Mediaportalanda

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selalu berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang layak dan berkelanjutan. Salah satunya melalui mekanisme peningkatan akses untuk kawasan perkotaan melalui Sistem Penyediaan Air Minum (reguler) dan untuk kawasan pedesaan melalui Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) dengan pola padat karya tunai.

Kegiatan Pamsimas dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengelolaan sarana terbangun dengan mengedepankan kearifan lokal di masing-masing wilayah.

“Pamsimas merupakan program yang punya militansi. Target utamanya di daerah yang tidak punya air, sehingga kalau ditempatkan di daerah yang banyak airnya tidak tepat sasaran. Tugas dari para pendamping agar dapat mengarahkan sasarannya,” kata Menteri Basuki.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024, dinyatakan bahwa tujuan pembangunan infrastruktur permukiman adalah meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman.

Saat ini, kata Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, capaian akses air minum aman di Indonesia adalah 90 persen, baik yang piping water supply maupun non piping. Kementerian PUPR menargetkan akses air minum aman mencapai 100 persen. Pada TA 2023, pelaksanaan Pamsimas bersumber dari APBN dengan sasaran 1.063 desa/kelurahan di Indonesia.

“Selain harus tepat sasaran, pengelola juga harus dilatih supaya dapat menjaga keberlanjutan operasional dari Pamsimas yang telah dibangun. Pelaksanaan pamsimas memerlukan kerja keras dan kerja bersama dari segenap pemangku kepentingan, baik pemerintah, Pemda, swasta dan masyarakat sesuai peran dan kewenangannya masing-masing,” kata Diana. **

Sumber: tempo.co

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Usai diperbaiki sambungan pipa di rumah warga yang bocor, persoalan baru mengenai kini muncul. Pasalnya, pegawai Dinas Perkim Kota Padang, saat itu menanyakan kepada rekanan yang berinisial Wandi, soal "hasil labor". Wandi malah menjawab, segera diserahkan hasil labor itu. Masalah ini terkuak, ketika Tarmizi mantan Ketua RT mendamping Wandi kontraktor, dan pegawai Dinas Perkim Kota Padang, pasca perbaikan beberapa hari lalu.

Aneh bin ajaib, ketika awak media mengkonfirmasikan kepada Wandi, hasil labor itu via teleponnya, Kamis (9/3) sekira pukul 11.00 siang, mengatakan, hasil labor itu ada pada subkon.” Nanti saya mintakan hasil labornya kepada subkon,” kata Wandi. Setelah beberapa jam ditunggu, hasil labor yang dinanti tak kunjung dikirimkan oleh Wandi. Bahkan, terkesan menghindar. Padahal awak media sudah beberapa kali meminta melalui WhatsApp (WA), namun tak berjawab.

Sekira pukul 21.00 malam pada hari yang sama, Wandi menelepon awak media. Tanpa beban ia mengatakan, hasil labor itu terbawa subkon dan sekarang ia sedang di Solok. Wandi kembali berjanji, siap Jumat, (10/3) akan menelepon awak media, sembari memperlihatkan hasil labor. Lagi-lagi tak ada kabar berita.

Sebelumnya, pekerjaan pipa rusak itu sudah diperbaiki. Air sudah mengalir dan bisa dinikmati warga. Telusuran awak media, Selasa (8/3), dibeberapa titik, air sudah keluar. Bahkan, sudah dimanfaatkan warga untuk kebutuhan sehari hari, terutama untuk minum.

Namun, timbul tanda tanya, apakah air itu sudah layak dikonsumsi. Sebab, hasil labor belum keluar. Lalu, bagaimana dengan warga yang telah memanfaatkan air itu, pasca  PHO bulan November 2022 lalu. Apakah, sudah layak dikonsumsi, sementara hasil labor dari air tersebut belum ada inipun menjadi tanda tanya warga yang sudah terlanjur, mengkonsumsi air tersebut.

Pengakuan Tarmizi, Selasa (8/3) saat mengiringi awak media memeriksa sambungan pipa ke rumah warga mengatakan, pekerjaan yang rusak itu sudah diperbaiki. Dan, air sudah mengalir, sehingga bisa dimanfaatkan lagi. Namun, yang jadi tanda tanya, apakah sudah layak untuk dikonsumsi.

“Warga sudah memanfaatkan air ini untuk kebutuhan, termasuk buat minum sejak bulan November 2022 lalu. Dan, terhenti ketika terjadi kebocoran pipa hingga air tak lagi mengalir. Namun, Senin (7/3) air sudah mengalir dan dimanfaatkan kembali. Cuma persoalan, apakah sudah layak dikonsumsi, sebab hasil labor belum keluar,” kata Tarmizi.

Tarmizi mengatakan, pihak rekanan yang datang maupun pihak Perkim Kota Padang, saat perbaikan, mengatakan, hasil labor akan keluar dalam minggu ini. Tentu, menimbulkan keresahan warga yang terlanjur mengkonsumsi air tersebut.”Kok, tak ada sebelumnya pemberitahuan harus menunggu hasil labor. Apakah air ini layak dikonsumsi atau tidak,” katanya, seraya mengatakan, warga masih menunggu hasil labor yang dijanjikan.

Diketahui, derita warga pada proyek instalasi jaringan distribusi Air Minum Paket 2. Proyek milik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dikerjakan CV. Bintang Konstruksi Utama, dengan masa pelaksanaan 120 hari, bernilai Rp860.742 .413.751. Proyek dengan luas dibawah 10 Ha, mulai kontrak 14 Juli 2022, awalnya menuai kegembiraan, kini menyisakan dilema. 

Sementara, Novianti, Kabid Dinas PRKPP Kota Padang, yang membidangi kegiatan tersebut saat dihubungi Awak media melalui seluler (WhatsApp), tidak berjawab, alias bungkam, seolah-olah tidak ada persoalan, hingga menimbulkan pertanyaan, ada apa dibalik diamnya sang Kabid.

An/Nv

PADANG - MEDIAPORTALANDA-  Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menegaskan, setiap proses pengadaan barang dan jasa harus betul-betul aman dan tertib, baik dari segi hukum maupun administrasi. Untuk mewujudkan harapan tersebut, tentu butuh komitmen dari berbagai pihak.

"Pejabat pengadaan harus tegak lurus dengan aturan. Target kita, bagaimana antara perencanaan dan pelaksanaan dapat sesuai tanpa menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari," ujar Gubernur Mahyeldi.

Ia menambahkan, para pelaksana pengadaan barang dan jasa juga harus memahami, bahwa mereka tidak hanya dituntut untuk dapat bekerja sesuai aturan namun juga harus mampu bekerja cepat dan komunikatif.

"Sedapat mungkin, setiap usulan pengadaan yang masuk, cepat diproses. Jika memang ada kekurangan, segera komunikasikan dengan OPD jangan hanya menunggu," harapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) Tri Wahyu Widodo yang hadir sebagai narasumber mengatakan, karena para fungsional pengelola pengadaan barang memiliki fungsi yang sangat strategis, maka perlu adanya komitmen moralitas dari para pelaksananya agar tidak terjebak kedalam perilaku menyimpang.

"Pengelola pengadaan barang dan jasa sangat rentan terhadap godaan pelanggaran, integritas kita akan betul-betul diuji, jika tidak kuat ada konsekwensi hukum menanti, itu tantangannya," jelas Wahyu.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Prov. Sumbar, Kepala UKPBJ Kabupaten/Kota se-Sumbar, Ketua dan Anggota IFPI Sumbar.   **