-->

Latest Post

PARIAMAN - MEDIAPORTALANDA -  24 DESEMBER - 2022 -

Ikatan Kekeluargaan Wartawan Pariaman Sekitarnya (IKWPS), diacara silaturahmi dengan pemerintah daerah Padang Pariaman, mendapat apresiasi dari bupati Suhatri Bur. Acara yang diselingi oleh hiburan KIM. juga dibarengi dengan pemberian santunan kepada puluhan anak yatim dan juga kaum Duafa. 


Dalam sambutannya, Bupati Suhatri Bur sangat berterima kasih atas peran serta para jurnalis, pemberitaan positif awak media telah mambantu pemerintah untuk memajukan kabupaten Padang Pariaman. Suhatri Bur juga mengapresiasi kegiatan ini dan berharap kedepan akan lebih baik, sekiranya ada yang masih kurang itulah kita. "Yang jelas pemerintah selalu berupaya bagaimana masyarakat  bisa berdaya dan maju sesuai dengan Visi-misi kabupaten padang pariaman," ucap suhatri bur yang akrab disapa acieak.

Ditahun 2022 ini kabupaten padang pariaman sudah bayak menorehkan penghargaan dari pemerintah baik itu dalam pelayanan ataupun lainnya. Semua itu tercapai berkat adanya sinergi antara pemerintah daerah dengan para jurnalis, ucap Bupati Suhatri Bur.


Pembina sekaligus penasehat IKWPS Yeni Laura, saat dikonfirmasi awak media mengatakan. Untuk kegiatan ini baru pertama kali diadakan. Dan ini suatu trobosan yang sangat baik bagi para Awak Media yang ada di kabupaten dan kota Padang Pariaman.

Kemudian, Yeni Laura juga menghimbau kepada semua yang tergabung di IKWPS untuk selalu menjaga kekompakan. Sebab, apapun yang kita lakukan sepanjang itu baik maka semua akan berjalan sebagai mana yang kita harapkan, ungkap Yeni. 


hal senada juga di sampaikan oleh ketua pelaksana kegiatan yuzal Efendi SE yang biasa disapa Wali Zal, dalam kegiatan ini saatnya kita berbagi buat masyarakat. Terlepas dari adanya kekurangan pada acara ini semua kita kembalikan kepada Allah.


Dipenghujung, Wali Zal juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu menyukseskan acara. Terkait santunan, kepada 25 orang anak yatim telah kita salurkan, ujar Wali. ( Jon).


SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - 24 DESEMBER 2022 - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Buya Mahyeldi memimpin Rapat Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan Pejabat Eselon III di Lingkup Provinsi Sumbar Tahun 2022, bertempat di The ZHM Premiere Hotel & Convention, Padang.


Dalam rapat yang diikuti oleh Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur dan Asisten serta seluruh Kepala Perangkat Daerah dan eselon III Pemprov Sumbar ini, disampaikan pencapaian realisasi anggaran oleh Kabiro Adpim, Hefdi. Realisasi APBD Sumbar cukup tinggi bahkan masuk ranking 5 secara nasional pada awal bulan lalu dengan pencapaian 83 persen. Optimis hingga akhir tahun, realisasi bisa melebihi 94 persen.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Hansastri menyampaikan capaian realisasi yang telah dicapai oleh Pemprov Sumbar tak terlepas dari ketegasan Gubernur Sumbar sejak dua bulan belakangan. Gubernur bahkan melarang kepala OPD untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah bagi OPD yang masih rendah realisasi anggarannya.


"Sejak 8 Desember gubernur sudah secara tegas menyampaikan agar kepala OPD tidak keluar daerah dan fokus pada capaian realisasi," kata Hansastri.


Selain itu, Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi juga memaparkan capaian indikator yang sudah ditargetkan dalam RPJMD. Secara umum indikator tersebut sudah tercapai dengan baik bahkan melebihi target.


Diantaranya yang terbaru adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meraih penghargaan dalam Anugerah Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia (RI).


"Sumbar mendapat nilai 82,60 (kualitas tinggi) dari sebelumnya 68 52 (kualitas sedang) dan berada di peringkat 11 dari 34 provinsi secara nasional," ungkap Medi.


Gubernur Mahyeldi dalam arahannya menyampaikan beberapa poin, di antaranya mengenai realisasi pelaksanaan APBD, pencapaian RPJMD, kedisiplinan ASN, serta evaluasi pembangunan.


"Sengaja dikumpulkan hari ini untuk evaluasi apa saja kendala sekaligus capaian dan prestasi dari yang telah dilakukan selama ini. Dengan adanya evaluasi ini bisa berkontemplasi. Masih banyak catatan yang perlu diperhatikan," ujar gubernur.


"Tolong hati-hati dalam bekerja. Perhatikan aturan-aturan. Ketika ada peraturan baru segera menyesuaikan, jangan sampai ada yang melanggar. Jangan sekali-kali ada keinginan melanggar," sambung gubernur.


Selain itu, gubernur juga menghimbau ASN agar berkomitmen dalam menciptakan berbagai inovasi. Bahkan untuk tahun 2023, gubernur mewajibkan pejabat eselon III melahirkan inovasi.


"Saya tegaskan lagi, untuk 2023 masing-masing eselon 3 harus ada minimal 1 inovasi matang. Ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk masyarakat di Sumbar, sehingga keberadaan pejabat itu terasa manfaatnya. Idealisme dan kepedulian akan menghadirkan inovasi, itu kuncinya," tegas gubernur.


