Mediaportalanda

Semua Tanah di Sumbar Ditargetkan Tahun 2023 Bersertifikat

2/08/2018 03:19:00 AM Sumbar

MPA,SUMBAR - Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN mewujudkan target penerbitan sertifikat tanah bagi rakyat Sumatra Barat pada 2023 mendatang.

Hingga saat ini baru 700 ribu sertifikat tanah yang berhasil diterbitkan dan diserahkan kepada masyarakat Sumatra Barat. Padahal, seharusnya ada 1.700.000 sertifikat yang harus segera diterbitkan.

“Kantor BPN di Sumatra Barat masih punya hutang kepada rakyat satu juta sertifikat yang harus segera diselesaikan,” ujar Presiden kepada masyarakat yang hadir di Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya, Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, Rabu, 7 Februari 2018.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menjelaskan betapa pentingnya sertifikat sebagai bukti hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Salah satunya adalah untuk menghindari sengketa tanah yang terjadi hampir di seluruh Tanah Air.

“Saya kejar-kejar terus supaya bapak, ibu, dan saudara semua tahu setiap saya ke daerah, provinsi, kabupaten, kota, keluhan yang masuk ke saya selalu sengketa tanah, sengketa lahan di mana-mana,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Presiden meminta agar masyarakat memperbanyak dan menjaga dengan baik sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman serta tidak mudah rusak.

“Jadi kalau yang asli hilang ngurusnya mudah. Dengan fotokopi datang ke kantor BPN bilang, ‘Pak sertifikat saya hilang’ sudah gampang nyarinya, kalau tidak ada fotocopynya sulit,” ucap Presiden.

Tak lupa, Presiden juga menitipkan pesan kepada para penerima sertifikat agar menggunakan sertifikat yang dimiliki untuk hal-hal yang bersifat produktif. Perhitungan dan kalkulasi yang matang juga harus menjadi pertimbangan utama apabila ingin menggunakan sertifikat sebagai agunan.

“Tolong sebelum ini dimasukkan ke bank dihitung dahulu, dikalkulasi dulu bisa mencicil bulanannya atau tidak? Bisa mengangsur bunganya atau tidak setiap bulan? Kalau tidak (bisa mencicil), jangan sekali-kali meminjam di bank,” ujar Presiden.(***)

Wako Ramlan Nurmatias: Rasanya Belum Lengkap Jadi Orang Indonesia,"Jika Belum Berkunjung ke Bukittinggi"

2/08/2018 01:23:00 AM Sumbar

MPA,BUKITTINGGI - Hari Pers Nasional (HPN) 2018 yang tengah berlangsung di Padang Sumatera Barat merupakan kesempatan bagi Daerah Kabupaten / Kota untuk lebih mengenalkan dan menjual potensi yang dimiliki daerahnya, mengingat HPN dihadiri oleh ribuan wartawan se-Indonesia dan juga perwakilan pejabat pemerintah pusat.

Momenl ini tidak disia – siakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias hadir langsung untuk mengudara bersama RRI dalam acara yang bertajuk “Ngobrol Bareng bersama Pro2 Fm RRI Suara Kreatifitas” di arena Minangkabau Summits 2018 di Padang, Selasa (6/2).

Dalam durasi waktu yang terbatas, Ramlan bercerita panjang lebar tentang kepariwisataan Bukittinggi yang saat ini sedang giat – giatnya dalam pembangunan infrastruktur penunjang kepariwisataan. Dalam konsep pembangunan kepariwisataan Ramlan menggunakan konsep bahwa Kota merupakan tempat kenyamanan, ketenangan dan menghilangkan stres serta dapat mendatangkan rasa kebahagiaan.

Karena Bukittinggi merupakan kota sejuk yang nyaman, kota kecil yang indah ini akan kita jadikan kota pejalan kaki, tahun ini akan dilakukan pembangunan Pedesterian Taman Jam Gadang dan anggarannya sudah ada, nanti lantainya diganti, dilengkapi dengan air mancur dan penataan taman bunga yang asri sehingga orang pergi ke kota tidak menimbulkan stres tetapi malah merasakan ketenangan dan kenyamanan serta mendatangkan rasa kebahagiaan bagi warga kota dan pengunjung”, ujarnya.

Ketika ditanyakan tentang bagaimana dengan kesiapan Kota Bukittinggi dalam menerima tamu, Ramlan mengatakan. Bukittinggi selalu siap, dan prinsipnya dalam membangunan kota pariwisata Ramlan mengatakan pertamanya bagaimana membuat kota aman dan nyaman, kedua lalu lintas yang lancar dan ketiga pasarnya harus tertib, ramah dan bersih.

“Saat ini Bukittinggi merupakan paket komplit, makanannya yang enak, udaranya yang sejuk, geografis dan kontur tanah yang naik turun dan tidak ditemukan hal yang aneh - aneh di Bukittinggi, dan Bukittinggi merupakan kota sejarah dan kota perjuangan. Kalau ada orang Indonesia belum datang ke Bukittinggi rasanya belum lengkap sebagai orang Indonesia”, tambah Ramlan.

Kemudian Ramlan juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat yang akan melakukan pembangunan Tol Padang – Pekanbaru dimana groundbreaking-nya akan dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan HPN ini, tentu ini merupakan peluang untuk semakin berkembangnya kepariwisataan di Sumatera Barat,”Pungkasnya.

