Mediaportalanda

PADANG PANJANG - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Kota Padang Panjang periode 2023-2028 resmi dilantik dan dikukuhkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerkatin Sumbar, Wilda Sofia, pada Sabtu (23/12) bertempat di Pendopo  Rumah Dinas Wali Kota. 

DPC Gerkatin yang diketuai Iqbal Syahrisma Putra dilantik berdasarkan SK-01/DPD-GERKATIN/SB/V/XII-2023.

Pelantikan turut disaksikan Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, Pj Sekdako, Dr. Winarno, M.E, Ketua DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPDI), Muhamad Ilham, S.Ds, M.Sn, unsur Forkopimda dan jajaran pejabat Pemko lainnya. 

Sonny menyampaikan selamat atas terbentuknya kepengurusan DPC Gerkatin. “Atas nama Pemeritah Kota kami mengucapkan selamat atas terbentuknya pengurus Gerkatin yang kini menjadi bagian baru dalam membangun Padang Panjang,” katanya. 

Para penyandang disabilitas, tambah Sonny, di antaranya disabilitas rungu, memiliki  kesetaraan dan hak yang sama sebagai warga negara. Kehadiran Gerkatin, menjadi wadah komunikasi dan mitra pemerintah. 

“Semoga Gerkatin bisa memberi warna baru bersama PPDI membangun Padang Panjang. Kami sangat membuka diri memajukan organisasi ini sesuai anggaran yang tersedia,” ujar Sonny. 

Sementara Wilda Sofia mengatakan, Gerkatin merupakan organisasi disabilitas rungu satu-satunya di Indonesia dan merupakan organisasi disabilitas tertua di Indonesia yang didirikan pada 1981.

Sesuai visi dan misi yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Gerkatin,  hasil Kongres ke-10 Gerkatin di Provinsi Banten 2022 salah satunya  menyebutkan,  perlu partisipasi pemerintah dan masyarakat memenuhi hak-hak penyandang disabilitas serta kesetaraan hidup berbangsa dan bernegara.

“Perlu kiranya partisipasi pemerintah dan masyarakat untuk membantu organisasi dalam pelaksanaan program kerjanya. Ini juga sesuai dengan amanah dari UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas beserta Peraturan Pemerintah turunan dari UU tersebut,” tuturnya. 

Dalam UU tersebut, juga disebutkan bahwa disabilitas merupakan tanggung jawab negara termasuk semua organisasi perangkat daerah. “Jadi salah kaprah kalau disabilitas tersebut merupakan tanggung jawab Dinas Sosial,” imbuhnya. 

Di penghujung acara, Pj Wako Sonny  menyerahkan alat bantu dengar Program Atensi bagi Disabilitas dari Kementerian Sosial yang disalurkan melalui Sentra Mulya Jaya. Diberikan kepada Lilis Suryani dari Kelurahan Koto Panjang dan Sari Oktavia dari Kelurahan Koto Katik. (HR/An)

PADANG - Kwartir Cabang (Kwarcab) 09 Gerakan Pramuka Kota Padang menjalin kerjasama atau Memorandum of understanding (MoU) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Padang terkait bakal dilakukannya pendidikan kepramukaan di Lapas setempat.

Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut dilakukan oleh Ketua Kwarcab 09 Gerakan Pramuka Kota Padang Andree H Algamar dengan Kepala Lapas IIA Padang Marten di Aula Lapas setempat, Rabu (20/12/2023) pagi.

Dalam sambutannya Ketua Kwarcab 09 Gerakan Pramuka Kota Padang Andree H Algamar mengaku sangat antusias dan mengapresiasi atas adanya kerjasama tersebut.

"Kerjasama ini sangat tepat kita lakukan untuk menjadikan warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Padang memiliki keterampilan pramuka. Tujuannya tentu terwujudnya warga binaan yang memiliki kedisiplinan, etika dan motivasi serta menumbuhkan jiwa kebersamaan dan bela negara," ungkapnya.

Selanjutnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang itu menambahkan, terkait materi kepramukaan yang akan diberikan yakni sesuai dengan pemintaan pihak Lapas Kelas IIA Padang. 

Diantaranya mulai dari keterampilan pertolongan pertama pada korban kecelakaan, tali temali, baris berbaris serta keterampilan semaphore dan morse (sandi kepramukaan). 

"Kita berterima kasih kepada bapak Kalapas IIA beserta jajaran yang mendukung penuh kerjasama ini. Semoga adik-adik warga binaan yang mengikuti latihan kepramukaan menjadi contoh teladan bagi warga binaan lainnya. Apalagi perubahan perilaku adalah hal yang penting bagi mereka selama menjalani masa pidana," tukas Andree.

Sementara itu Kalapas IIA Padang Marten juga menyampaikan apresiasi kepada Kwarcab 09 Gerakan Pramuka Kota Padang atas kerjasama tersebut. Menurutnya pendidikan pramuka bagi warga binaan di Lapas merupakan hal utama yang lazim dilakukan.

"Pembentukan kedisiplinan, etika, perilaku dan kecakapan lainnya itu ada di kepramukaan. Maka itu, warga binaan kita mesti dibekali dengan pendidikan kepramukaan," ujarnya 

Marten berharap warga binaan yang mengikuti pendidikan pramuka bisa menjadi pribadi yang baik dan contoh bagi warga binaan lainnya. Sehingga setelah menyelesaikan masa pidana memiliki karakter yang baik di tengah masyarakat.

"Warga binaan kita yang akan mengikuti kegiatan kepramukan adalah yang berusia remaja atau maksimal di bawah 25 tahun. Terhitung dari saat ini setiap hari Sabtu mereka akan dilatih kepramukaan oleh pelatih pembina pramuka dari Kwarcab 09 Gerakan Pramuka Kota Padang," bebernya 

Dalam kesempatan itu juga ikut dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama terkait hal yang sama oleh Ketua Kwarcab 09 Gerakan Pramuka Kota Padang Andree H Algamar dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Padang yang ditandangani oleh Kasi Binapi Giatja LPP Kelas IIB Padang Yulidasni. 

Di sela kegiatan Ketua Kwarcab 09 Gerakan Pramuka Kota Padang Andree H Algamar bersama Kepala Lapas IIA Padang Marten juga meninjau sarana dan tempat pelatihan kemandirian bagi para warga binaan Lapas setempat. (Dv/An)

PADANG PANJANG - Penjabat (Pj) Walikota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si minta proses pengadaan barang dan jasa 2024 disegerakan. Seluruh OPD ditargetkan bisa merampungkan program kegiatan mencapai 20% pada triwulan pertama. 

Hal tersebut dikemukakannya pada rapat yang digelar di Hall Lantai III Balai Kota, Jumat (22/12). Tampak hadir, Pj Sekdako, Dr. Winarno, M.E dan jajaran pejabat Pemko.

“Pengadaan untuk 2024 sudah harus dimulai. Proses persiapan lakukan dari sekarang. Proses tender juga bisa dimulai dari hari ini, tetapi kontraknya pada awal Januari. Sebanyak 20 persen anggaran harus sudah terealisasi dari bulan satu sampai bulan tiga,” katanya.

Sonny meminta pejabat terkait bisa fokus melaksanakan program kegiatan tanpa ada keraguan. Di samping itu, pada cuti bersama akhir tahun ini, jajaran pejabat Pemko tetap bisa terhubung dalam jaringan komunikasi seluler. 

“Saya mohon ini disikapi secara bersama. Komunikasi pada cuti bersama tetap saling terkoneksi, tidak ada kekosongan, semua harus berjalan dalam segala kondisi. Secara bersama menyelesaikan target yang menjadi tanggung jawab,” tuturnya. (HR/Jn)