-->

Latest Post

SUMBAR - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI saat ini patut diapresiasi keberanian dan ketegasannya. Pasalnya, telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, sebagai tersangka kasus korupsi, serta telah melakukan penahanan.


Kasus yang diduga merugikan negara sebesar 8 triliun ini, bermula dari pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kominfo. 


Korupsi sebesar ini, terlebih dilakukan oleh Menteri sendiri, hingga mengharuskan kejaksaan untuk melakukan penuntutan dan memberlakukan sanksi pidana yang lebih berat kepada para pelaku penyalahgunaan jabatannya.


Untuk langkah konkret dan berani ini harus diakui sebagai upaya nyata dalam penegakan hukum yang berkualitas, ujar Ketua LSM AWAK Defrianto Tanius, (18/5/2023). di Kota Padang, Sumatera Barat.

Selain itu, hal ini menggambarkan kemajuan serta keberanian Kejaksaan Agung dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya, terutama dalam pencapaian kinerja.


Ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung mendudukkannya di posisi terbaik dan paling dihormati di antara lembaga penegak hukum lainnya.


Dengan menetapkan Menteri yang masih menjabat sebagai tersangka dan melakukan penahanan, hal ini membuktikan bahwa Kejaksaan Agung adalah lembaga yang independen, profesional, dan objektif berdasarkan fakta dan bukti yang ada terhadap pelaku, ulas Defrianto.


Kemudian ujar Defrianto, tindakan ini secara tidak langsung memperlihatkan bahwa, Kejaksaan Agung memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan JA, ST Burhanuddin, berhasil memenangkan dukungan publik. Kerja nyata dan ketegasannya kini telah berbuah pujian dari berbagai pihak.  An


SUMBAR - Jembatan Kayu Gadang yang menghubungkan Nagari Lubuk Alung dan Sikabu Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman ambruk, Minggu malam (7/5). 


Jembatan yang dibangun Agustus 2021 lalu, tidak hanya penghubung akses transportasi bagi dua nagari, Tapi, urat nadinya bagi perekonomian masyarakat, padahal baru dua tahun diresmikan. Bahkan, selama ini disebut-sebut konstruksi jembatan itu terbaik, ujar Naro warga setempat.


Untuk diketahui ujarnya, jembatan dibangun dengan sistim beton prategang, dikerjakan April 2020. Panjang jembatan 100 meter dan lebar 70 Cm, berasal dana hibah BNPN senilai Rp25,4 M.

Sekarang, BNPB telah menurunkan tim untuk melakukan analisa awal penyebab ambruk. Ini akan menjadi dasar untuk tindak lanjuti penanganannya dan membawa serta Kementerian PUPR, guna mengkaji secara teknis penyebab ambruknya jembatan tersebut. Termasuk rekomendasi teknis yang harus dilakukan untuk penanganannya, paparnya.


Ambruknya, jembatan Kayu Gadang, tentu mengundang tanda tanya berbagai kalangan. Sebab, baru dua tahun. Alasan bencana alam, tentu diragukan. Karena, dalam perencanaan sudah dipikirkan debit airnya terlebih dulu.


“Jika ditemukan adanya indikasi kegagalan konstruksi, diharapkan penegak hukum, mengusut tuntas persoalan ini,” ujar Ketua LSM AWAK Defrianto Tanius.


"Disebabkan kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. Maidah Rekajaya ini tentunya harus disusun dengan perencanaan yang matang, termasuk potensi meningkatnya debit air. Selain itu, pada tahap pelaksanaan, kegiatan yang menggunakan uang negara ini juga didampingi oleh satu konsultan pengawas. 


Jembatan Kayu Gadang Sikabu. Menurutnya, harus menjadi perhatian aparat penegak hukum.  

Apalagi pada masa pembongkaran, Jembatan Kayu Gadang Sikabu ini sempat makan korban jiwa.

 An

Tim Penyidik JAM PIDSUS Geledah Rumah Dinas juga Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, (17/5) photo ist.

JAKARTA - Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS), melakukan penggeledahan di 2 lokasi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi, Rabu (17/5/2023).


Melalui siaran pers nomor: PR – 560/073/K.3/Kph.3/05/2023, pusat penerangan hukum Kejaksaan Agung yang berada di Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan memaparkan. Adapun 2 lokasi yang dilakukan penggeledahan tersebut yaitu: 


1. Rumah Dinas Menteri Komunikasi dan Informatika beralamat di Komplek Perumahan Menteri, Jalan Widya Candra V No. 27, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 


2. Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat.  


Penggeledahan tersebut dilakukan guna mengumpulkan barang bukti, terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G, dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, juga 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022. (K.3.3.1). 


(An)


Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.