Mediaportalanda

Gubernur Mahyeldi berpartisipasi dalam panen perdana bawang merah di areal pertanian Jalan Lingkar Pintu Angin Koto Gaek Guguak, didampingi oleh Pimpinan Komunitas Moslem Loyalty Buya Hendra Saputra, yang juga pembina di perkumpulan Kolaborasi Jurnalis Indonesia, Selasa (09/01/2024). 

SUMBAR – 9 JANUARI 2024 - Partisipasi Gubernur Sumatera Barat dalam panen perdana bawang merah dan peletakan batu pertama Pasar Komunitas Moslem Loyalty Rabbani di areal pertanian warga yang berlokasi Jalan Lingkar Pintu Angin Koto Gaek Guguak, Kabupaten Solok, menunjukkan apresiasi besar terhadap semangat dan inovasi bidang sektor pertanian pada daerah tersebut.

Mahyeldi saat peninjauan menyampaikan penghargaan atas semangat dan komitmen dari Komunitas Moslem Loyalty Rabbani dalam menjaga kegiatan pertanian yang inovatif. Dia mengakui bahwa, hasil panen yang baik di lahan dengan kualitas tanah yang kurang baik berkat penggunaan pupuk MLC adalah pencapaian yang patut diapresiasi. Langkah seperti ini dianggapnya sebagai penghidupan semangat bagi para petani.

Selain itu, Gubernur juga mengapresiasi pembinaan yang diberikan oleh Tuangku Syekh Muhammad Ali Hanafiah Ar Rabbani, dan Pimpinan Komunitas Moslem Loyalty Buya Hendra Saputra, yang telah berperan penting dalam kemajuan Komunitas Moslem Loyalty Rabbani.

Dia juga menyoroti pentingnya memberikan solusi alternatif dan inovatif bagi pertanian, yang telah diwujudkan oleh Komunitas Moslem Loyalty melalui jaringannya yang luas, baik dalam maupun di luar negeri.

Gubernur menekankan bahwa pertanian adalah fondasi penting dalam kehidupan masyarakat, dan memberikan dukungan untuk memastikan keberlanjutan serta meningkatkan kualitas kehidupan para petani. Selain itu, ia berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik terjun langsung ke sektor pertanian.

Acara yang dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kapolsek Gunung Talang, serta tokoh-tokoh masyarakat setempat dan Ustaz Chandra. Semua pihak menunjukkan dukungan terhadap pengembangan sektor pertanian dan komunitas lokal tersebut. **

Prof. Dr. Asrinaldi. Photo ist 

PADANG - Langkah Gubernur Sumbar, H.Mahyeldi dengan mengeluarkan SK No. 555-890-2023 tentang pencabutan perpanjangan masa tugas anggota Komisioner Indonesia 2019 -2023 berakhir pada 2 Januari 2024 patut diacungkan jempol dan diapresiasi.

Upaya itu untuk menyelamatkan keuangan negara agar tak salah pengunaan dan bisa mengarah pada tindak pidana korupsi.

Hal tersebut ditegaskan Pengamat Kebijakan Publik dari Unand, Prof. Dr. Asrinaldi kepada wartawan di Padang baru - baru ini

Disebutkannya, SK tersebut juga membungkam arogansi Supardi yang tak mau kunjung mengumumkan hasil seleksi KI yang sudah setahun lebih prosesnya berakhir. Sementara itu, perpanjangan komisioner KI Sumbar 2019 - 2023 sudah 9 bulan pula. Seharusnya perpanjangan itu paling lama 6 bulan.

"Sebenarnya agak terlambat juga Gubernur mengeluarkan SK pencabutan perpanjangan masa tugas komisioner KI Sumbar tersebut. Seharusnya perpanjangan masa jabatan  itu paling lama hanya 6 bulan,"ujar Asrinaldi.

Menurutnya, wajar Gubernur Sumbar mengeluarkan SK pencabutan perpanjangan masa tugas KI Sumbar tersebut karena sudah 2 kali gubernur meminta hasil seleksi KI Sumbar periode 2023 - 2027 ke Ketua DPRD Sumbar yakni pada Agustus dan Oktober 2023. Namun, hingga batas waktu yang diminta gubernur pada 31 Desember 2023 tak juga kunjung dibalas surat tersebut oleh Ketua DPRD Sumbar tersebut.

