Mediaportalanda

Penulis: Abidah Vita Diani Hutagalung, Mahasiswi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Media sosial telah menjadi referensi informasi politik utama bagi generasi milenial dibandingkan dengan media konvensional. Aktivitas dari media sosial yang ditampilkan dapat mempengaruhi elektabilitas karena masyarakat mengamatinya melalui dengan mudah. Di sisi lain, media sosial dapat mendorong partisipasi politik dengan membaca berita ataupun ulasan terkait kandidat tertentu.

Media sosial juga memiliki peran yang signifikan dalam kampanye pemilu saat ini. Dalam tren terkini, media sosial telah menjadi platform yang sangat penting bagi kandidat dan partai politik untuk berinteraksi dengan pemilih dan menyebarkan pesan kampanye mereka. 

Adapun beberapa dampak dari peran media sosial dalam kampanye pemilu: Biaya Rendah dan Outreach yang Luas: Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya memiliki biaya yang relatif rendah dalam proses penyebarluasan pesan kampanye. Selain itu, media sosial juga memiliki jangkauan yang luas karena orang dapat dengan mudah membagikan konten atau informasi yang mereka dapatkan.

Komunikasi Dua Arah: Media sosial memungkinkan komunikasi dua arah antara kandidat dan pemilih. Pemilih dapat langsung berkomunikasi dengan kandidat melalui akun media sosial mereka, memberikan komentar, bertanya, atau membagikan pesan kampanye. Hal ini memungkinkan interaksi yang lebih langsung dan personal antara kandidat dan pemilih.

Mobilisasi dan Pengorganisasian: Media sosial juga memiliki peran penting dalam mobilisasi dan pengorganisasian pendukung. Kandidat atau partai politik dapat menggunakan media sosial untuk mengajak pendukung mereka melakukan tindakan tertentu, seperti menghadiri acara kampanye, menyebarkan pesan kampanye, atau mendukung secara finansial. Media sosial memungkinkan pesan kampanye untuk mencapai khalayak yang lebih luas dan memobilisasi dukungan yang lebih besar.

Namun perlu diingat bahwa, penggunaan media sosial dalam kampanye pemilu juga memiliki tantangan dan risiko. Misalnya, penyebaran berita palsu atau hoaks dapat dengan mudah terjadi melalui media sosial, yang dapat mempengaruhi pemilihan pemilih. Oleh karena itu, penting bagi pemilih untuk menggunakan sumber informasi yang dapat dipercaya dan memverifikasi kebenaran informasi sebelum mempercayainya.

Dalam konteks pemilu 2024, peran media sosial dalam kampanye akan semakin penting. Generasi Z, yang merupakan pengguna aktif media sosial, akan memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemilihan. Oleh karena itu, kandidat dan partai politik perlu memahami tren dan dampak media sosial dalam kampanye pemilu serta memanfaatkannya dengan bijak untuk mencapai tujuan politik mereka.

Penulis: Abidah Vita Diani Hutagalung, Mahasiswi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Generasi Z memiliki peran yang signifikan dalam partisipasi politik, terutama dalam pemilu. Dalam pemilu 2024, suara generasi Z diperkirakan akan memiliki pengaruh besar terhadap hasil akhir pemilu. Generasi Z dan milenial merupakan kekuatan tersendiri yang harus diperhatikan dalam merebut suara mereka dalam pemilu.

Partisipasi politik generasi Z mulai banyak dibahas dalam masa politik Indonesia. Perilaku dan persepsi politik mereka menjadi topik yang sering dibicarakan dalam forum-forum diskusi, seminar, dan media sosial. Jumlah pemilih generasi Z diperkirakan mencapai lebih dari 110 juta orang atau sekitar 55% - 60% dari total suara pemilih dalam pemilu 2024. Dalam pemilu tersebut, generasi Z dianggap sebagai kelompok yang mampu memberikan kontribusi besar bagi setiap kandidat.

Generasi Z memiliki posisi strategis dalam pemilu 2024. Meskipun tidak semua anggota generasi Z dapat memberikan suara sesuai dengan ketentuan hak memilih, keberadaan mereka tetap memiliki pengaruh signifikan dalam pemilihan umum. Preferensi politik generasi Z dapat mempengaruhi konstelasi politik elektoral dalam pemilu.

Untuk meraih hati generasi Z, para kontestan pemilu perlu memperhatikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Generasi Z cenderung menginginkan pemimpin yang jujur, transparan, dan memiliki komitmen untuk memajukan negara Oleh karena itu, para pemilih pemula dari generasi Z perlu menggunakan hak suara mereka dengan bijak dan memilih calon yang dianggap mampu mewakili kepentingan mereka dan memperjuangkan perubahan yang diinginkan.

Dalam era digital, generasi Z juga memiliki akses yang luas ke media sosial dan platform online lainnya. Mereka dapat menggunakan platform ini untuk menyampaikan aspirasi, berdiskusi, dan mempengaruhi opini publik. 

