Baca Juga
MPA,PADANG – Pemerintah Kota Padang melakukan langkah serius
terkait pengelolaan aset atau barang milik daerah. Pengelolaan asetnya berbasis
teknologi informasi dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah - Barang Milik
Daerah (SIMBA-BMD), bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) selaku owner aplikasi tersebut.
Menurut Asisten Administrasi Sekretariat Kota Padang, Didi
Aryadi, salah satu langkah Pemko Padang untuk
menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
RI adalah mengelola aset menggunakan SIMBA-BMD. Dengan sistem ini dapat
meminimalisir segala kelemahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan
barang milik daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sekolah.
"Dengan SIMBA-BMD diharapkan
kelemahan dan penyimpangan dalam pengelolaan barang dapat diminimalisir,"
kata Didi Aryadi usai membuka Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang bagi pengurus
barang Pemko Padang di Hotel Axana, Selasa (3/4/2018).
Selain menuju perolehan opini WTP
untuk kelima kalinya, menurut Didi lagi, tahun 2018 ini pemerintah melakukan
Sensus Barang Milik Daerah secara nasional. Untuk itu perlu pelaporan aset dan
barang yang lebih akuntabel.
"Bimtek pengelolaan barang
salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman pengelola
barang agar lebih akuntabel dan bertanggung jawab," sebutnya.
Sementara itu Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang, Andri Yulika mengatakan,
pelaksanaan bimtek tersebut bertujuan agar pengelola barang memahami tahapan
dan proses pengelolaan BMD. Pengelola barang harus mempedomani Permendagri Nomor
19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD.
Selanjutnya, peserta bimtek
supaya lebih memahami tahapan pelaksanaan Sensus BMD yang akan dilangsungkan
tahun ini, sehingga semua penyimpangan dan kelemahan selama ini bisa
diminimalisir.
"Segenap aparatur pengelola
BMD agar melakukan penelusuran, pendaftaran dan pencatatan aset dengan benar
dan bertanggung jawab. Hal ini diharapkan memperoleh data kekayaan daerah yang
akurat dan mutakhir yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan neraca
pemerintah daerah," tutup Andri.
Adapun peserta kegiatan bimtek
ini terdiri dari pengurus BMD dari SKPD dan sekolah sebanyak 150 orang. Bimtek
dilaksanakan selama dua hari (3-4 April 2018).(ril)