Mediaportalanda

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Lapas Kelas IIA Padang (Lapas Padang) bergerak cepat dan berperan aktif dalam menyukseskan PEMILU 2024, dengan menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang mengadakan Pemutakhiran Data Pemilih Warga Binaan yang ada di Lapas Padang, Kamis (16/2).

Hal tersebut sejalan sebagai mana disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang (Kalapas) Era Wiharto, "Pelaksanakan Pemutahiran Data Pemilih bagi warga binaan merupakan tindak lanjut dari surat perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan, guna meminimalisir adanya warga binaan yang nanti tidak bisa menggunakan hak suaranya di PEMILU 2024 nanti, untuk itu perlu diadakan pemutakhiran serta validasi data NIK Narapidana dan Tahanan."

"Kami sudah melakukan pendataan awal, dimana di Lapas Padang saat ini terdata sebanyak 746 orang warga binaan yang telah memiliki NIK,  193 orang warga binaan yang belum memiliki NIK, dan 3 orang warga binaan dari luar Sumbar yang belum memiliki NIK. Sebanyak 193 orang warga binaan ini lah yang akan dilakukan pemutakhiran dan validasi data NIK oleh Disdukcapil Kota Padang." Tambah Era.

Sebagai mana diketahui, Lapas Padang bersama Disdukcapil Kota Padang telah melaksanakan Penandatangan Kesepakatan Bersama (PKS) tidak hanya terkait pemutakhiran dan validasi data NIK bagi warga binaan tetapi juga terkait data kependudukan lainnya, seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi petugas Lapas Padang.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Disdukcapil Kota Padang (Teddy Antonius) sangat mengapresiasi dengan gerak cepat yang dilakukan oleh Lapas Padang (Era Wiharto) dalam menindaklanjuti pemutakhiran dan validasi data NIK bagi warga binaan guna keperluan data pemilih untuk PEMILU 2024 nanti. 

"Apresiasi kami berikan kepada Lapas Padang yang telah berkerja cepat dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih bagi warga binaannya,  data yang diberikan telah tersaji dengan baik, adanya kalsifikasi data warga binaannya yang telah memiliki NIK, yang belum memiliki NIK serta warga binaan yang terdata belum memiliki NIK dan bukan warga Sumbar. Hal ini sangat membantu Tim kami dalam bekerja guna melakukan perekaman biometrik terhadap warga binaan lapas tersebut." Ujar Teddy. (Rel/Nv).

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Sumbar memiliki sejumlah peralatan yang dipersiapkan untuk membantu saat terjadi musibah bencana. 

Dalam simulasi itu, pihak kepolisian awalnya mendapatkan laporan dari masyarakat adanya warga yang tenggelam di laut saat berenang. Kemudian, personel SAR Ditpolairud langsung menuju lokasi dengan kapal cepat dan membawa sejumlah peralatan SAR nya.

Saat tiba di lokasi, petugas kemudian menurunkan pelampung simulator yang penggunaannya menggunakan remot kontrol jarak jauh dengan jangkauan 200 meter.

Selanjutnya terlihat, warga yang tenggelam tersebut meraih pelampung dan memegangnya yang kemudian pelampung simulator itu berjalan dengan sendirinya ke arah kapal cepat Ditpolairud.

Dirpolairud Polda Sumbar Kombes Pol Sahat M. Hasibuan, S.Ik melalui Wadirpolairud AKBP Tejo Yuantoro, S.Ik mengatakan simulasi yang dilakukan tersebut untuk melatih personel dalam tanggap saat terjadi bencana.

"Ini adalah simulasi untuk kesiapan terhadap pertolongan di laut, baik itu laka laut atau kejadian orang tenggelam," katanya. 

Dirinya menyebut, untuk di Ditpolairud Polda Sumbar sendiri memiliki 10 personel SAR, dan untuk di Satpolairud jajaran juga memiliki sejumlah personel SAR sesuai kebutuhan di lapangan.  

"Kami siap membantu penyelamatan saat terjadi bencana alam di Sumbar," pungkasnya.(*)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia,  Sumatera Barat, (DPD-REI Sumbar) mengadakan Rakerda ke-11 tahun 2023, di Pangeran Beach Hotel, Kota Padang, Kamis (16/2).

Hadir sebagai narasumber, diacara Rakerda "Solusi Pasca Penetapan Aturan LSD dan Regulasi Lainnya untuk percepatan pembangunan Rumah MBR di Provinsi Sumatera Barat" diantaranya : Jon Firman Pandu Wakil Bupati Kabupaten Solok, Mira Ningsih Kepala Bidang Pemetaan Dinas PUPR Kota Padang, Antoni Selian Kepala BPN Kota Padang.

Rakerda ini dihadiri oleh anggota REI Sumatera Barat, dan anggota REI dari provinsi lain di Indonesia serta dari DPP REI.

Dari DPP REI Al Kudri yang juga sebagai moderator menyampaikan, dengan adanya rakerda, hendaknya dapat meningkatkan kerjasama antara REI dan Pemprov dari sisi percepatan pembangunan perumahan di Sumbar.

Menurut Al Kudri. “Terobosan REI Sumbar Bersama Stekholder, membangun Sumatera Barat" sejalan dengan upaya Pemprov yang saat ini tengah gencar-gencarnya mendorong pembangunan. "Untuk itu, perlu sinergi antara pengembang dengan pemerintah daerah," ulasnya.  An