Mediaportalanda

Oleh : Zainal Bintang 

Akhir – akhir ini silang sengkarut asap kegaduhan politik berkobar, akibat tabrakan aneka macam kasus hot yang asimetris. Sebutlah, wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga priode; unjuk rasa mahasiswa penentang di depan gedung MPR DPR (11/04/22) dan penganiayaan Ade Armando, yang ada dan tiada diantara dua pertentangan itu. 

Ketiga isu asimetris itu berkelindan merebut dan menguasai hampir semua ruang publik. Direproduksi dengan aneka macam versi. Penuh bumbu sensasi. Dengan aroma artifisial kemanusiaan dan peradaban. Melalui berbagai transmisi media. Terutama media sosial (medsos). 

Belum reda semua itu merata ke atas permukaan bumi. Dunia politik kembali gaduh. Empat orang pelaku mafia minyak goreng ditangkap Kejaksaan Agung. Ramai diberitakan di jaringan multi media (19/04/22) dan diekspose di televisi Siang malam 24 jam.

Pejabat eselon satu Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnhu Whardana ditangkap bersama tiga orang manajer perusahaan besar perkebunan kelapa sawit high class dunia.

Masing–masing, Master Parulian Tumanggor, Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia; Stanley MA Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup dan Pierre Togar Sitanggang, General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas. Semuanya langsung diborgol. Langsung berbaju oranye. langsung ditahan. 

Mafia? Apakah merekalah yang disebut – sebut dalam banyak pemberitaan sebagai mafia minyak goreng? Ternyata tidak juga. Ada pejabat yang menyebut mereka mafia. Ada  yang membantah, tidak ada mafia minyak goreng. 

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis (17/3/2022), Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi mengungkap langka dan tingginya harga minyak goreng disebabkan oleh permainan mafia minyak goreng. 

Para mafia itu, kata dia, menyelundupkan minyak goreng yang mestinya menjadi konsumsi masyarakat ke industri-industri, bahkan hingga diimpor ke luar negeri.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengomentari pernyataan pihak Kemendag terkait adanya mafia minyak goreng. Menurutnya, saat ini tidak ada mafia minyak goreng dan hanya ada ketidaktepatan kebijakan. Di sektor pangan memang ada mafia di sejumlah komoditas, tapi tidak ada di minyak goreng. 

“Yang ada adalah ketidaktepatan dalam regulasi sehingga pengusaha mencari celah untuk mencari keuntungan,” kata Gobel dalam keterangan tertulisnya pada Senin (21/03/22). Menurutnya, saat ini adalah persoalan pengaturan dalam tata niaga. Kemudian permasalahan dalam kepemimpinan, manajerial, dan pendekatan dalam pengelolaan tata niaga minyak goreng.

Muhammad Luthfi dan Rachmat Gobel berlatar belakang sama: pengusaha. Sama – sama petinggi Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia. Gobel pernah menjabat Menteri Perdagangan dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Tapi, hanya bertugas setahun, kena reshuffle. Tanpa kejelasan, apa sebabnya. Diganti Thomas Lembong. 

Masuk akal kalau Gobel tahu persis, ada tidaknya permainan tidak sehat dalam distribusi minyak goreng. Termasuk dalam bisnis lain sebagai sebagai turunannya. 

Mungkin karena dia pernah lama studi di Jepang. Boleh jadi mengetahui praktik sejenis mafia di negeri Sakura yang disebut Yakuza itu, beda dengan yang ada di dunia minyak goreng. 

Luthfi masuk ke kabinet periode kedua rezim Jokowi. Menggantikan posisi Agus Suparmanto yang terkena reshuffle. 

Dilantik 23 Desember 2020 lalu. Lulusan Purdue University, Indiana, Amerika Serikat tahun 1992. Pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS), 14 September 2020 – 23 Desember 2020.

Sebelumnya pernah Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM di era SBY. Lalu di priode pertama Jokowi dia jadi Duta Besar di Jepang

Menilik identitas dan latar belakang kehidupan empat tersangka itu , memang “berbeda – beda”, namun tampaknya “tetap satu jua”.

Sama–sama penjahat ekonomi dan pelaku kejahatan kemanusiaan. Sama–sama punya akses ke pusat kekuasaan. Memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai “white collar crime” sejati. 

Jika menelisik nama–nama tersangka, publik sepertinya memperoleh cahaya penuntun untuk menyebutnya “kejahatan dan pejahat itu” punya korelasi dengan pusat kekuasaan. Serentak, industri rumahan yang bernama medsos – medsos ramai–ramai urun rembuk. 

Merespons dan mereproduksi catatan hitam atau jejak digital para tersangka yang terhubung Istana. Publik, seolah mendapat “wangsit” mendorong Presiden Jokowi yang dikenal populis itu, mau bertindak tegas. 

Memberantas komunitas “sampah” perusak kesehatan bangsa itu. Yang terang benderang. Yang ada di sekitarnya. Jokowi selama ini dikenal mahir mengelola isu kerakyatan. Penggemar blusukan. Jurus pemantik simpati rakyat kecil. Yang akrab dengan derita. Ke sanalah, Jokowi diminta berlabuh. 

