Mediaportalanda

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementrian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang (BWSS V Padang) terus bergerak menjaga fungsional infrastruktur-infrastruktur pengendalian banjir secara berkelanjutan di 2022 ini.

Seperti menjaga fungsi infrastruktur dengan melakukan aktivitas pengerukan sedimen, kegiatan ini merupakan bagian untuk menjaga fungsional Infrastruktur agar tetap berfungsi maksimal.

Kali ini pemeliharaan berkala Polder/kolam retensi dilaksanakan didaerah Ulakkarang Kota Padang, Danau Cimpago dan daerah Parupuk Tabing Padang.

Dikatakan Satker OP SDA-BWSS V Padang, pengerukan sedimen kolam retensi Ulakkarang diharapkan memiliki daya tampung air terhadap aliran sungai tersebut dapat kembali maksimal.

Dengan dukungan APBN sebesar Rp 2.7 miliar, CV. Anugrah Abadi dipercaya untuk melakukan pekerjaan tersebut, dengan konsultan supervisi CV. Adhitama Karya.

Kepala Satker OP SDA- BWS Sumatera V Padang Aditya Sidik Waskito, saat dihubungi menjelaskan, selain pengerukan sedimen, beberapa bagian fisik kolam retensi Ulakkarang Kota Padang juga akan diperbaiki.

"Kegiatan pemeliharaan berkala Polder/kolam retensi Ulakkarang Kota Padang tidak saja berfokus pada pengerukan sedimen, tapi juga ada beberapa bagian fisiknya yang kita perbaiki," ucapAditya Sidik Waskito (31/05) lalu.

Kami melihat setelah pengerukan, ada beberapa part/bagian fisik yang telah dinilai sangat butuh perbaikan dan kontruksi ini pasti kami benahi," tukasnya.

Untuk persentase anggaran perbaikan fisik, Aditya menjelaskan, sebesar 16% dari nilai terkontrak merupakan anggaran untuk perbaikan fisik kolam retensi Ulakkarang Kota Padang ini" bebernya.

Secara terpisah, saat ditemui dilapangan, konsultan supervisi CV. Adhitama Karya menjelaskan kalau progres pekerjaan berada pada kisaran 23 %.

"Terhitung pada Sabtu kemaren (28/05), progres kegiatan berada pada kisaran 23%," ucap Imam Sejati, Selasa (31/05), selaku Supervisi pada kegiatan tersebut.

Lebih lanjut Imam memaparkan, "Direncanakan pengerukan sedimentasi kolam retensi ini melebihi 13 ribu kubik, dan 3 ribu kubik telah dilakukan pada ruas kolam I (satu)".

Terkait kendala dilapangan yang terjadi saat melakukan pekerjaan, Imam menjawab tentu ada, tapi kita selalu mengadakan diskusi, untuk mencari solusi yang terbaik, ungkap Imam.

"Metode metode kerja kami selalu meperhatikan aspek lingkungan, kami ingin kegiatan yang tengah berjalan saat ini dapat terealisasi dengan lancar," ungkap Nur Aprianto.

"Setiap langkah pekerjaan telah kami siasati, seperti terjadi pencemaran akses jalan kerena tumpahan lumpur (sedimen) saat langsir menggunakan dumtruck, agar sedimen tidak jatuh kejalan kami beri busa penahan dibagian bak penutup, kamu pun selalu mengantisipasi kerusakan yang akan terjadi saat alat berat melakukan pekerjaan," tukasnya.

"Untuk meminimalisir tumpahan sedimen, dumtruck yang membawa sedimen kami lengkapi dengan geotextile, dan jikapun terjadi tumpahan lumpur sedimen dipermukaan jalan karena ada kebocoran pada celah ombeng bak dumtruck waktu melakukan pembuangan, kita lakukan pembersihan terhadap jalan tersebut, dan juga  melakukan penyiraman jalan dua kali sehari untuk menetralisir debu yang berterbangan ditiup angin" terangnya.

Kalapun ada kemungkinan kerusakan yang terjadi disaat kita melakukan pekerjaan, "itu juga menjadi prioritas kami, kita akan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi," tegasnya.

Konsultan Supervisi selalu mengingatkan pihak kontraktor pelaksana senantiasa tanggap terhadap keluhan masyarakat, dan pertahankan kelengkapan K3, dan selalu perhatikan parkir atau antrian truk  agar tidak menimbulkan kemacetan, pungkasnya. (**)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Terkait Jadwal pengumuman PPDB SMP di Kota Padang Tahun 2022 Jalur Zonasi Tahap 1 dilaksanakan Kamis, 23 Juni 2022 secara online melalui http://psb.diknaspadang.id/esempe/. Sedangkan untuk, jadwal daftar ulang dimulai pada 24-25 Juni 2022.