Namun, penting bagi generasi Z untuk menggunakan sumber informasi yang dapat dipercaya dan memverifikasi kebenaran informasi sebelum mempercayainya, untuk menghindari penyebaran berita palsu atau hoaks yang dapat mempengaruhi pemilihan.

Dengan kesadaran politik yang tinggi dan partisipasi aktif, generasi Z dapat menjadi kekuatan yang signifikan dalam pemilu 2024. Peran mereka dalam menentukan masa depan Indonesia sangat penting, dan dengan menggunakan hak suara mereka dengan bijak, mereka dapat berkontribusi dalam membangun negara yang lebih baik.

Penulis: Asmirandah Ernawati Tambunan, Mahasiswi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Isu keuangan dalam pemilihan umum (pemilu) merupakan topik yang penting dan perlu diperhatikan. Pemilu membutuhkan sumber daya finansial yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai kegiatan, seperti kampanye, logistik, dan pengawasan. Namun, seringkali isu keuangan dalam pemilu menjadi perhatian karena adanya potensi penyalahgunaan dana atau praktik korupsi.

Salah satu isu keuangan dalam pemilu adalah pendanaan kampanye. Kampanye merupakan salah satu aspek penting dalam pemilu, namun biaya yang dibutuhkan untuk kampanye seringkali sangat tinggi.

Penulis: Asmirandah Ernawati Tambunan, Mahasiswi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Sebagai generasi muda dan pemilih pemula, kita memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan hasil pemilihan umum tahun 2024. Dalam artikel ini, mari kita bahas mengapa menjadi generasi yang peduli dan aktif dalam proses politik sangat penting, serta bagaimana peran kita sebagai pemilih pemula dapat membentuk masa depan negara kita.

Generasi yang peduli dan aktif dalam politik adalah kunci untuk membangun fondasi yang kokoh bagi demokrasi. Dengan memahami pentingnya partisipasi politik, kita dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan kita dan memastikan bahwa suara kita terdengar.

Dengan menjadi generasi yang peduli, kita memiliki kesempatan untuk mempengaruhi agenda politik serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan kita. Dengan memahami isu-isu yang relevan dengan kehidupan kita, kita dapat memilih pemimpin yang berkomitmen untuk memajukan agenda yang penting bagi kita, seperti pendidikan, lapangan kerja, perlindungan lingkungan, dan lain sebagainya.

Bahkan kita memiliki kekuatan untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang kita hadapi. Dalam proses politik, kita dapat mendukung calon pemimpin yang memiliki rencana dan komitmen untuk menghadapi tantangan ini, serta memperjuangkan kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif.

Sebagai pemilih pemula, langkah pertama yang harus diambil adalah mendaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak pilih kita. Dengan terdaftar sebagai pemilih, kita memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan dan aspirasi kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini, setiap suara kita memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan hasil pemilihan.

Penting bagi pemilih pemula untuk mempelajari calon dan platform mereka sebelum membuat keputusan. Kita dapat melihat rekam jejak, visi, dan misi calon pemimpin, serta mempertimbangkan apakah mereka memiliki komitmen yang konsisten dengan kepentingan dan nilai-nilai kita.

Selain memberikan suara, kita juga dapat berpartisipasi dalam kampanye politik. Melalui dukungan aktif, seperti menyebarkan informasi tentang calon, mengorganisir acara debat, atau secara aktif berdiskusi tentang isu-isu politik di media sosial, kita dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam pemilu.

Sebagai pemilih pemula, kita dapat mendukung perubahan positif yang ingin kita lihat dalam masyarakat. Dengan mendukung calon pemimpin yang memiliki visi dan komitmen untuk memperbaiki masalah yang kita hadapi, kita dapat berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

Sebagai generasi peduli dan pemilih pemula, kita memiliki kekuatan untuk membentuk arah negara kita dengan memanfaatkan hak pilih kita dan aktif terlibat dalam proses politik, kita dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan kita sendiri. Jadilah generasi yang peduli dan penuh gairah, bersama-sama kita dapat menciptakan perubahan positif bagi negara kita.

Penulis: Asmirandah Ernawati Tambunan, Mahasiswi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Perkembangan teknologi digital telah mengubah tatanan politik dan ekonomi diseluruh dunia. Seiring perkembangan teknologi digital, politik juga telah bertransformasi dalam era ini. Internet, media sosial, dan kemajuan teknologi lainnya telah memberikan tantangan baru bagi sistem politik yang ada, sambil menciptakan peluang baru dan berpartisipasi dalam proses politik.

Salah satu tantangan utama adalah penyebaran informasi yang palsu atau bahkan hoaks. Penyebaran berita palsu bisa dengan mudah menyebar di media sosial. Dalam lingkungan di mana informasi bisa dengan cepat disebarkan tanpa verifikasi, masyarakat sering kali tertipu oleh berita palsu yang dapat mempengaruhi pemikiran, opini, dan keputusan politik mereka.