Atas nama penderitaan rakyat kecil, maka dia wajib hukumnya bertindak cepat. Melangkah tegas. Bergerak lugas  memberantas mafia minyak goreng itu bersama geng-nya. Sampai ke akar – akarnya. 

Apapun istilahnya, pemilik suara terbanyak – publik itu – bersepakat mengatakan, kasus mafia minyak goreng yang digoreng oleh pejabat resmi, berkomplot dengan perusahaan perkebunan besar milik konglomerat besar alias oligarki. 

Sesungguhnya, momentum ini, merupakan pintu masuk (entry point) bagi presiden Jokowi untuk menancapkan legacy atau warisan berharga. Menoreh sejarahnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Menumpas habis – habisan, mereka yang telah membuat rakyat kecil menderita. 

Antri berhari – hari untuk satu liter minyak goreng. Bahkan ada yang meninggal dunia.

Saatnya Jokowi tampil memimpin perlawanan menumpas kekuatan oligarki di negeri ini. Yang banyak diyakini bercokol di Istana. 

Di pusat kekuasaan itulah sesungguhnya problema besar bangsa besar ini. Harus dijawab Jokowi: Menumbangkan imperialisme dan kolonialisme ekonomi, yang menghisap darah bangsa ini. 

Apabila Jokowi mau menindak mafia minyak goreng, yang diback up kekuatan oligarki, bersama agen – agennya, yang banyak disebut - sebut bercokol di Istana, dipastikan dia akan meraih dukungan suara terbanyak (electoral vote) masyarakat akar rumput. 

Tanpa kampanye. Tanpa tim sukses. Tanpa buzzer. Tanpa Influencer. Tanpa intrik. Tanpa represi. Tanpa baliho. Cuma tentu saja ada berita “buruknya”: terjadi pengangguran massal para buzzer Istana. 

Mereka akan kehilangan jabatan bergengsi. Kehilangan sumber nafkah, yang sesungguhnya dibalik itu , malah banyak melukai hati orang lain. Mereka yang tidak sejalan. Orang yang tidak berdosa. 

Langkah kuda Jokowi yang berani dinanti. Itulah yang sebenar – benanya yang patut disebut “revolusi mental”. Bukan yang lain. Yang remeh temeh dan complicated.. 

Dapatkah atau maukah Jokowi menghibahkan sisa pemerintahannya yang dua tahun lagi:  mengerahkan keberaniannya. Bermutasi menjadi “Gundala” alias “Putera Petir”, untuk membongkar komplotan penjahat kemanusiaan. Yang sudah terang – terangan ada di sekeliling Istana. Yang bernama Oligarki dan antek – anteknya. 

Merekalah mungkin Brutus itu. Atau anak asuh Sang Brutus? 

Wallahu A’lam Bishawab!! 

Penulis, wartawan senior dan pemerhati masalah sosial budaya.-

Photo Ilustrasi

PADANG - MEDIAPORTALANDA -  Pemprov Sumatra Barat memperkirakan ada sekitar 1,8 juta perantau yang akan melakukan mudik Lebaran 1434 hijriah, mungkin sebagian besar perantau akan menempuh jalur darat. 

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar Heri Nofiardi mengatakan dengan adanya 1,8 juta perantau yang akan pulang itu, maka diperkirakan akan terjadi penambahan mobilitas kendaraan sebanyak 500.000 unit dibandingkan di hari biasa. 

"Diperkirakan ada penambahan 500 ribu unit kendaraan pada momen mudik Lebaran tahun 2022 ini. Makanya kita melihat akan ada terjadi kemacetan," 

tutur Heri, Rabu (20/4/2022). 

Menurut Heri tingginya angka penambahan mobilitas itu, mengingat tingginya harga tiket pesawat, sehingga kemungkinan besar perantau memilih untuk jalur darat. Terkait persoalan tersebut, Dishub Sumbar telah membahas dengan pihak kepolisian, dan tentunya akan melakukan pengamanan dan penguraian kemacetan di jalur mudik. 

Disisi lain, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyebut, mengingat akan tingginya mobilitas lalu lintas kendaraan, untuk jalan telah mulai dilakukan sejumlah perbaikan. "Jadi Dinas PU telah mulai melakukan perbaikan jalan, mulai dari kondisi yang berlubang dan perbaikan pinggiran jalannya," ujarnya. 

Mahyeldi mengatakan untuk perbaikan jalan itu dimulai dari jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. "Di Sumbar sebenarnya bicara jalan rusak tidak begitu banyak, seperti perbatasan Sumbar - Bengkulu dan Sumbar - Riau. "Mungkin yang perlu ada perbaikan itu Sumbar - Jambi dan Sumbar - Sumut. Tapi saya berharap kondisi jalan sudah bagus sebelum H-7 mudik Lebaran," harap Mahyeldi. 

