Mediaportalanda

PADANG - MEDIAPORTALANDA - E-Katalog sudah diberlakukan di provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Terutama proyek yang menggunakan dana APBN, nilainya pun sangat pantastis. Bahkan, mencapai puluhan miliyar rupiah.

Preservasi rekon Batas Riau – Batas Kota Payakumbuh (SBSN) senilai Rp74.026.445.000. Rehab mayor jalan Baso – Batas Payakumbuh senilai Rp7.271.775.000. Rehab mayor Batas Kota Bukittinggi – Batas Sumut senilai Rp5.817.606.000. Rehab mayor Padang Sawah – Batas Sumut – Jalan Lubuk Sikaping – Simpang Air Balam – Simpang Air Balam – Simpang Empat senilai Rp17.030.036.000.

Rekonstruksi Jalan Lubuk Alung – Padang Sawah – Bypass Pariaman senilai Rp17.559.489.000. Termasuk juga penanganan longsoran Tanah Badantuang –  Kiliran Jao senilai Rp9.195.103.000. Itu belum termasuk Balai lain pengelola proyek yang menggunakan dana APBN. E Katalog. Hal ini sempat sempat menuai berbagai persepsi.

Ada yang mengatakan, terjadinya monopoli, intimidasi dan diskriminasi. Bahkan, disebut juga E Katalog rentan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Parahnya lagi, terindikasi memberi ruang terjadinya dugaan praktek kecurangan. Sebab, banyak kebocoran dan dugaan kecurangan data yang merugikan banyak pihak. Dan, jauh dari tujuan awal dalam mewujudkan proses pengadaan barang yang efesien, bersih dari kecurangan.

Disisi lain, ada juga yang menyebutkan E Katalog banyak keuntungan. Memberi kemudahan bagi Kementerian/lembaga instansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Menjamin kepastian spesifikasi teknik akan barang/jasa yang ditawarkan juga seragam. Merekam seluruh proses e purchasing yang telah dilakukan, sehingga memudahkan proses monitoring dan analisis.

Membentuk pasar nasional yang lebih jelas dan terukur. Mempercepat proses penyediaan barang dan jasa diberbagai instansi. Menghemat biaya dan waktu, karena seluruh proses pengadaan dijalankan secara online. Menimalisir praktek kecurangan, sebab seluruh transaksi bisa dilihat oleh siapapun yang bersifat transparansi.

Keuntungan dan keunggulan E-Katalog tersebut bertolak belakang dengan apa yang dirasakan rekanan di Sumbar. Terutama rekanan yang selama ini menikmati proyek menggunakan dana APBN. Pengakuan salah seorang rekanan yang sudah lama terlibat pekerjaan proyek dana APBN di Sumbar.

E Katalog, katanya terkesan adanya diskriminasi, intimidasi terhadap rekanan lain. Bahkan, monopoli dana E-Katalog ini sangat kental sekali. ”E-Katalog terindikasi bermain Kepala Balai, Kepala Satuan Kerja ( Ka Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Karena, mereka yang menentukan rekanan yang diajak bekerjasama,” kata rekanan itu, sembari menyerahkan berkas proyek bernilai miliyaran rupiah melalui E-Katalog, beberapa hari lalu di kantornya.

Menanggapi hal ini,  Masudi, Kepala Satuan Kerja (Ka Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumbar yang mengelola dana APBN melalui E Katalog mengatakan, E-Katalog dibutuhkan rekanan yang teruji, terbukti dan profesional. Sebab, di E-Katalog ini, jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sangat dipertaruhkan.

" Sebab, yang memilih rekanan adalah PPK, dan PPK yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan. Artinya, jabatan PPK dipertaruhkan dalam mengerjakan proyek tersebut. Jika salah dalam memilih rekanan, maka akan beresiko terhadap jabatan PPK itu sendiri. Lagipula, E-Katalog aturan pusat. Dan, dipilih rekanan yang bagus serta profesional,”  katanya di ruangan kerja beberapa hari yang lampau.

Ia juga mengatakan, ada acuan dalam memilih rekanan. Diantaranya, klarifikasi, peralatan dan harga. Harga, berdasarkan harga yang dikeluarkan PU provinsi, kabupaten/kota. ”Terutama sekali memiliki Aspal Mixing Plant (AMP) dekat lokasi pekerjaan,” katanya seraya menyebutkan, jika ada rekanan yang tak suka, itu wajar saja.  "Itu sudah lumrah, biasanya yang berlagu rekanan yang tidak memenuhi syarat," guyonnya sembari memaparkan prihal manfaat E-Katalog bagi instansi dan juga rekanan. Kemudian jelasnya lagi,  "Sistem E-Katalog 2023 di Sumbar Berlaku, Rekanan Mesti Profesional".