Soal liburan akhir tahun ini, serta libur lebaran pada April 2023 juga menjadi evaluasi gubernur. Buya Mahyeldi meminta agar tahun depan harus lebih baik terutama dalam mengatasi kemacetan, kebersihan dan hospitality.


Dalam rapat yang berlangsung hingga sore tersebut , gubernur menyerahkan cinderamata kepada pejabat Pemprov yang telah memasuki masa purna tugas, yakni Benni Warlis dan Heri Nofiardi.


Pada sesi akhir rapat, seluruh kepala OPD dan pejabat eselon III yang hadir, dipimpin Sekda Hansastri mengucapkan ikrar netralitas ASN dalam pemilu 2024 mendatang. (doa/MMC)


PADANG - MEDIAPORTALANDA - Kabar baik datang dari Ombudsman RI, Kamis (22/12/2022).  Kota Padang ditetapkan sebagai kota dengan kualitas penyelenggaraan layanan publik yang baik. Hebatnya, Padang berada di zona hijau, lebih baik dari tahun sebelumnya. 


"Alhamdulillah ini merupakan kabar baik bagi kita, pelayanan publik kita naik dari zona kuning ke hijau," tutur Sekdako Padang Andree Algamar usai menyaksikan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 secara daring di Rumdis Wako, Kamis siang. 

Kota Padang naik tingkat dan berada di zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi. Padang meraih skor 82,55. Sedangkan di tahun lalu, Padang hanya berada di zona kuning dengan tingkat kepatuhan sedang dengan nilai 72.93. 


Penilaian yang diberikan Ombudsman membuktikan bahwa saat ini pelayanan di Kota Padang kepada publik semakin membaik. Masyarakat telah merasa bahagia dan nyaman atas pelayanan pemerintah selama ini. 


"Pelayanan di bidang pendidikan, pencatatan sipil, serta kesehatan sangat dirasakan oleh warga, tentunya kita berterimakasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang telah melayani publik dengan optimal," kata Sekdako. 


Dituturkan Sekda, hal ini tentunya akan menjadi penyemangat agar lebih baik lagi dalam pelayanan kepada publik. Diakuinya bahwa Pemko Padang akan sangat terbuka, menerima segala kritikan maupun saran dari masyarakat.


"Sebab kebahagiaan warga (atas pelayanan yang diberikan) menjadi cita-cita wali kota sejak dulunya," ungkap Andree Algamar. 


Ungkapan senada juga disampaikan Asisten III Setdako Padang, Corri Saidan. Menurutnya, Pemko Padang akan terus memberikan layanan prima kepada masyarakat. Setiap keluhan yang disampaikan warga segera ditindaklanjuti oleh OPD yang membidangi. 


"Di sini (dituntut) kecepatan kita dalam menyelesaikan masalah," ujarnya.


Corri menyebut, pada beberapa hari sebelumnya, kita juga telah menerima hasil evaluasi dari KEMENPANRB sekaitan indeks kualitas pelayanan publik, OPD yang menjadi sampel mengalami peningkatan nilai. Di antaranya seperti DPMPTSP yang nilainya naik dari B menjadi A-. Begitu juga Dinas Dukcapil yang naik dari nilai B- ke B. 


"Kita akan terus memberikan pembinaan ke OPD pelayanan agar lebih prima dalam melayani," ujar Corri. 


Diakuinya, pada tahun depan pihaknya akan memberikan reward bagi OPD yang berprestasi selama tahun 2022. Menurutnya pemberian reward penting untuk keberlangsungan OPD dalam bekerja. 


Ombudsman RI (ORI) mengumumkan hasil dari Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 di di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Hasil penilaian disampaikan langsung Ketua Ombudsman, Mohammad Najih. Tidak saja tatap muka, pengumuman ini juga dapat disaksikan secara daring. 


Di Kota Padang, pengumuman hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 disaksikan sejumlah kepala OPD di Pemko Padang lewat aplikasi Zoom. Seperti Kepala Dinas Sosial Ances Kurniawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yovi Krislova, Kepala Dinas Dukcapil Teddy Antonius, Kepala Dinas Kesehatan dr Srikurnia Yati, Kepala Dinas PMPTSP Editiawarman, Kabag Organisasi Swesti Fanloni, dan lainnya. 


Kabag Organisasi Setda, Swesti Fanloni mengatakan penghargaan yang diterima Kota Padang merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi pemenuhan Standar Pelayanan Publik adalah sebuah kewajiban instansi pemerintah yang diamanatkan undang-undang.


Sisi lain, dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh pihak ketiga dari lembaga profesional, kepuasan masyarakat terhadap layanan OPD di Pemko Padang berada pada skor 82. Hal ini tentunya membuktikan bahwa pelayanan prima yang diberikan pemerintah telah memberi kepuasan kepada masyarakat. 


Hal ini dibenarkan oleh salah seorang warga. Henky, warga Siteba mengaku bahwa pelayanan yang dilakukan Pemko Padang telah jauh berubah. Saat dirinya mengurus perizinan di salah satu dinas, berbagai pelayanan dan kemudahan didapatnya. 


"Sekarang jika berurusan tidak butuh waktu lama, kita pun dilayani dengan baik," katanya. 


Hal serupa disampaikan Rani. Wanita asal Balaibaru itu menyebut bahwa dirinya kini tak kesulitan lagi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Saat memerlukan informasi kesehatan, dirinya hanya membuka aplikasi yang telah dirancang oleh Puskesmas tempat dirinya selalu berobat. 


"Sekarang pelayanan tidak lagi tatap muka, tetapi sudah lewat digitalisasi," sebut wanita beranak satu itu.(Charlie)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.