Oleh karena itu, pihak berwenang, partai politik, dan pemilih sendiri perlu meningkatkan literasi digital dan kritis dalam mengonsumsi informasi, serta mempromosikan sumber informasi yang terpercaya.

Selain itu, peluang besar juga muncul dalam pesta demokrasi di era digital. Teknologi digital telah membuka pintu bagi partisipasi politik yang lebih besar. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi politik, mengikuti dan mendukung kampanye politik, serta berpartisipasi dalam pembahasan politik melalui platform online. Hal ini memungkinkan partisipasi khalayak yang lebih luas dalam proses politik dan meningkatkan responsivitas pemimpin terhadap kebutuhan masyarakat. 

Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang politik di era digital, adalah penting untuk mengadopsi pendekatan yang berwawasan ke depan dan berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi. Masyarakat sipil, pemerintah, dan lembaga pengawas harus bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan yang memastikan integritas, transparansi, dan keadilan dalam politik digital. 

Penting juga bagi setiap individu untuk mengembangkan literasi digital dan kritis dalam mengonsumsi informasi politik, serta berpartisipasi secara aktif dalam proses politik untuk memastikan suara mereka didengar dan demi mencapai demokrasi yang kuat dan inklusif.

Penulis: Asmirandah Ernawati Tambunan, Mahasiswi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Pemilihan Umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan.

Tren politik dapat memengaruhi pemilihan umum 2024 meliputi isu-isu seperti ekonomi, sosialisasi, lingkungan masyarakat, serta keamanan nasional. Faktor-faktor teknologi dan kesehatan masyarakat juga dapat memainkan peran penting dalam memengaruhi opini publik.

Tren dan proyeksi politik yang mungkin terjadi di masa depan adalah ketidakpastian global. Ketidakpastian global ini dapat mempengaruhi kondisi politik di Indonesia. Faktor-faktor seperti kenaikan harga energi dan suku bunga acuan di berbagai negara dapat mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat berdampak pada situasi politik di masa depan.

Tren politik uang adalah fenomena yang sering terjadi dalam pemilihan umum di Indonesia. Tren politik uang ini dapat mempengaruhi hasil pemilu dan memunculkan ketidakpastian atas demokrasi.

Pada pemilu tahun depan, perputaran uang diperkirakan akan naik hingga Rp 100 triliun. Hal ini didasarkan pada tren yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan diperkirakan akan berada di kisaran 5,1% hingga 5,3%. Pemerintah perlu fokus menjaga momentum pertumbuhan konsumsi dan investasi untuk mencapai target pertumbuhan tersebut.

Selain itu, hasil dari pemilihan ini juga dapat mempengaruhi hubungan internasional, kebijakan luar negeri, dan dinamika politik di tingkat global. Namun, perlu diingat bahwa proyeksi politik bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu, tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi politik lokal dan global.

Dalam menghadapi Pemilu 2024, penting bagi masyarakat untuk terus memperhatikan tren dan proyeksi politik di masa depan. Dengan pemahaman yang baik tentang kondisi politik, masyarakat dapat membuat keputusan yang cerdas dalam memilih pemimpin yang akan membawa negara ke arah yang lebih baik.

Penulis : Hence Mandagi, Ketua Umum DPP SPRI

Menyusul terbitnya putusan  Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas pelanggaran etik berat eks Ketua MK Anwar Usman pasca putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres, kegaduhan di kalangan elit politik pun kini merembet hingga ke tingkat perbincangan rumah kopi. 

MK yang tadinya bersih kinclong pasca putusan tersebut, kini ditaburi 'kotoran' cibiran elit politik dan komentator. Akibatnya, putusan yang belum tentu buruk dan merugikan bangsa ini, terpaksa harus mengalami nasib dipolitisasi dan diptoret buruk oleh elit politik dan gerakan media massa yang sangat masif. 

MK yang sudah dikotori ujaran negatif dipaksa harus dibersihkan dengan alat "sapu" MKMK" yang dikomandoi Jimly Asshidiqie. Akibat tekanan media dan elit politik (bukan publik) Anwar Usman akhirnya lengser dari kursi Ketua MK. 

Merespon putusan  MKMK yang memberhentikannya dari kursi Ketua MK  Anwar Usman pun balik membuka "aib" putusan MK di masa lalu, baik saat Jimly Asshidiqie masih menjabat Ketua MK, maupun saat Mahfud MD menjadi Ketua MK. Anwar Usman membeberkan beberapa putusan yang sangat terkait konflik kepentingan. 

Termyata "sapu" MKMK untuk membersihkan MK itu ternyata "kotor" di masa lalu. Bagaimana mungkin sapu kotor membersihkan lantai bersih yang dilapisi "karpet kotor" ( baca : komentar negatif elit politik). 

Publik pun dibuat makin heboh dan bingung. Beragam respon dari lawan politik justeru menyerang Presiden RI Joko Widodo atas putusan MK tentang batas usia Capres dan Cawapres yang praktis meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto, tokoh yang sejak lama diidolakan dan dikagumi adiknya Kaesang Pangareb. 

