Tak Peduli Dengan Jurnalis, Ketua DPC PJID Tasikmalaya dan FORWASI Angkat Bicara

MPA, KAB. TASIKMALAYA - Wabah Covid-19 yang melanda selama ini memang menjadi virus yang sangat menakutkan dan mematikan, sehingga pemerintah bekerja ektra untuk mengantisipasi penyebaran wabah tersebut agar tidak menyebar luas di seluruh pelosok tanah air.

Namun dengan banyaknya program pemerintah selama ini dalam penanganan sampai masalah bantuan bagi warga masyarakat terdampak belum menyentuh semua lapisan masyarakat dan profesi masyarakat seperti, profesi profesi yang sangat riskan dalam penyebaran yang membutuhkan alat pelindung diri (APD). Contoh profesi yang sangat rawan yaitu jurnalis/wartawan.

Dengan profesi jurnalis yang notabene seorang pemberi kabar bagi masyarakat butuh perhatian lebih, baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dalam SOP kesehatan dalam peliputan setiap tempat ataupun narasumber yang akan di wawancarai.

Ketua DPC PJID ( Perkumpulan jurnalis Indonesia demokrasi ) Tasikmalaya yaitu Yan Daya Permana angkat bicara terkait sampai saat ini belum ataupun tidak adanya perhatian khusus bagi awak media di wilayah Kota ataupun Kab. Tasikmalaya, Yan mengatakan bahwa wartawan atau jurnalis juga warga NKRI , mempunyai kesamaan hak. Dan lagi tidak semua wartawan dan jurnalis bekerja di perusahaan media kapitalis, banyak juga yang bekerja di perusahaan media “gotong royong” , yang harus membiayai medianya sendiri atau urunan serta “bayar oplah” untuk kelangsungan hidup medianya. Ucapnya Kamis (16/04/2020)

Saat ditanyakan apakah tanggapan ketua PJID tentang dampak dari wabah Covid-19 apakah wartawan juga sama harus diperhatikan dari segi sosial ekonominya oleh pemerintah yang ada di daerah masing – masing seperti halnya di ruang lingkup Pemerintah Kota/Kab Tasikmalaya ?

Yan juga mengatakan sangat perlu bantuan dari segi ekonomi, sebab kami kaum marhaen yang punya tanggungan anak istri dan belum lagi kebutuhan untuk pendidikan yang saat ini harus belajar di rumah, kan itu perlu anggaran tambahan juga, terkait bantuan pemerintah saya pikir terkesan lambat dan tidak terbuka, hanya janji tanpa praktek , saya mengkritisi walikota Tasikmalaya, beliau tidak memberikan contoh yang baik saat menghimbau bagaimana penangan covid 19 , pucuk pimpinan kota Tasikmalaya sendiri tidak mematuhinya, mengundang masa berkerumun itu kan menyalahi prosedur sesuai apa yang dianjurkan atau protap penanganan Covid-19. katanya

“Pemkab tasikmalaya pun saya rasa lamban dan kurang memperhatikan dan menghargai tugas para jurnalis, sehingga jangankan masalah perhatian dalam taraf ekonomi dalam kesehatan saja saya pikir dan realita di lapangan tidak ada” tandasnya

Dilain pihak ketua forum wartawan singaparna (FORWASI) Joko Sriyanto juga membenarkan yang disampaikan oleh ketua DPC PJID Tasikmalaya bahwa selama ini jangan perhatian pemkab dalam ekonomi, untuk cek kesehatan wartawan saja saya rasa pihak pemerintah daerah Kab. Tasikmalaya seakan tidak peduli, sedangkan selama ini para wartawan daerah selalu ikut andil dalam publikasi kegiatan pemerintah, katanya

“Saya selaku ketua FORWASI walaupun kami selaku wartawan daerah yang ada di Singaparna khususnya, kami sangat berharap pemerintah Kab. Tasikmalaya bisa respect terhadap kami semua, dalam wabah Covid-19 ini minimal ada perhatian bagi kami” pungkasnya. (*)