-->

Latest Post

MPA,(PADANG) – Kebersihan sebagian dari iman. Jika Kota Padang bersih, warga akan sehat. Karena itu Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah mengimbau kepada warganya untuk tetap menjaga kebersihan.
“Kita selalu ingatkan warga agar tetap menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan,” ujar Mahyeldi kemarin,(15/7)
Walikota melihat, masih ada segelintir warga yang kurang begitu peduli dengan kebersihan. Dalam pantauan Walikota, masih terlihat sampah. Melihat kondisi itu, Mahyeldi mengimbau kepada jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk terus mengingatkan warga dan mengawasi.
“Kebersihan sangat berkaitan dengan pariwisata. Jika kota kotor, tentu tak ada yang ingin datang,” sebut Mahyeldi.
Sisi lain, Walikota melihat masih terlihat titik macet di Kota Padang. Menurut Mahyeldi, macet tidak saja terjadi pada hari biasa. Akan tetapi juga pada waktu akhir pekan.
“Setiap Sabtu dan Minggu sering juga macet,” ungkap Walikota.
Mahyeldi mengatakan, salah satu penyumbang macet karena semakin banyaknya kendaraan dan belum bertambahnya jalur alternatif. Apalagi, usai lebaran lalu banyak perantau yang meninggalkan kendaraannya di Padang.
“Kebiasaan perantau kalau pulang kampung biasanya membawa mobil. Setelah itu mobil dijual di Padang. Setelah mobil terjual, perantau balik ke Jakarta menggunakan pesawat,” hematnya.
Mahyeldi mengimbau kepada jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kota Padang untuk menyiasati kondisi ini dengan merancang pelebaran jalan agar macet terurai. Seperti jalur di depan 

MPA,(PADANG) – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, Sumatera Barat dulunya merupakan gudangnya ulama. Masjid-masjid di Jakarta pada umumnya diisi oleh ulama asal Sumatera Barat.
Seiring perkembangan zaman, kondisi itu telah berubah. Menurut Wapres JK saat berkunjung ke Padang, Sabtu (15/7) kemarin, Sumatera Barat telah mulai kekurangan ulama. Menurutnya, dulu dari sepuluh ulama yang ada, delapan di antara nya berasal dari Sumatera Barat. Tetapi kini tidak lagi, justru banyak berasal dari daerah lain.
Apa yang disampaikan Wapres Jusuf Kalla mendapat tanggapan dari warga Sumatera Barat. Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo yang juga seorang buya ini menyebut bahwa apa yang disampaikan Wapres Jusuf Kalla mesti disadari oleh seluruh masyarakat Sumatera Barat.
“Ini harus kita sadari,” kata Walikota Padang, Sabtu itu.
Hemat Mahyeldi, agar pamor Sumatera Barat sebagai gudang ulama tetap terjaga, perlu adanya perhatian sejumlah pihak. Terutama dengan mendorong generasi muda untuk terus memperdalam ilmu agama.
“Termasuk mendorong sekolah-sekolah maupun pesantren,” ucapnya.
Mahyeldi menilai Sumatera Barat mesti serius dalam menyelamatkan generasi muda saat ini. Seluruh guru, orangtua dan tokoh masyarakat harus peduli dengan generasi muda.
“Seperti memproteksi generasi muda dari hal yang merusak,” papar Walikota Padang.
Upaya ini telah dilakukan Pemerintah Kota Padang sejak jauh-jauh hari. Pelaksanaan Pesantren Ramadan terus digalakkan. Sehingga kenakalan remaja dapat terus menurun.
“Berdasarkan data kepolisian, dengan adanya Pesantren Ramadan, tawuran hilang,” sebut Mahyeldi.(Ch/Ar)



MPA.(PADANG) - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang, Bidang Hukum dan Pemerintahan menilai adanya kebocoran pendapatan terjadi pada sejumlah OPD. Hal itu terkait dari laporan yang disampakan diluar nalar dan tidak sesuai dengan kenyataan riil di lapangan.Salah satunya dari sektor perpakiran yang tidak mencapai target pendapatan. Padahal berapa banyak titik parkir yang ada dan saat ini jumlah kendaraanpun makin pesat, untuk itu perlu evaluasi lagi lah dalam hal ini,” ungkap Iswanto Kwara, Sabtu (15/7).

Anggota Komisi itu menyebutkan, memang tidak logis saja, dari sektor perpakiran jauh sekali realisasinya dari target yang ditetapkan. Jika memang ada indikasi pungli pada sektor perpakiran ini, baik itu restirbusinya, permainan dari oknum (mafia parkir,red).

‘’Seharusnya, tim saber pungli bekerja mengungkap masalah ini. Dimana kendalanya disektor perpakiran ini kok hanya bisa mencapai sekitar Rp 400 juta sebulannya,”katanya.

Politisi PDI P tersebut membandingannya, untuk di Kota Bali saja ,PAD untuk sektor perpakiran saja bisa mencapai Rp 10 Miliar setahunnya.Kita tidak berbicara mengenai Wisata Balinya namun berbicara Kota Bali nya, kalau untuk tingkat kendaraaan baik motor maupun mobil tidak begitu jauh beda dengan Kota Padang. Namun disana pengelolaan perpakirannya sangat baik dan para pengelolanya mempunyai komitmet yang jelas.

Iswanto juga memberikan contoh, kenapa ketika kita parkir, para petugas parkir di Kota Padang tidak pernah memberikan bukti retribusinya. “Malahan kita selaku yang membayar sering kena omelan oleh petugas, nah ini kan jelas sudah pungli, apa dasarnya kita membayar parkir sementara bukti retribusi yang kita bayarkan tidak pernah kita terima dan jelas ketika tidak ada bukti retribusi parkirnya diberikan ini adalah suatu kebocoran,’’ujarnya.

Menurutnya, bisa saja pemerintah membuat suatu mekanisme dengan membayarkan retribusi parkir ini sekali setahunnya langsung dengan pajak kendaraan bermotor. Jadi tidak adalagi kebocoran dilapangan, berapa jumlah motor dan mobil yang ada pastilah itu membayar pajak. Tinggal pemerintah saja lagi nanti yang akan membayar gaji juru parkir untuk mengatur dilapangan dan petugas parkir tidak memunggut lagi dilapangan nantinya.

Iswanto meminta keseriusan tim saber pungli dalam bekerja. Jangan nantinya Kota Padang dikatakan sudah ada tim saber punglinya, namun dinilai hanya seremonial saja. Dan kepada walikota untuk mengambil tindakkan tegas terhadap persoalan ini.


’’Jika memang terjadi praktik pungli bagi petugus atau oknum pada OPD –  OPD yang ada pemko harus berikan sangsi tegas sesuai kesalahan yang dibuat agar terjadi efek jera, agar oknum maupun OPD nya  jera serta praktek pungli tidak terus merajalela terjadinya. (01)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.