Mulai dari Megawati Soekarno Putri, Rocky Gerung, dan baru-baru ini sejumlah tokoh agama dan tokoh nasional, ikut mengaku prihatin atas persoalan putusan MK dan MKMK. 

Terlepas dari semua itu, permasalahan politik jelang Pemilu sudah menjadi fenomena yang patut disikapi secara bijaksana. 

Putusan MK tentang batas usia Capres dan Cawapres sesungguhnya memberi kesempatan kepada generasi muda berpengalaman memperoleh anugerah mengabdi dan memimpin negeri ini. 

Presiden RI pertama Ir. Soekarno pernah berujar : "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia”. Sebuah kalimat legenda yang kini menjadi kenyataan. 

Dengan keputusan yang maha penting bagi bangsa ini, MK secara tidak langsung menjawab harapan Bung Karno dan harapan seluruh anak muda Gen Z, dengan memberi peluang kepada seluruh pemuda Indonesia yang berpengalaman untuk memimpin bangsa ini setiap 5 tahun. 

Tak heran, satu sosok fenomenal yang terlahir sebagai putra orang nomor 1 di Indonesia,  berhasil menguncang satu Indonesia gara-gara lolos jadi Cawapres pasca putusan MK. 

Sosok Gibran Rakabuming Raka memang pantas menuai kontroversi dan simpati. Sejak beberapa tahun terakir, publik sudah terbiasa melihat pemandangan tokoh-tokoh paling berpengaruh di republik ini silih berganti menemui "anak ingusan" sejak dia menjabat Walikota Solo. 

Seolah ada magisnya, sederet tokoh nasional terang-terangan menemui Gibran dengan alasan dan agenda masing-masing. Tak kurang dari Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah ketika itu, Anis Baswedan, Prabowo Subianto, Erlangga Hartarto, Erick Thohir, dan sederet menteri, Kapolri, dan petinggi Partai Politik pun pernah  bertemu Gibran. Bahkan Rocky Gerung sekalipun sudah bertemu Gibran. 

Sosok Gibran sudah menjelma menjadi ikon anak muda kharismatik yang mampu merubah konstalasi politik nasional. Seolah-olah ketokohan seseorang belum menjadi tokoh penting jika belum merapat ke Solo bertemu "anak ingusan" dengan sederet prestasi. 

Rakyat dan kondisi Kota Solo terkini adalah etalase kaberhasilan Gibran dalam menjalankan kepemimpinannya. Kepuasan publik dan rekam jejak mentereng Gibran saat memimpin Kota Solo sebagai walikota, pastilah menjadi modal dan keyakinan seorang mantan Komandan Kopasus Prabowo Subianto jatuh hati dan yakin pada instingnya memilih Gibran sebagai pendampingnya. 

Jokowi pun luluh dan tidak melarang anaknya mendampingi mantan rivalnya di 2 kali pilpres tersebut. Kendati resiko harus berhadapan dengan Partai PDIP yang selama ini menjadikannya Petugas Partai. 

Faktanya, publik kini menyadari bahwa Gibran yang merupakan satu sosok anak muda fenomenal sudah berhasil mengguncang dunia. 

Akankah PDIP dan para elit politik, tokoh agama, dan para tokoh nasional tetap pada pendiriannya melihat sisi negatif putusan MK dan pencalonan Gibran sebagai "aib" hukum dan demokrasi, atau setuju pada apa yang menjadi harapan Bung Karno sang Proklamator, Bapak Bangsa yang pernah berkata : "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia”. 

Terlalu mahal stabilitas keamanan negara jelang Pemilu jika harus diwarnai kisruh elit politik yang terus mengasah perpecahan di masyarakat. 

Oleh : Idwar 

Tidak di pungkiri lagi, setiap sekali lima tahun sudah menjadi kebiasaan bagi peserta - peserta caleg untuk menyiapkan dana untuk ikut dalam pemilihan Legislatif tersebut .

Masyarakat pemilih sudah banyak melihat selama ini di setiap pemilihan, sudah pasti tidak jauh beda dari 5 tahun sebelum nya, si Caleg yang ikut hanya mencari simpati dengan bermacam trik untuk mendapatkan suara, ada semacam tegur sapa dan murah senyum, walaupun tidak kenal sekalipun.

Hanya hitungan bulan, para peserta - peserta yang ikut sudah mempersiapkan diri untuk ajang ini, dengan bermacam trik dan gaya untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pemilih. ada yang dibantu sembako dan ada pula sumbangan ke masjid demi untuk mendapat suara dari masyarakat sekitarnya.

Baliho - baliho sudah terpampang di se panjang jalan dan sampai pelosok kampung dan bermacam - macam gaya dan menampilkan foto terbaiknya. Terpampang lah fota - foto dengan bermacam gaya, ada yg memakai peci, menyelempangi kain sarung, masyarakat tidak butuh tampilan, masyarakat hanya butuh suara nya di dengar oleh wakil-wakil nya yang duduk kursi DPRD, DPR, 

 tuturnya.