Kemudian Gubernur Sumbar berharap perantau yang melakukan mudik Lebaran melalui jalur darat supaya tetap mengutamakan keselamatan. Apalagi beberapa hari ini hujan mulai turun di wilayah Sumbar. (**)

Oleh : Novri Investigasi

Kerja nyata, Irwan Basir, SH, MM, Datuk Rajo Alam, tak diragukan. Kerja nyata dan peduli warga, bukan dari dana Pokok Pikiran (Pokir), layaknya anggota dewan kelapangan memberikan bantuan. Bantuan pribadi kepada warga dijalani dengan tulus tanpa berharap pujian dan imbalan.

Layak disematkan kepada Irwan Basir, malaikat turun ke bumi. Memberikan bantuan tiada henti. Selama ini, Irwan Basir berbuat tanpa pamrih, memberi tanpa berharap balasan. Ikhlas membantu sesama, tulus berbagi. Malah, ini sudah dijalani Irwan Basir, saat wabah covid19, melanda negeri ini. Bertahun sudah dijalani. Tak pernah kering membantu warga.

Suri tauladan yang patut diteladani dari sosok Irwan Basir Datuk Rajo Alam. Tak pernah merasa lebih, tapi tak pernah berhenti mewakafkan  sebagian hartanya kepada warga yang membutuhkan. Sikap kepedulian yang tinggi dari Irwan Basir yang patut dicontoh oleh seorang pemimpin.

Tak perlu malu mengakui, jika kejujuran masih ada pada diri kita. Biasanya, setiap Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif (Pileg), Calon Kepala Daerah dan Calon Legislatif, rame rame turun kelapangan. Sosialisasi sembari memberikan bantuan kepada, berharap suara rakyat untuk meraih kursi dan kekuasaan. Seakan warga dibutuhkan dan dibantu sekali lima tahun demi sebuah kursi dan kekuasaan.

Tapi, setelah ambisi diraih, warga terlupakan. Sibuk menikmati kekuasaan dan kursi, mereka jadi lupa diri. Wabah Covid19 menjadi saksi, mereka yang sukses karena suara warga, menghilang entah kemana. Kalaupun ada yang memberikan bantuan, hanya sekedar pencitraan saja. Bantuan yang diberikan tak seimbang dengan berita mengiringi bantuan yang diberikan. 

Dan, mendekati Pileg, Pilpres, Pilgub dan Pilwako, semua turun kelapangan. Baliho bertebaran memulai percitraan. Saat warga butuh bantuan, seperti covid 19 melanda negeri ini. Mereka bungkam dan diam seribu bahasa. Lalu, apa yang dilakukan Irwan Basir, Kabid Linjamsos Dinsos Sumatera Barat.

Tiada hari tanpa bantuan. Tiada hari tanpa mendatangi warga yang tengah dilanda covid19 maupun pasca wabah ini. Dulu puluhan ton beras, sembako dan bantuan uang tunai diberikan kepada warga untuk mengurangi derita akibat dirumahkan saja. Bedah rumah, memberikan bantuan untuk fasilitas umum, juga bagian dari pengabdian kepada kampung halaman. 

Sekarang, saat situasi aman dari Covid19, Irwan Basir terus bergerak. Tak kenal letih dan lelah. Lalu, apa yang diharapkan Irwan Basir. Ketua MPA KAN Pauh IX Kuranji itu, bukanlah anggota dewan yang mendapatkan kursi karena suara rakyat. 

Ketua DPD LPM Padang itu, bukanlah kepala daerah yang mendapatkan kekuasaan karena bantuan rakyat. 

Ketua Penasehat BPMN Pauh IX Kuranji, itu bukan pengusaha besar, tumbuh dan sukses karena rakyat. Tentu timbul pertanyaan, apa melatar belakangi Pembina FKAN Pauh IX Kuranji, habis habis membantu warga?

Penulis menilai, ada pesan moral yang tersampaikan oleh Irwan Basir. Ada suri tauladan yang perlu dicontoh atas kepedulian Irwan Basir. Ketulusan dan keihklasan diutamakan dalam membantu warga tanpa embel apa apa. "Hanya memberi, tak harap kembali. Bagaikan surya menyinari dunia." Sepotong bait lagu itu, gambaran kepedulian Irwan Basir kepada warga yang membutuhkan. Tapi, bukan sindiran kepada mereka yang membantu warga karena ada yang diharapkan.

Pantas saja, pujian mengalirkan deras kepada putra terbaik Kuranji itu. Datang saat dibutuhkan, tiba saat warga berharap. Irwan Basir menjadi buah bibir warga. Apalagi, saat membantu warga tak ada atribut yang ditinggalkan, tak ada kartu nama dititipkan. Tak ada kalender berbalut bantuan. Tak ada spanduk sosialisasi diri mengiringi setiap bantuan. Bantuan diberikan dengan niat yang tulus dan ikhlas.

Kalaupun warga berharap Irwan Basir  menjadi pemimpin di kota ini. Menyambung suara mereka di legislatif, itu buah dari keihklasan dan ketulusannya membantu warga. Mereka juga ikhlas dan tulusan membantu Irwan Basir untuk mewujudkan impiannya. Namun, itu belum terpikirkan oleh Irwan Basir. Baginya, membantu warga dalam kesusahaan dilakukan dengan tulus tanpa imbalan. (***)