-->

Latest Post

MPA,(PADANG) - Ketua Dewan Pembina Yayasan Al Manarah Al Islamiyah Arab Saudi Syeikh Khalid Al Hamudi menyebut bahwa seorang pemimpin yang beriman akan membimbing rakyatnya ke jalan yang benar.Masyarakat akan beruntung jika memiliki pemimpin yang seperti itu.
Lebih jauh dikatakannya, masyarakat Padang sungguh sangat beruntung memiliki Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo. Sebab, Mahyeldi menurutnya sangat dekat dengan Al Quran.
"Warga Kota Padang beruntug memiliki pemimpin (Walikota) yang taat kepada Allah. Ikhwaku, Mahyeldi Ansharullah hatinya dekat dengan Al Quran," kata Syekh Khalid Al Hamudi menyampaikan sambutan ketika peletakkan batu pertama pembangunan Pusat Studi Quran Kota Padang, di Padang Besi Lubuk Kilangan, Jumat (14/7/2017).
Sekaitan dengan itu, Syekh Khalid Al Hamudi mengingatkan warga Padang untuk selalu mendukung pemimpin yang saleh. Karena pemimpin yang saleh akan mampu menjalankan amanah yang diberikan.
"Setiap pemimpin yang saleh selalu dibimbing Allah," tukasnya.
Sementara itu, sebelumnya Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo menyebut bahwa kedatangan Syekh Khalid Al Hamudi di Padang telah membawa berkah. Pertemuan Ulama se-Dunia yang diselenggarakan di Padang adalah berkat Syekh Khalid Al Hamudi. Akan banyak ulama yang datang ke Padang. Bahkan, selama sepuluh hari, ayat suci Al Quran terus berkumandang di Padang.
"Cukup banyak berkah bagi Padang," ujar Walikota Padang.(Charlie)




MPA,(PADANG) - Koordinator Pansus Elly Thrisyanti menyampaikan,  kunjungan Pansus Belanja Tidak langsung ke DPRD Surabaya dan ke Kementerian Dalam Negeri terkait gaji pegawai ,TPP serta Hibah Bansos, yang mana dalam hal ini semua tergantung bagaimana kemampuan keuangan daerahnya.,melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kota Surabaya dan ke Kementerian Dalam Negeri terkait Gaji pegawai, Tunjangan Penerimaan Pegawai (TPP) dan Hibah Bansos,  kunjungan terhitung dari tanggal 11 hingga 15 Juli 2017.

Surabaya diketahui memang termasuk kemampuan keuangan daerahnya cukup tinggi dan tantang TPP di Surabaya kita lihat memang sudah bagus. Dalam hal ini tentunya bagaimana dengan gaji pegawai, tunjangan - tunjangan, apakah ada peningkatan sehingga dapat membantu mensejahterakan pegawai.Kemudian mengenai hibah bansos ini sesuai aturan yang ada dan yang berhak mendapatkan hibah bukan lagi untuk perseorangan, tapi perkelompok atau organisasi masyarakat yang sudah mempunyai badan hukumnya minimal tiga tahun. "Jadi Mengenai TPP tergantung kemampuan keuangan daerah dan  hibah bansos ini kita sesuai aturan yang ada saja, " kata Elly Thrisyanti melalui selulernya saat dikonfirmasi Jum'at( 14/7) sore.

Wakil Ketua DPRD Padang Muhidi mengatakan, secara umum Pansus Belanja Tidak Langsung membahas gaji pegawai, TPP serta uang isentif. Alhamdulillah ini sudah berjalan di Kota Padang, dalam pertemuan kita bersama OPD terkait kita peroleh realisasi pada OPD diatas 95 persen, namun ada juga beberapa OPD yang dibawah 90 persen realisasinya, " kata Muhidi. Muhidi menjelaskan, untuk gaji PNS tentunya sesuai golongan, jabatan dan realisasinya diatas 95 persen. Berarti antara perencanaan dengan pelaksanaannya itu nyambung. Untuk OPD yang realisasinya dibawah 90 persen hal itu bukan dikarenakan ketidak disipilinan pegawai, namun diketahui hal tersebut karena adanya pegawai yang pensiun, yang pindah dan pegawai yang sudah meninggal.p

Sementara untuk TTP Muhidi menjelaskan, dalam Tunjangan Penghasilan Pegawai(TPP) tersebut harus ada indikator kinerja yang ditetapkan Kepala OPD masing - masing sesuai dengan tupoksi. Harus ada perencanaan kerja, standar kerja, kreatifitas kerja.Tambahan penghasilan tersebut bertolak ukur nantinya dari beban kerja yang dilaksanakan, bagaimana kreatifitas pegawai dalam melakukan pekerjaan, efisiensi dengan pekerjaan yang maksimal. Gunanya tentu untuk peningkatan kinerja pegawai, walau persentasi penilaiannya berbeda pada masing - masing pegawai.