Para peserta Caleg sudah menaburkan janji2 nya ke masyarakat pemilih, dengan menjanjikan bantuan semacam dana pokok pikiran ( Pokir), itupun kalau menang atau terpilih.

Kadang - kadang sudah menjadi wakil Rakyat  masih ada yang lupa akan janji nya tersebut.

Masyarakat sudah pintar sekarang, janji - janji tersebut hanya sebatas janji dan masyarakat lebih memilih untuk di bantu sekarang. Begitu lah ada nya. Tim sukses pun bergerak mencari kebawah. menyampaikan janji caleg ke masyarakat, untuk mendapatkan suara dari masyarakat. dan pemilih pun sudah jeli dan pintar menilai, hanya orang - orang berduit yang ada harapan bisa terpilih dalam ajang pemilihan caleg tersebut, kata nya.

Beberapa masyarakat pernah menyampaikan, ambil uang nya dan pilih lah orang - orang yang mengasih sekarang,  besok - besok tu hanya janji belaka .dan mereka sudah terpilih jadi wakil Rakyat, mereka pun  tidak kenal lagi sama masyarakat yang ikut memilihnya, terus pura - pura tidak ingat lagi dan kadang kala hp pun di non aktif dan ada pun yang di blokir. Setelah duduk jadi anggota Dewan tidak lagi mendengarkan Aspirasi rakyat, padahal di pilih oleh masyarakat untuk menjadi wakil mereka di DPRD dan DPR, Tuturnya.

Penulis : Fazila Adifia Sahal, Mahasiswa Aktif Universitas Andalas, photo ist 

Kota Padang, merupakan salah satu kota yang terkenal akan keindahan alam dan kekayaan budayanya. Namun, pesona Kota Padang seringkali meredup dikarenakan permasalahan penerangan jalannya yang kurang memadai. Masalah ini bukan hanya dapat menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga mengancam keselamatan publik dan kualitas hidup penduduk setempat. 

Penyebab utama kurang memadainya penerangan jalan diantaranya adalah kerusakan infrastruktur. Lampu jalan yang sering rusak atau mati, dan perbaikan dari pemerintah yang lambat atau tidak ada sama sekali yang hanya dapat memperburuk situasi ini. Selain itu, kurangnya perencanaan yang efektif dalam penempatan dan penggunaan lampu jalan yang belum sepenuhnya menggunakan lampu LED juga bisa menjadi masalah.  Karena banyaknya jalan utama yang tidak memiliki lampu penerangan yang cukup, meninggalkan wilayah-wilayah tertentu dalam kegelapan malam yang seringkali membuat resah, baik pengguna jalan maupun warga setempat. 

Kota Padang dan sekitarnya juga sering mengalami pemadaman listrik yang salah satunya disebabkan oleh kondisi cuaca yang ekstrem, seperti hujan lebat dan angin kencang yang dapat merusak jaringan listrik. Pemadaman listrik ini  juga berkontribusi pada kurangnya penerangan jalan yang memadai. Meskipun pemadaman listrik adalah masalah umum di banyak tempat, solusi darurat seperti generator atau lampu jalan matahari belum diterapkan sepenuhnya di Kota Padang ini.

Kurang memadainya penerangan jalan ini tentu saja akan berdampak serius pada Kota Padang, seperti: 

1. Meningkatnya Kecelakaan Lalu Lintas 

Kurang memadainya penerangan jalan tentu saja dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, terutama di malam hari. Dikarenakan pengendara dan pejalan kaki memiliki kesulitan untuk melihat jalan dengan jelas terutama saat cuaca buruk dan/atau malam hari, yang dapat berujung pada kecelakaan. Menurut Ombudsman Sumbar, jalan di Kota Padang yang sangat kurang penerangan jalannya berada pada jalan Bypass yang merupakan gerbang Kota Padang. Dan data dari Badan Pengelola Transportasi Kota Padang, menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas meningkat secara signifikan di area dengan penerangan yang kurang memadai. Ini mencakup insiden-insiden seperti tabrakan kendaraan dan juga kecelakaan yang libatkan para pejalan kaki.

2. Adanya Rasa Ketidakamanan dan Ketidaknyamanan

Keadaan gelap pada jalan-jalan tertentu juga menciptakan lingkungan yang kurang aman bagi warga sekitar. Tentu saja karena kejahatan seperti perampokan dan pencurian lebih mungkin terjadi dalam kondisi yang seperti ini. Dengan rentannya kejahatan tersebut, juga mampu menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi warga. Salah satu dampak paling nyata dari kurangnya penerangan jalan di Kota Padang adalah peningkatan tingkat kriminalitas. Tanpa penerangan yang memadai, banyak area kota menjadi gelap dan kurang terawasi pada malam hari. Ini menciptakan lingkungan yang ideal bagi pelaku kejahatan untuk beraksi tanpa takut terdeteksi. Data dari Kepolisian Kota Padang, menunjukkan peningkatan jumlah kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan tindak kriminal lainnya yang terjadi pada malam hari atau lebih tepatnya di area yang minim penerangan.

