Mediaportalanda

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin meminta Panitia seleksi Nasional (Panselnas) Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pemerintah daerah untuk tidak mempersulit proses rekrutmen formasi Guru di daerah.

Hal ini disampaikan Sultan lantaran banyaknya keluhan dari para calon Guru P3K yang mengalami kesulitan akibat sistem website yang bermasalah dan proses rekrutmen yang tidak transparan.

"Rekrutmen formasi Guru P3K merupakan harapan peningkatan kesejahteraan bagi para guru honorer yang sejak lama menunggu untuk diperhatikan oleh negara. Kami mengapresiasi komitmen pemerintah dalam kebijakan perekrutan formasi Guru P3K ini", ungkap Sultan melalui keterangan resminya Rabu (13/04).

Menurutnya, kesejahteraan Guru merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kualitas pendidikan. Dan Pemerintahan presiden Joko Widodo telah menunjukkan keberpihakannya kepada masa depan pendidikan nasional.

Meski demikian, lanjut Sultan, harus diakui bahwa dalam proses rekrutmen Guru P3K terdahulu masih dijumpai beberapa masalah yang merugikan para peserta P3K. Masih ada keluhan terkait sistem website yang bermasalah, hingga adanya peserta yang bertahun-tahun tidak mengajar, namun diluluskan.

"Sehingga kami mendorong Panselnas dan Pemda harus terlebih dahulu melakukan pendataan dan verifikasi bagi calon peserta secara ketat. Terutama dalam konteks lama masa pengabdian sebagai tenaga pengajar dan tingkat pendapatan caalon Guru P3K", tegasnya.

Meskipun jumlahnya terbatas, kata Sultan, Kami sangat berharap P3K tidak hanya menjadi hadiah bagi para Guru yang sejak lama berstatus honorer dan kontrak, tapi juga menjadi instrumen distribusi keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sisi lain masih banyak calon Guru P3K yang masih gaptek atau gagap teknologi dalam melakukan ujian seleksi tersebut.

"Terutama bagi guru-guru senior yang mengabdi di desa-desa dan pelosok, Saya kira mereka tentu harus diperlakukan secara khusus dalam proses rekrutmen ini. Sehingga rekrutmen P3K tidak justru menjadi kecemasan bagi mereka, tapi menjadi harapan yang menjamin perbaikan kesejahteraan para Guru, khususnya di desa", urainya.

Lebih lanjut Sultan mendorong agar Pemerintah daerah untuk aktif memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mempromosikan lebih banyak guru-guru honorernya kepada pemerintah pusat. Karena kami menurut informasi yang kami peroleh, pemerintah daerah (pemda) baru mengusulkan sebanyak 17,3 persen atau 131.239 formasi dari berbagai macam profesi guru.

Diketahui, Kemendikbudristek telah membuka 758.018 formasi guru untuk tahun 2022. Formasi ini diadakan untuk memenuhi kebutuhan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) pada 2022 ini.

Namun hingga saat ini, pemerintah daerah (pemda) baru mengusulkan sebanyak 17,3 persen atau 131.239 formasi termasuk Guru Agama, Guru Seni Budaya, Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), dan Guru Kelas TK.(*)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Dharma Pertiwi (DW) tahun 2022, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Koorcab Rem 032 PD I/BB Ny. Ariani Purmanto  bersama anggota melaksanakan Ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Negara Lolong Padang, Kamis 14/4/2022.

Pelaksanaan Upacara Ziarah ini dipimpin sekaligus Inspektur Upacara (Irup) oleh Ketua Dharma Pertiwi Pengurus Koordinasi Cabang Padang yang sekaligus juga sebagai Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab  Rem 032 PD I/Bukit Barisan Ny. Ariani Purmanto yang diikuti oleh unsur dari Persit Kartika Chandra Kirana (Korem 032), Jalasenastri, PIA Ardhya Garini.

Kegiatan Ziarah ke TMP   Kusuma Negara Lolong Padang dihadiri pengurus dan anggota Dharma Pertiwi Koorcab Padang dengan rangkaian kegiatan peletakan karangan bunga di tugu Taman Pahlawan oleh Irup dilanjutkan dengan tabur bunga yang diikuti oleh seluruh unsur yang hadir. Kegiatan tersebut sebagai rangkaian dari peringatan HUT Dharma Pertiwi ke-58 selain dari itu bertujuan sebagai bentuk penghormatan kepada Para Pahlawan yang telah gugur yang prela berkorban jiwa raga dalam memperjuangkan Kemerdekaan. 