Muhidi  mengatakan Bagi pegawai yang kreatif, mencapai target kerja maksimal sesuai indikator yang ditetapkan OPD serta sesuai dengan sistem yang dibangun, maka pegawai tersebut layak menerima tambahan penghasilan, disamping juga gaji bulanan yang diterimanya.  Dan dalam kunjungan kita ke DPRD Surabaya dan ke Kementerian Dalam Negeri, kita tentunya menuruti saja aturan yang ada dan untuk realisasinya tergantung kepada kemampuan keuangan daerah. (01)


MPA,(PADANG) - Wakil Ketua  DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra didampingi Ketua Pansus Faisal Nasir dan seluruh anggota Pansus. Turut mendampingi Kepala Bapenda Padang Adib Alfikri, Kepala BPKA Syahrul dan dari pihak Bank Nagari. melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Surabaya, BPKA dan ke PT.Semen Gersik-Semen Indonesia, Jawa Timur, 11 – 15 Juli 2017. 

Menurut Wahyu Iramana Putra,mengatakan ,” kunjungan pansus ke Surabaya lebih banyak untuk mempertanyakan bagaimana realisasi pencapaian target PAD (Pendapatan Asli Daerah). Misalnya, pendapatan parkir dan pajak hotel di Surabaya diketahui realisasinya cukup besar dan lain sebagainya. “Hal itu karena memang di Surabaya ini masing – masing OPD yang telah diberikan target pendapatan adalah harga mati. Mereka harus bisa menerima risiko atau sanksi jika tidak mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan,” jelas Wahyu ketika dihubungi melalui selulernya, Kamis (13/7) malam.

“Hal ini pernah dilakukan sebelumnya oleh DPKA di bawah pimpinan Syahrul sebelum Bapenda berdiri sendiri. Semasa itu, pencapaian pendapatan bisa terealisasi 100 persen. Pada saat itu, DPKA melakukan koordinasi dan penekanan langsung pada dinas yang pencapaian pendapatannya masih belum mencapai target yang telah ditetapkan,” kata Wahyu.
Dikatakan, realisasi pencapaian pendapatan di Kota Padang cukup jauh dari harapan. Dari target sebesar Rp476 miliar hanya terealisasi sebesar Rp379 miliar saja. Hal itu menjadi persoalan. “Ada apa dengan OPD nya,” ujar Wahyu.

Lebih lanjut disampaikan, di Surabaya untuk taman – taman penghijauan kota, semua pembiayaannya berasal dari CSR perusahaan – perusahan besar yang ada di sana seperti bank dan perusahan besar lainnya. Pembiayaan diserahkan pada Pemko setempat untuk dikelola. Sementara di Kota Padang, biaya untuk itu dianggarkan terus-menerus.

Sementara kunjugan ke PT.Semen Gersik-Semen Indonesia, katanya, juga terkait pendapatan. Di sana, rombongan diterima oleh Dirut Sunardi Priomurti dan seluruh Direksi Manajemen Semen Gersik di Kantor Semen Indonesia Gersik Jawa Timur. Diketahui, pendapatan dari perusahaan itu bagi pemerinta kota setempat dari PJU (Penerangan Jalan Umum) nya saja rata – rata sebulannya Rp100 miliar di mana 0,3 persen merupakan retribusi untuk pemerintah daerah. Semen Gresik juga membina 6000 pengusaha. 


Wahyu berharap, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang selaku penanggung jawab untuk semua pendapatan, ke depannya harus memiliki rumusan – rumusan terkait pencapaian pendapatan. Bapenda harus bisa langsung berkoordinasi jauh hari dengan OPD – OPD yang pencapaian pajaknya belum tercapai.,”harapnya (Ar)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.