3. Adanya Rasa Takut untuk Beraktivitas saat Malam Hari

Warga Kota Padang sering kali menghindari melakukan aktivitas di luar rumah di malam hari karena kurangnya penerangan jalan, dan warga juga takut akan terjadinya kejahatan yang tidak diinginkan karena kurangnya penerangan jalan. Dan menurut data survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Padang, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Padang merasa kurang puas dengan tingkat penerangan jalan yang ada. Hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap perekonomian Kota Padang, karena dengan adanya pembatasan aktivitas malam tentu saja dapat merugikan bisnis yang bergantung pada malam hari, seperti restoran, kedai kopi, tempat hiburan, layanan pengiriman makanan, dan sebaganyai. Hal ini tentu saja akan berdampak pada penghasilan dan lapangan kerja yang ada di Kota Padang.

4. Ekonomi menjadi Terganggu 

Kurang memadainya penerangan jalan juga dapat berpengaruh terhadap ekonomi secara signifikan terhadap bisnis lokal di Kota Padang, terutama yang beroperasi di malam hari yang sangat bergantung pada penerangan jalan yang memadai untuk menarik pelanggan agar datang ke bisnis-bisnis ini. Dan karena kurangnya keamanan di jalan-jalan yang gelap dapat menghambat aktivitas ekonomi yang berlangsung pada malam hari, seperti menyulitkan transportasi dalam pengiriman barang dan/atau logistik, investor menjadi lebih berhati-hati, dan penurunan kunjungan wisata Selain itu, peningkatan kecelakaan lalu lintas juga dapat mengakibatkan kerugian ekonomi akibat biaya perawatan medis dan perbaikan kendaraan. Data dari Asosiasi Pengusaha Kota Padang, menunjukkan bahwa banyak bisnis di kota ini mengalami penurunan pendapatan dan tingkat produktivitas yang rendah akibat kurangnya penerangan jalan yang memadai.

Kurang memadainya penerangan jalan di Kota Padang memiliki dampak serius, seperti meningkatnya kecelakaan lalu lintas, adanya rasa ketidakamanan dan ketidaknyamanan, rasa takut untuk beraktivitas di malam hari, dan gangguan pada ekonomi lokal. Oleh karena itu, demi menjaga pesona keindahan Kota Padang, juga demi menjaga kenyamanan, serta demi kualitas hidup di Kota Padang yang lebih baik, maka dari itu diperlukan tindakan segera dan tepat dari pemerintah setempat untuk mengatasi masalah ini. Juga dibersamai dengan kerjasama dari warga setempat.

Oleh : Muhammad Daffa Fajar Lubis Mahasiswa Universitas Andalas, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Administrasi Publik 2023

Generasi muda Indonesia menjadi tonggak penting dalam berkembangnya politik di Indonesia. Pandangan mereka terhadap politik di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap pembentukan arah politik, kebijakan politik yang diambil, dan mengubah masa depan bangsa. Generasi muda juga memiliki pemahaman dan pandangan yang unik terhadap politik, yang sering kali berbeda dengan generasi sebelumnya.

Tahun 2024 mendatang menjadi era generasi muda dalam terjadinya perubahan arah kebijakan politik di Indonesia karena pada tahun ini rata-rata usia pemilih berusia muda yakni 17 hingga 39 tahun, angka tersebut diproyeksikan mendekati hingga angka 60 persen pada pemilu 2024. Namun ada kenyataan yang pahit dibalik tingginya pemilih pada usia muda yaitu, rendahnya minat politik pada generasi muda.

Rendahnya minat generasi muda terhadap politik di Indonesia tidak dapat dipungkiri karena persepsi generasi muda tentang politik selalu dianggap sebagai sesuatu yang negatif, penuh konflik, dan intrik, yang membuat mereka kurang tertarik untuk berpartisipasi dalamnya. Banyak pengaruh lain yang menyebabkan minat generasi muda terhadap politik di Indonesia yaitu:

Pertama, disebabkan kurangnya kepercayaan pada pemimpin politik bahwa pemimpin politik tidak mewakili kepentingan mereka. Kedua, Politik selalu diwarnai oleh praktik korupsi, nepotisme, dan kurangnya transparansi. 

Ketiga, Keterlibatan politik tidak mempengaruhi perubahan yang signifikan, mereka merasa bahwa kekuatan politik terlalu besar dan kompleks untuk dipengaruhi oleh individu atau kelompok kecil.

Selain faktor-faktor tersebut, pengalaman dan peristiwa yang terjadi di sekitar generasi muda juga mempengaruhi pandangan mereka terhadap politik. Misalnya, generasi muda yang lahir dan tumbuh di era reformasi politik di Indonesia mungkin memiliki pandangan yang lebih kritis terhadap sistem politik dan tuntutan untuk perubahan. Mereka mungkin lebih terpapar pada isu-isu korupsi, ketidakadilan, dan ketimpangan sosial yang dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap politik. Selain itu, pengalaman pribadi seperti kesulitan dalam mencari pekerjaan, kesenjangan ekonomi, atau ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah juga dapat membentuk pandangan generasi muda terhadap politik.