(Penrem 032/Wbr)

TANJUNG BARU - MEDIAPORTALANDA - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah instruksikan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk lebih banyak menemui masyarakat. Selain agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan, hal ini juga bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

"Jadi saya minta Kepala OPD tidak usah lama-lama di kantor; sering-sering dengar apa yang dimaui masyarakat. Yang lama-lama di kantor itu biar Sekretaris saja. Ini agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan, supaya jangan sampai urusan (pemerintah) ke mana, masalah (masyarakat) ke mana," tegas Buya, sapaan akrab Mahyeldi, pada acara Safari Ramadan Pemprov Sumbar di Masjid Syuhada, Duo Baleh Koto, Nagari Tanjuang Alam, Kec. Tanjuang Baru, Kab. Tanah Datar, pada Rabu (13/4)

Menemui masyarakat, sambung Buya, juga merupakan bentuk silaturahmi. Silaturahmi, urainya kemudian, sesuai dengan ajaran agama, memberi banyak manfaat bagi kehidupan manusia, antara lain: memperpanjang usia dan rezeki, serta memperkuat rasa kebersamaan. Kebersamaan, pungkasnya, adalah kunci dalam membangun daerah. Tanpa kebersamaan dan sinergi antara Pemprov, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat, tujuan pembangunan mustahil dapat dicapai.

"Saya tidak mungkin kuat (membangun daerah) sendirian tanpa dukungan Bupati/Walikota, pejabat, dan masyarakat. Begitupun sebaliknya," ujar Buya.

Dalam konteks kebersamaan itu pula, tambah Buya, Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp64,5 miliar untuk mendukung program pembangunan di Kab. Tanah Datar. Anggaran ini didistribusikan ke berbagai urusan pemerintahan seperti: Rp10 miliar untuk Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan, Rp6,9 miliar untuk Kesehatan, Rp6,9 miliar untuk Pariwisata, Rp6,3 miliar untuk Infrastruktur Jalan, Rp4 miliar untuk Peternakan, dan Rp 5,6 miliar untuk Kehutanan.

Bupati Tanah Datar yang pada acara tersebut diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Nusyirwan menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Mahyeldi Ansharullah, Pemprov Sumbar, dan semua unsur terkait yang telah membantu Pemkab dan masyarakat Tanah Datar.

"Terima kasih untuk kunjungan dan dukungan Gubernur ke Tanah Datar. Semoga ini dapat merekatkan Pemprov, Pemkab, dan masyarakat Tanah Datar. Harapan kami kunjungan ini dapat menjadi wadah menyerap aspirasi masyarakat guna dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan terkait Kab. Tanah Datar di tahun-tahun mendatang," katanya.

Nursyirwan dalam kesempatan itu juga memaparkan visi dan misi, program, termasuk prestasi yang telah diperoleh Kab. Tanah Datar.

"Pemkab memberi perhatian tinggi ke bidang agama. Misi kesatu kami yakni meningkatkan kehidupan beragama, salah satunya dengan memberikan insentif bagi guru TPA. Kami juga punya (program) Satu Rumah Satu Hafiz. Untuk Wisata, kami canangkan Satu Nagari Satu Event, dan banyak lagi yang lain," paparnya.

Sebagaimana kunjungan Safari Ramadan sebelumnya, Gubernur mengakhiri sambutannya dengan penyaluran bantuan dengan nilai lebih dari Rp75 juta kepada Pengurus Masjid Syuhada, yang terdiri dari Rp50 juta bantuan Pemprov, Rp10 juta bantuan PT Semen Padang, Rp10 juta bantuan Bank Nagari, Rp5 juta bantuan Komisaris Independen Bank Nagari, Manar Fuadi, dan sejumlah Alquran dari Dinas Bina Marga Cipta Karya & Tata Ruang dan Kepala Wilayah Kementerian Agaman Sumbar. Rangkaian Safari Ramadan di Masjid Syuhada kemudian ditutup dengan penandatangan prasasti peresmian masjid oleh Gubernur Mahyeldi.

(**)