Bagi peserta yang tidak lolos PPDB SMP Kota Padang 2022 Jalur Zonasi Tahap 1, boleh mendaftar penerimaan Tahap 2 pada 26-25 Juni 2022. Jalur penerimaan yang dibuka pada Tahap 2, yakni afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi. Sedangkan calon peserta yang diterima atau mengundurkan diri tahap 1, tidak dapat mendaftar di tahap 2.

Hal in disampaikan oleh Habibul Fuadi, S.Pd.M.Si Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) diwakili oleh Tressy Yulinda, S.Kom, M.Si, pada Rabu (22/6/2022) lewat WhatsApp saat dikonfirmasi media ini.

Tressy Yulinda mengatakan, untuk penyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP 2022. Salah satu jalur penerimaan yang dibuka dalam seleksi adalah zonasi.

Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Kota Padang 2022 Jalur Zonasi ditujukan kepada para calon siswa yang berdomisili di daerah sekitar sekolah. Peluang diterimanya calon siswa Jalur Zonasi ditentukan berdasarkan kedekatan domisilinya dengan sekolah yang didaftar.

Sedangkan untuk jumlah kuota Jalur Zonasi PPDB SMP 2022 Kota Padang kisaran 55 persen dari daya tampung sekolah. Kuota jalur ini merupakan yang terbanyak dibanding jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi, ungkapnya.

Kemudian, untuk Penerimaan Peserta Didik Baru SMP 2022 Kota Padang dibagi 2 tahap pelaksanaan. Tahap 1 hanya membuka Jalur Zonasi. Sementara tahap 2 menerima melalui 4 jalur: afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi.

"Calon siswa yang diterima diimbau melakukan daftar ulang pada 24-25 Juni 2022," urai Tressy.  (**)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Anggota DPD RI Provinsi Sumatera Barat Alirman Sori menerima kunjungan delegasi DPRD Kabupaten Tanah Datar. Kunjungan delegasi tersebut untuk mendiskusikan berbagai isu-isu terkini seperti penghapusan tenaga kerja honorer 2023 juga terkait pemekaran di Sumatera Barat.

Alirman Sori mengatakan penghapusan tenaga honorer jangan seperti ‘rem mendadak’ sebab akan menimbulkan ketidakadilan pada masyarakat. Untuk itu ia berharap supaya DPR RI bisa meyakinkan pemerintah agar keputusan itu tidak menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat.

“Jika dipaksakan diberhentikan secara mendadak, sama saja negara ikut memiskinkan rakyatnya. Sepanjang daerah memiliki kemampuan membayar, itu silahkan saja. Jika honorer sesuai dengan kebutuhan itu tidak masalah tapi jangan memutus langsung,” ucapnya di dampingi Kepala Bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan DPD RI Heru Firdan, (20/6/2022).

Alirman Sori mengatakan penghapusan tenaga honorer menjadi keluhan dari setiap daerah. Alhasil hanya akan ada ASN dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Penghapusan honorer memang telah menjadi keluhan setiap daerah. Nantinya hanya ada ASN dan PPPK saja. Dari namanya saja PPPK sudah aneh,” Ujarnya.

Sebenarnya penerimaan tenaga honorer sudah ditutup beberapa tahun lalu. Namun faktanya di daerah jumlah tenaga honorer setiap tahun terus bertambah. “Penerimaan didaerah terus bertambah, mungkin karena ada kepentingan politik. Sekarang numpuk, dan negara sudah mengalami banyak hutang maka jadi berat. Makanya sekarang dilarang menerima honorer,” urainya.

Ia menceritakan bahwa sebelumnya DPD RI telah membentuk Pansus Guru yang kemudian hasilnya telah diserahkan kepada pemerintah. Hasil pansus ini juga telah merangkum semua potret permasalahan baik dari tenaga pendidik maupun honorer di daerah. “Kami telah memberikan hasil laporan Pansus Guru. Namun karena kekuasan negara ada di pemerintah maka sampai saat ini belum jelas aturannya. Justru sekarang muncul penghapusan honorer,” ujar Alirman Sori.

Kemudian Alirman Sori juga menyinggung persoalan pemekaran nagari di Sumatera Barat. Menurutnya jika persyaratan pemekaran sudah sesuai dengan Undang-Undang, maka sah-sah saja bila mengusulkan pemekaran. “Jika sesuai dengan UU ya kenapa tidak mengajukan pemekaran. Apalagi kewenangan itu berada pada DPRD,” terangnya.

Di kesempatan yang sama, pimpinan rombongan dari DPRD Kabupaten Tanah Datar Anton Yondra mengatakan maksud dan tujuan kunjungannya ke DPD RI yaitu untuk mendiskusikan isu-isu strategis mengenai tenaga kerja honorer dan pemekeran. “Kedatangan kami untuk berdiskusi dan meminta saran mengenai penghapusan tenaga honorer pada 2023 nanti dan wacana pemekaran nagari Sumatera Barat,” terangnya. ***