Pandangan generasi muda terhadap politik di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap arah politik dan perubahan sosial di negara ini. Generasi muda sering kali dianggap sebagai agen perubahan dan memiliki potensi untuk mengubah sistem politik yang ada. Mereka memiliki keinginan yang kuat untuk melihat perubahan positif dalam politik dan memperjuangkan isu-isu yang dianggap penting, seperti lingkungan, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Mereka juga cenderung lebih terbuka terhadap ideologi politik yang berbeda dan mendorong untuk memperluas wawasan politik masyarakat.

Generasi muda seharusnya tidak melihat politik dari sisi negatifnya saja, tetapi harus melihat  dari sisi positif juga, karena politik juga memiliki dampak positif bagi sebuah negara yaitu, Pertama, Demi masa depan negara kearah yang lebih baik baik, generasi muda juga memiliki kesempatan untuk merubah atau mempengaruhi kebijakan, hukum, dan keputusan yang akan mempengaruhi masa depan negaranya kearah yang lebih baik. Kedua, keterlibatan generasi muda dalam politik untuk memilih dan mendukung pemimpin yang benar-benar mewakili pandangan dan aspirasi mereka. Ketiga, Mendorong perubahan positif, terlibat dalam politik memungkinkan generasi muda untuk menjadi bagian dari perubahan positif dalam masyarakat maupun negara.

Oleh: Vioni Anandra Mahasiswi Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang, photo ilustrasi

Penjualan baju thrifting atau baju bekas impor sangat banyak diminati oleh kalangan remaja. Hal ini dikarenakan banyak orang terutama remaja yang menganggap kalau baju impor memiliki model yang bagus dan unik. Thrift store sekarang menjadi ladang bisnis yang sangat berkembang dikalangan anak muda, kebanyakan dari penjual thrift mendatangkan baju-baju bekas dari luar negeri dengan berbagai macam brand ternama dan dijual Kembali dengan harga yang lebih murah. Hal ini menyebabkan produk-produk dalam negeri kehilangan daya saing.

Presiden Joko Widodo sangat mengecam praktik pembelian dan penjualan pakaian bekas impor karena dinilai dapat merusak industry tekstil di Indonesia. Pemerintah melarang pembelian pakaian impor dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri perdagangan No 18/2021 mengenai barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. 

Kebijakan ini dikeluarkan guna melindungi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, kebijakan ini juga dilakukan untuk melindungi para pembeli pakaian dan mencegah masuknya barang bekas yang tidak layak ke Indonesia. Jika ada pelaku usaha yang melanggar aturan ini, mereka akan mendapatkan hukum pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda sebanyak Rp2 miliar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Banyak penjual yang tidak terima dan protes atas kebijakan ini, mereka mempertanyakan kebijakan mengenai pakaian bekas impor ini dan mengatakan bahwa, kebijakan tersebut tidak jelas. Menurut mereka, penjualan pakaian bekas impor bukanlah sesuatu yang meresahkan.

Pengamat ekonomi dari fakultas ekonomika dan bisnis (FEB) UGM, Dr. Eddy Junarsin, M.B.A., mengungkapkan bahwa, kebijakan pemerintah mengenai pembelian pakaian impor ini memanglah tepat. Tetapi menurutnya kebijakan tersebut harus diikuti peningkatan produk sandang dalam negeri.

Ada berbagai dampak yang cukup signifikan, baik secara ekonomi, kesehatan dan sosial. beberapa dampaknya antara lain:

1. Dapat menurunkan daya saing produk dalam negeri

Pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia akan dijual lebih murah, hal ini dapat mengganggu industri tekstil dalam negeri dan semakin sulit daya saing produk dalam negeri.

2. Dapat meningkatkan sampah tekstil Kebanyakan dari pakaian bekas tidak dapat didaur ulang secara efektif, hal ini menyebabkan banyaknya pakaian bekas tersebut berakhir di tempat pembuangan sampah.

3. Berpotensi membawa penyakit

Pakaian bekas yang dimpor pastinya sudah pernah dipakai oleh orang lain dan sangat berpotensi membawa penyakit. Terutama saat pakaian tersebut tidak di cuci dengan benar, kemungkinan besar pakaian bekas tersebut membawa virus atau bakteri didalamnya.

4. Berdampak pada persaingan dagang internasional. Pakaian impor bekas juga dapat berdampak pada perdagangan internasional. Mengimpor pakaian bekas dari luar negeri dapat mengurangi daya saing produk dalam negeri di perdagangan internasional karena pakaian bekas tersebut akan kembali dijual dengan harga yang lebih murah. Banyak juga diantaranya yang menyelundupkan pakaian bekas impor secara illegal.

