DPR sebagai tuan rumah. Ia juga diberikan amanat untuk memimpin Majelis IPU ke-144.

“Kepercayaan ini tentu akan saya gunakan untuk memimpin Majelis IPU ke-144 dengan transparan dan inklusif. Sehingga kita dapat melaksanakan pertemuan dengan produktif dan menghasilkan kesepakatan untuk kepentingan bersama,” papar Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menyinggung soal masih kerap munculnya perbedaan-perbedaan antar negara terhadap isu-isu global. Puan menilai hal tersebut wajar namun harus disikapi dengan bijaksana.

“Bagi DPR RI, kami mengakui pentingnya diplomasi parlemen yang dapa berkontribusi menjembatani perbedaan antar negara serta memperkuat kerja sama internasional, multilateralisme, dan menolak unilateralisme,” jelasnya.

Puan menegaskan, IPU telah membuktikan efektivitas dialog antar anggota parlemen untuk mengimplementasikan demokrasi. Selain itu juga dalam memelihara perdamaian, mempromosikan hak asasi manusia, memajukan kesetaraan gender, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.  

“Melalui Majelis IPU ke-144 ini, saya berharap kita bersama dapat berkontribusi meneguhkan semangat solidaritas internasional,” tegas Puan.

“Kita dapat memulai diskusi dengan membahas isu-isu yang mana kita memiliki kesamaan pandangan. Selanjutnya, kita dapat membahas isu-isu di mana masih terdapat perbedaan pandangan,” lanjut mantan Menko PMK itu.

Puan lalu menekankan pentingnya fleksibilitas dari semua pihak dalam forum. Dengan begitu, IPU ke-144 dapat menyepakati konsesus bersama pada isu-isu global yang dibahas.

“Dan take and give, sehingga dokumen akhir dapat disepakati dengan konsensus. Saya berharap meski kita semua memiliki kepentingan nasional, namun kita juga memperhatikan kepentingan bersama, dan mempertahankan suasana diskusi yang kondusif,” jelas Puan.

Menurutnya, hanya melalui aksi kolektif, IPU akan mampu mencari solusi mengatasi berbagai tantangan bersama  yang tengah dihadapi dunia. Puan meminta dukungan seluruh delegasi agar penyelenggaraan IPU ke-144 dapat memberi kontribusi yang bermanfaat untuk masyarakat internasional.

“Dengan dukungan semua delegasi, kita akan membuat Majelis IPU ke-144 ini sukses,” tutup cucu Proklamator Bung Karno itu. (**)

PADANG - MEDIAPORTALANDA -  21 MARET 2022 - Dalam rangka HUT ke-76 Persit KCK tahun 2022, Persit Kartika Chandra Kirana  Koorcab Rem 032 PD I/BB melaksanakan anjangsana memberikan bantuan kepada Keluarga Besar Tentara di wilayah koramil 02/PT. 

Kegiatan anjangsana ini dipimpin langsung oleh Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 032  Ibu Ariani Purmanto. Turut mendampingi oleh Wakil Ketua Ny. Intan indrian Sari Arif Hartoto dan Pengurus Persit Koorcab Rem 032 PD I/Bukit Barisan.

Kunjungan pertama memberikan bantuan kepada Ny. Zanibar Istri dari Letda Caj A. Rais Paur Ajenrem 032/Wbr, Umur 50 thn, suku Minang, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga yang mengalami sakit berat kangker payudara selama 3 thn dan

sudah pernah operasi 2 kali, saat ini sedang dalam pengobatan rawat jalan yang tinggal jln  Sisingamangaraja No 29 Rt 02 Rw 04 kel.Ganting parak gadang kec.padang timur kota padang.

Selanjutnya bertolak menuju rumah Serma Erizon Batih Alpal Pen Rem 032/wbr untuk memberikan bantuan kepada Irfan Atarizonev yang membutuhkan perhatian khusus (autis) putra dari Serma Erizon yang tinggal di Asrama Ganting Blok T45 no 5 Rt 04 Rw 04 kel.ganting parak gadang kec.padang timur kota padang.