Alhasil Gubernur terpaksa mengeluarkan SK pencabutan perpanjangan masa tugas KI Sumbar tersebut untuk menyelamatkan uang negara sekaligus mendesak Ketua DPRD segera mengumumkan hasil seleksi KI Sumbar tersebut.

Dia menilai, akibat Ketua DPRD Sumbar, Supardi yang menunda - nunda diumumkannya hasil KI Sumbar yang berdampak pada dicabutnya SK perpanjangan masa tugas KI sebelumnya mengakibatkan terganggunya pelayanan informasi dan penyelesaian sengketa informasi di Sumbar.

Jadi, tak ada alasan dari Ketua DPRD Sumbar untuk segera mengumumkan hasil seleksi KI Sumbar itu.

Dia meminta, demi kepentingan publik dan Sumbar, Supardi untuk mengkesampingkan kepentingan diri dan kelompoknya. **

PADANG - Mewujudkan 'Good Gonvernance', Pemerintah Kota Padang menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2023 dan Buku Memori Serah Terima Jabatan (Sertijab) Wali Kota Padang.

Kegiatan berlangsung di Hotel The ZHM Premiere, Rabu (10/1/2024) itu, dihadiri oleh Sekda Andree Algamar, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Pimpinan OPD terkait dan  lainnya.

Dalam kesempatan ini juga dibekali materi evaluasi dan saran secara virtual, Plh Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Imelda.

Sementara, hadir langsung Tim Teknis dari Direktorat EKPKD Ditjen Otda Kemendagri diantaranya Yuditha Hardini (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Dukungan Teknis Subdit Dukungan Teknis dan Dokumentasi Direktorat EKPKD, lalu Dendy Maryulistianto (Analis Pemerintahan Daerah pada Seksi Dukungan Teknis Subdit Dukungan Teknis dan Dokumentasi Direktorat EKPKD).

Selain itu juga Makmur Sumarsono (Bidang Dukungan Teknis pada Subdit Dukungan Teknis dan Dokumetasi Direktorat EKPKD).

Hendri Septa menyampaikan, penyusunan dan penyampaian LPPD, SPM, LKPJ dan Buku Sertijab Wali Kota ini sangat penting sesuai amanat dari Undang-undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah serta merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No.13 Tahun 2019 dan Permendagri No.18 Tahun 2020. Serta mengacu Perpres No.16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

"Berterima kasih kepada para narasumber dari Direktorat EKPKD Ditjen Otda Kemendagri yang mengisi materi dalam penyelenggaraan Bimtek ini. Saya berharap, melalui Bimtek ini baik komitmen, kompetensi dan pemahaman kita semua terkait sistem informasi LPPD, Aplikasi E-SPM, LKPJ dan Memori Sertijab Wali Kota lebih optimal lagi ke depan. Begitu pula dalam membantu kepala daerah," ujar Wali Kota.

Senada halnya dengan Sekda Andree Algamar dilaksanakan Bimtek agar terwujudnya sinkronisasi antara target yang ditetapkan dengan realisasi sehingga terjadi perbaikan secara berkelanjutan.

"Selain itu, bertujuan mewujudkan pemerintahan daerah yang good gonvernance sebagai usaha menjawab isu krusial dalam penyelenggaraan pemerintah guna terciptanya kesejahteraan masyarakat," tukas Sekda Andree.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang Yuska Libra Fortuna menyebutkan, maksud diselenggarakannya Bimtek ini untuk memberikan penyegaran, meningkatkan kompetensi sekaligus komitmen pimpinan OPD beserta pejabat eselon III yang ditunjuk selaku koordinator teknis dan satu operator dalam penyusunan LPPD, SPM, LKPJ Wali Kota Tahun 2023 dan Buku Sertijab Wali Kota.

"Tujuannya tentu agar terwujudnya kelancaran proses penyusunan LPPD, capaian penerapan SPM, LKPJ Wali Kota Tahun 2023 dan Buku Memori Sertijab Wali Kota," jelasnya.

Sambung Yuska, Bimtek dilakukan selama 10-12 Januari 2023, sehingga dapat menyampaikan permasalahan terkait notisi hasil evaluasi LPPD.

 "Begitu pula hambatan dalam pengumpulan dan pengolahan data guna mendapatkan data dukung yang memadai untuk diinput dalam sistem informasi LPPD Ditjen Otonomi Daerah atau aplikasi E-SPM Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri," tukas Yuska. (MA/Charlie)