Mediaportalanda

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (21/3/2022). Kedatangannya untuk memastikan ketersediaan minyak goreng curah dan harga penjualan kepada masyarakat sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan Pemerintah. 

"Baru saja kita meninjau langsung terkait distribusi minyak curah di pasar dan hari ini kita melaksanakan pengecekan di Pasar Minggu untuk mengetahui apakah minyak curah tersedia," kata Sigit usai meninjau Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 

Dari hasil pengecekannya dan interaksi langsung dengan beberapa pedagang pasar, Sigit menyatakan bahwa, proses distribusi minyak goreng curah dari distributor ke pasaran telah berjalan baik. 

Dengan begitu, kata Sigit, stok minyak goreng curah untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari telah tersedia dan aman. 

"Alhamdulillah tadi kita cek dan saya bertemu langsung dengan pedagang kebutuhan minyak curah di Pasar Minggu, beberapa hari ini agak jarang, tetapi hari ini sudah terisi," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Berdasarkan dialognya, kata Sigit, para pedagang menyebut bahwa pihak distributor menjual dengan harga Rp14.400, sedangkan para agen melepas dagangannya ke warga dengan harga Rp15.500. 

"Masih untung atau tidak dan mereka sampaikan masih ada margin" ucap mantan Kapolda Banten itu. 

Demi memastikan stok minyak goreng aman untuk warga, Sigit menegaskan bakal melakukan pengecekan ke pasar-pasar lainnya demi terjaminya proses distribusi dan harga penjualan minyak goreng. 

"Kedepannya kita sama-sama ingin memastikan. Karena memang kemarin ada rapat dengan beberapa rekan-rekan distributor dan produsen untuk segera mengirim ke lapangan. Kita ingin pelaksanaaannya real. Harapan kita terkait beberapa penyampaian rekan-rekan pedagang terkait harga Rp15.500 tolong betul-betul bisa dijaga. Karena kita harapkan harga minyak curah sesuai HET yang sudah ditetapkan Pemerintah," papar Sigit.

Selain meninjau, Sigit menyempatkan berbincang dengan Wartono, salah satu pedagang di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sigit berdialog soal ketersediaan dan harga penjualan kepada masyarakat. (bhps)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si mengikuti vaksinasi Covid-19 secara serentak yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, M.Si melalui zoom meeting, Senin (21/3).

Didampingi beberapa Pejabat Utama Polda Sumbar dan Kapolresta Padang, Wakapolda mengikuti zoom meeting tersebut di Gedung Serba Guna PT. Semen Padang.

Dalam arahannya, Komjen Pol Gatot Eddy Pramono menyampaikan kepada Polda dan Polres yang daerahnya pencapaian vaksinasi di bawah 70%, agar segera lebih aktif untuk pencapaian yang maksimal. 

"Salah satu upaya kita untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 adalah dengan melaksanakan vaksinasi yang pertama, kedua maupun booster," kata Wakapolri.

Sementara terpisah, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto menyebutkan, bahwa untuk vaksinasi Covid-19 ini, pihaknya masih membuka gerai Vaksin di Polda Sumbar. 

"Masih dibuka (vaksinasi), baik untuk vaksin pertama, kedua dan juga booster. Syaratnya cukup membawa KTP atau kartu vaksinasi," ujarnya.(bhps)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - KPK hari ini (21/3) menerima audiensi Kepala Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono yang didampingi Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe dan Tenaga Ahli Tim Transisi Achmad Jaka Santos Adiwijaya.

Sebelumnya, pada 2 Februari 2022 KPK telah menerima Menteri PPN/Bappenas yang memaparkan persiapan pembangunan IKN Nusantara. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPN/Bappenas meminta pendampingan KPK.

Karenanya, sebagai upaya pencegahan korupsi, KPK melalui pelaksanaan fungsi koordinasi dan monitoring mengawal persiapan dan pembangunan IKN Nusantara.

Upaya pencegahan yang dilakukan KPK secara simultan merupakan pelaksanaan atas mandat UU KPK maupun Perpres 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional (Stranas-PK). KPK kemudian membentuk satuan tugas yang terdiri dari tim Direktorat Monitoring, Korsup, dan Stranas PK.

Satgas melakukan pendampingan sesuai dengan tugasnya, antara lain:

Direktorat Monitoring KPK melakukan telaah terhadap UU IKN dan draft aturan turunanya untuk mengidentifikasi celah potensi korupsi dengan metode Corruption Risk Assessment (CRA)

Tim Koordinasi Supervisi fokus terkait wilayah di Kalimantan Timur dan potensi korupsi yang muncul dalam proses pembangunan IKN

Stranas PK mendorong upaya pencegahan korupsi melalui dua aksinya yaitu implementasi renaksi kebijakan satu peta dan pengadaan barang dan jasa (PBJ)

Beberapa fokus KPK terkait pembangunan IKN Nusantara antara lain, yaitu terkait:

-Penyiapan lahan: ada indikasi okupansi dan klaim pihak ketiga atas lahan-lahan di sekitar IKN; transaksi pertanahan di sekitar IKN yang meningkat drastis; tumpang tindih lahan dan perizinan tambang, perkebunan, kawasan hutan, dan migas

-Penyediaan tenaga kerja

-Pengelolaan aset-aset milik negara

-Proses pengadaan barang dan jasa, dan

-Mekanisme pembiayaan

Dari hasil analisis sementara terhadap UU IKN dan draft Perpres tentang Otorita IKN, KPK setidaknya mendalami tiga hal, yaitu: aspek tata negara, mekanisme khusus untuk pengadaan, dan fasilitas khusus pembiayaan.

KPK juga melakukan koordinasi kepada kementerian/lembaga terkait. Untuk mekanisme pengadaan dan pembiayaan KPK melakukan koordinasi dengan LKPP. Sedangkan, terkait pertanahan KPK akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN. 

KPK berharap dengan pendampingan ini dapat mendorong dan meningkatkan akuntabilitas tata kelola dalam setiap tahapan proses pembangunan IKN Nusantara sehingga dapat mencegah celah dan potensi korupsi.(*)