Rangkaian kegiatan ini merupakan bentuk perhatian pimpinan kepada anggota yang sedang menderita sakit, dengan harapan dapat membangkitkan semangat serta mengurangi beban yang dialami penderita dan keluarganya. (Penrem 032)

NUSA DUA - MEDIAPORTALANDA -  20 MARET 2022 -  Forum of Women Parliamentarians menjadi agenda pertama rangkaian acara The 144 th Inter Parliamentary Union (IPU) Assembly atau Sidang Umum IPU ke-144 yang dibuka pada Minggu (20/3) petang. 

Dalam sambutannya ketika membuka forum bagi para anggota parlemen perempuan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai kesetaraan gender. Pandemi COVID-19, konflik geopolitik, juga ancaman perubahan iklim. Perempuan, menurutnya, merupakan pihak yang acap terkena dampak paling besar dari berbagai tantangan tersebut. "iPU harus ada di garda depan dalam perjuangan mewujudkan kesetaraan," katanya. 

Pernyataan Puan itu tentu amat beralasan karena parlemen memiliki otoritas pengambilan keputusan serta pembuatan regulasi yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah di negaranya masing-masing.  Parlemen, menurut Puan, amat bisa terlibat dalam upaya pengarusutamaan gender melalui regulasi-regulasi yang dihasilkannya. 

Dalam sambutannya, Puan menceritakan pencapaian perempuan Indonesia serta upaya yang tengah dilakukan  untuk mendukung terwujudnya kesetaraan gender dalam kehidupan berbangsa. "Indonesia pernah memiliki Presiden perempuan, menteri koordinator perempuan, banyak menteri dan anggota parlemen perempuan. Saya hadir di sini pun, dalam kapasitas saya sebagai ketua parlemen pertama," katanya. 

Menurut Puan, keterlibatan perempuan dalam parlemen merupakan langkah strategis yang dapat dipilih dan diambil untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui proses legislasi. 

Di hadapan lebih dari dua ratus perempuan parlemen dari 133 negara yang hadir dalam Forum of Women Parliamentarians, Puan menyampaikan pula kabar tetang Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang tengah diperjuangkan oleh DPR untuk dapat menjadi Undang-undang dan komitmen DPR RI untuk memberi perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang kerap kali terdiri atas perempuan dan anak-anak.

Puan mengatakan, jejak peran perempuan sejatinya dapat dilihat dalam banyak permasalahan global yang tengah dihadapi bersama oleh banyak negara di dunia. "Peran dalam penanganan perubahan iklim, dalam penanganan konflik dan dalam upaya mewujudkan perdamaian di wilayah konflik. juga dapat menjadi agen perubahan dalam kondisi-kondisi sulit lain, seperti dalam penyelesaian konflik. Puan mengatakan, dalam konfilk, perempuan dan anak-anak kerap menjadi korban. Maka, mengambil peran dalam upaya perdamaian adalah sebuah hal yang perlu pula dilakukan oleh para perempuan yang ada dalam parlemen. 

Hal senada disampaikan pula oleh Presiden IPU Duarte Pacheco. Pria asal Portugal ini menyitir sebuat studio yang mengatakan bahwa negosiasi damai sebuah konflik geopolitik biasanya lebih mudah dicapai bila ada perempuan yang terlibat sebagai juru damai. "Perempuan memiliki kapasitas sebagai pendorong rekonsiliasi dan perjanjian damai yang melibatkan perempuan biasanya dapat berlaku lebih panjang," katanya. 

Parlemen yang memiliki perspektif gender dan kesadaran atas pentingnya pembangunan berkelanjutan di negara-negara anggota IPU, juga menjadi target yang ingin dicapai Pachecho. "Harus ada keberanian dan komitmen politik untuk mengupayakan peran perempuan yang lebih banyak di parlemen. Kalau bisa hingga mencapai 50 persen," katanya. Saat ini, menurut Pachecho, keterlibatan perempuan dalam parlemen baru di seluruh dunia baru mencapai 26 persen dari kuota rata-rata yang umumnya 31 persen. "Jumlah itu baru satu pertiga. Ada beberapa negara yang bahkan tak memiliki anggota parlemen perempuan seperti Papua Nugini dan Vanuatu," kata Pachecho lagi. 

Sama seperti Puan, Pachecho juga berharap IPU bisa jadi contoh kesetaraan gender dan dapat menjadi implementasi kebijakan anti pelecehan, berpartisipasi aktif dalam penyusunan kebijakan iklim yang disusun berdasarkan kesetaraan gender. (**)