Nv/An

TANAH DATAR- MEDIAPORTALANDA - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah mengatakan Letter Of Intent (LOI) kerjasama Sister Province antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jeollabuk-Do, Korea Selatan telah resmi ditandatangani kedua belah pihak, Penandatangan kerjasama tersebut berlansung di Istana Basa Pagaruyung, Batusangkar, Kab. Tanah Datar. Jum’at (17/02/2023).

“Bahwasanya, InsyaAllah MOU ini akan kita tandatangani nanti di Provinsi Jeollabuk-Do,” ujar Mahyeldi.

Gubernur menambahkan, setelah nantinya ada MOU, pihaknya akan merencanakan untuk membuat agenda tahunan di masing-masing daerah sesuai dengan poin-poin kesepakatan, sehingga menjadi lebih implementatif bagi kedua daerah.

"Atas dasar itu, maka saya imbau kepada seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta masyarakat Sumbar, untuk dapat memanfaatkan kerjasama yang telah kita bingkai dengan LOI ini semaksimal mungkin. Jangan disia-siakan," ujar Mahyeldi.

Menurut Gubernur Mahyeldi, Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak kesamaan karakteristik dengan Provinsi Jeollabuk-Do, di mana sama-sama memiliki kekayaan budaya, sejarah dan sumber daya alam, sehingga kerjasama ini dinilai sebagai langkah maju yang sangat penting dalam menginisiasi hubungan baik dan membawa manfaat bagi kedua pihak.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Jeollabuk-do Korea Selatan, Mr. Kim Kwan-young mengatakan pihaknya akan menyikapi kerjasama ini dengan sebaik-baiknya, melalui pertukaran informasi terkait potensi-potensi yang berpeluang untuk dikerjasamakan lebih serius.

"Saya akan memulai kerjasama ini dengan sebaik mungkin dan akan menggandeng bapak Gubernur Sumatera Barat untuk bersama sama menuju daerah yang berkembang dan maju nantinya," ungkapnya.

Ia juga tegaskan, pihaknya akan memulai kerjasama ini dengan membuka pembelajaran bahasa korea, artinya, Gubernur Kim ingin terlebih dahulu membuat rumah belajar di Sumbar khusus bahasa Korea agar masyarakat memiliki akses terhadap ilmu tersebut, dengan harapan nantinya menjadi lebih mudah dalam interaksi kolaborasi bagi kedua daerah. **

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Janji H. Benny Utama, S.H., M.M saat menghadiri Musrenbang di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, pada Sabtu (20/3/2021) tahun lalu telah terpenuhi. Pasalnya, pasar di nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan telah terselesaikan.

Bangunan pasar yang kini berdiri kokoh tersebut tertata rapi dan menjadi "conclusive evidence" komitmen seorang Kepala Daerah dalam membangun nagari. Dan semua yang terucap serta yang telah diprogramkan tidak hanya sekedar "mere promises"  tapinya.

Apa yang menjadi komitmen Kepala Daerah ini patut diapresiasi, Dan kepemimpinan pak Benny Utama kini menuai pujian dari masyarakat, ulas Pak Erlion Warga setempat disalah satu kedai kopi yang ada di Pasaman, Jumat (17/02/2023).

Sembari menuang air ketadah, Erlion mengatakan. "Tepat janji dan senantiasa berupaya keras dalam pemerataan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sosok pemimpin seperti ini akan selalu menjadi idaman masyarakat," ulasnya.

"Atas segala kerjakeras dan komitmen beliau, kami ucapkan terimakasih, dan saat ini pasar rakyat dikecamatan Mapat Tunggul Selatan sebagai sentral ekonomi masyarakat sekitar telah berdiri dengan kokoh.

Terpiterpisah, Kepala Dinas PUPR Kab.Pasaman, melalui Kabid Cipta Karya, Rusi Hutriana memastikan pembangunan infrastruktur pasar diwilayah kecamatan Mapat Tunggul Selatan telah terealisasi sesuai harapan bersama. Hal tersebut disampaikan Rusi pada, Kamis (16/02).

"Alhamdulillah, pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam paket kegiatan Pembangunan Pasar Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan telah terealisasi dengan baik " ucap Rusi.

Rusi juga mengajak masyarakat sekitar dan para pelaku usaha untuk bersama - sama menjaga fasilitas yang telah dibangun ini.

"Kami menghimbau masyarakat sekitar dan pelaku usaha untuk bersama -sama menjaga fasilitas ini, utamakan kebersihan dan kerapian pasar agar pengunjung nyaman, karena ini merupakan objek vital perekonomian nagari," paparnya.

An