Menanggapi hal tersebut, KemenKopUKM bersama Kemendag akan menindak tegas atau memberantas kegiatan dari penjualan pakaian bekas illegal tersebut. Pihaknya juga berkomitmen akan memperketat dampak dari selundupan pakaian bekas tersebut, karena bagaimanapun jika produk impor bekas tersebut tetap banyak diperjual belikan maka industry pakaian dalam negeri tak dapat bersaing dikarenakan produk illegal tersebut masuk sebagai sampah sehingga tidak dikenakan pajak.

Mendag Zulkifli Hasan juga menyampaikan, bahwa pihaknya telah melakukan pemusnahan sekitar 7000 bal (karung) senilai Rp80 miliar. Kemendag juga menegaskan bahwa akan bekerja sama dengan kementerian komunikasi dan informatika akan memonitor dan melarang konten serta penjualan pakaian bekas di berbagai platform digital dalam negeri.

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan akan mengurangi penjualan pakaian bekas impor, sehingga produk tekstil dalam negeri kembali ramai dan banyak diminati oleh remaja jaman kini. Dan di harapkan juga bagi pemerintah untuk mencari solusi bagi para pedagang yang menjual pakaian bekas impor, sehingga dapat meningkatkan penjualan produk dalam negeri.

Oleh: Cindi Gusrialnita Mahasiswi Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas

   Indomaret dan Alfamart merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok, indomaret dan alfamart merupakan tokoh retail modren yang sangat populer di Indonesia, indomaret dan alfamart sudah banyak berdiri diberbagai kota di Indonesia, bahkan perdesaan, sekarang ini juga sudah ada indomaret dan alfamart. Jarak nya yang bisa dibilang cukup dekat ini tidak membuatnya bangkrut. 

  Namun, di Padang indomaret dan alfamart tidak ditemukan, padahal Padang merupakan salah satu lokasi yang banyak dikunjungi oleh wisawatan. Lantas kenapa tidak ada indomaret dan alfamart di Padang? berikut ini merupakan alasan mengapa indomaret dan alfamart tidak ada di Padang yaitu; tidak mendapatkan izin pemda. Pemda tidak mengizinkan indomaret dan alfamart beroperasi dipadang, dikarenakan takutnya dengan adanya indomaret dan alfamart tersebut membuat bisnis-bisnis kecil masyarakat menjadi tidak laku dan mati. Hal ini dibenarkan oleh wakil gubernur Sumatera Barat, Audi Joinaldy “kami konsisten dengan kebijakan itu karena merupakan sesuatu yang positif untuk sumbar” katanya dikutip dari suara sumbar jaringan suara.com, pada selasa (4/10/2023)

    Di Padang, Sumatera Barat merupakan provinsi dan kota yang memiliki pengusaha lokal dan pedagang yang cukup banyak, penduduknya banyak yang berdagang sehingga dengan hadirnya indomaret dan Alfamart akan mematikan usaha mereka. Alasan yang kedua yaitu, kekhawatiran pemda mengenai adanya indomaret dan alfamart nanti akan merusak ekonomi daerah. Dikarenakan juga masyarakat sekarang ini banyak tertarik dengan toko yang bernuansa modern apalagi Indomaret dan Alfamart ini merupakan minimarket yang bisa dibilang cukup lengkap dan jika itu terjadi Indomaret dan Alfamart ini mampu menyebar keseluruh daerah bahkan bisa sampai keperdesaan, oleh karena itu membuat toko-toko lokal, warung dan minimarket lokal menjadi sepi pengunjung dan menurun omset nya. 

  Namun ada pro dan kontra dari masyarakat mengenai tidak adanya indomaret dan alfamart di Padang, ada yang mendukung tidak adanya indomaret dan alfamart di padang, dikarenakan dengan adanya indomaret dan alfamart para pedagang akan sepi pengunjung, dan bisnis mereka akan bangkrut. Hal itu disebabkan oleh harga barang indomaret dan alfamart yang lebih murah dari minimarket lokal, karena indomaret dan alfamart itu sistem penjualan nya langsung menghubungkan konsumen dan produsen yang menyebabkan rantai produksinya sangat pendek sehingga harga barangnya menjadi murah, berbeda dengan ritel lokal yang mana rantai distribusi nya yang panjang mengakibatkan harganya mahal. Ada yang juga yang tidak setuju mengenai indomaret dan alfamart tidak dibuka di padang, dikarenakan barang yang dijual serba lengkap membuat masyarakat tergiur ingin berbelanja di indomaret dan alfamart.

  Namun demikian, Padang masih memiliki minimarket yang sama lengkap nya dengan Indomaret dan alfamart. Jadi, ada atau tidak adanya indomaret dan alfamart dikota Padang, masyarakat masih bisa berbelanja ke minimarket lokal yang mana sudah ada disetiap sisi kota. Selain mendukung minimarket lokal dan warung lokal, kita juga mendukung ekonomi daerah dengan berbelanja di minimarket lokal.