(Ylm/ar)

Memasuki Masa Reses I 2018, “Ketua DPRD Padang” Jemput Aspirasi Warga Daerah Pemilihan

2/08/2018 12:01:00 AM Parlemen

MPA, PADANG - Memasuki masa reses I 2018, anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sumatera barat turun ke dapil masing – masing guna menyerap aspirasi langsung dari masyarakat di daerah pemilihan mereka masing masing Untuk masa reses I, terhitung sesuai jadwal Bamus, mulai tanggal 7 sampai 11 Februari 2018. Dari 45 orang anggota dewan, termasuk.Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti melaksanakan reses ke daerah pemilihan (Dapil), yaitu Dapil Padang III (Kecamatan Bungus Teluk Kabuang, Kecamatan Lubuk Bagaluang dan Kecamatan Lubuk Kilangan.Reses Elly Thrisyanti kali ini mengambil tempat di Komplek Perumahan Emelindo RT. 02 dan RT. 03 RW. 20 Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Bagaluang, Rabu, 7 Februari 2018 malam. Kedatangan Elly Thrisyanti disambut oleh warga setempat di salah satu rumah ibadah yang ada didaerah tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, warga meminta kepada politisi Partai Gerindra ini untuk memperjuangkan lampu jalan yang ada didaerah tersebut. Disamping itu, warga juga meminta agar jalan yang belum diaspal agar segera dilakukan pengaspalan. Pasalnya ketika hujan datang, jalan tersebut sering becek."Kami hanya minta kepada Ibu Ketua DPRD Kota Padang, agar lampu penerangan jalan di komplek kami ini dipasang dengan baik. Soalnya, ketika malam tiba, komplek ini terlihat gelap. Kami juga minta, jalan di daerah kami ini diaspal," ujar Ajo, salah seorang warga setempat.Tak hanya itu, warga juga meminta agar diperjuangkan untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Sebab, belum semua warga di daerah itu memiliki kartu sakti tersebut untuk berobat ke puskesmas dan rumah sakit. "Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, kami tentu memiliki tanggungjawab moral kepada bapak dan Ibu semua untuk memperjuangkan aspirasi yang disampaikan tadi. Namun, tentu kita tetap akan berpedoman kepada aturan yang ada dan daya tampung APBD Kota Padang," ujar Elly Thrisyanti menjawab aspirasi warga.

Elly juga melaksanakan reses di Masjid Al Quwait, Banuaran Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat, 9 Februari 2018 siang.Kedatangannya disambut hangat para jamaah yang sebagian besar kaum ibu. Ketua Masjid Al Quwait, Saribulih mengatakan, kehadiran ketua DPRD di Komplek Perumahan Mitra Utama ini diharapkan menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Menariknya, kehadiran Elly Trisyanti betul betul dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan uneg-uneg. Ketua Majelis Taklim Al Quwait, Zetri Murni menyampaikan aspirasi supaya Tahfidz Qur'an bisa gratis bagi keluarga kurang mampu dan bagi anak yatim.

Dimana, dan kemana mereka bisa memberikan proposal untuk memperoleh bantuan tersebut," ujar Zetri yang juga kader Posyandu kelurahan tersebut.Sedangkan Ketua Majelis Taklim Kelurahan Banuaran, Hj. Rahmadani justru meminta pada Ketua DPRD untuk membantu pengadaan Rabana Masjid Al Quwait."Saya berharap Ibu Ketua Dewan bisa membantu pengadaan Rabana masjid ini. Kerena masjid ini memang belum memilikinya. Memang Majelis Taklimnya belum lama berdiri. Apalagi, kita dalam waktu dekat akan melaksanakan festival Rabana," ujar perempuan berusia 82 tahun yang akrab dipanggil Elok ini.Bak gayung bersambut, Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti langsung mengeluarkan 15 lembar uang 100 ribu.

Elly,saya sangat bangga dengan Ibu Elok. Walau sudah tua namun tetap melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat. Untuk itu saya akan bantu rabana tersebut pada saat ini juga," ujarnya sambil menyerahkan uang Rp1,5 juta pada Ketua Majelis Taklim Banuaran.Menyikapi keinginan warga, Elly mengatakan usulan masyarakat tersebut bisa disampaikan melalui Musrenbang. Namun, juga bisa ditampung melalui Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan. "Jika keuangan kota memadai maka bisa direalisasikan langsung," ujarnya.

Dia juga menyarankan, agar membuat proposal. Dengan catatan organisasi tersebut sudah di SK-kan dari kelurahan dan terdaftar pada Bagian Kesra Pemko Padang.Terkait Tahfidz Qur'an, Elly akan menyampaikan ke Kemenag untuk di subsidi. "Tahfidz ini penting, jika memang ada yang tidak mampu membayar Rp.50 ribu per bulan, kita akan carikan jalan keluarnya," ujar Elly.Ia mengatakan dirinya merupakan penyambung lidah masyarakat, menyampaikan aspirasi dan mendengarkan segala yang di keluhkan demi pembangunan Kota Padang. "Sebagai pemangku amanah, saya akan terus bersilaturahmi dengan masyarakat. Harus bertanggungjawab dengan amanah yang diterima," ungkapnya.Kepada wartawan usai pelaksanaan kegiatan reses, Elly Thrisyanti mengatakan, berdasarkan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Padang, reses dilaksanakan dari tanggal 7 sampai dengan 11 Februari 2018. Dari sebanyak 44 orang anggota dewan, semua mengambil reses, turun ke Dapil masing-masing.

Harapan kita dengan reses ini, pertama, kita akan menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah, (red) tahun 2019. Dimana penyusunannya dimulai pada bulan Maret 2018. Kita harapkan, anggota dewan yang turun ke dapil masing-masing itu, dapat menyerap aspirasi masyarakat, di luar dari yang diusulkan pada Musrenbang," ujarnya.Kedua, kata Elly lagi, karena ini adalah awak tahun anggaran baru di tahun 2018, maka kegiatan belum dilaksanakan. Tapi tugas anggota dewan adalah melakukan evaluasi hasil kerja Pemerintah Kota Padang di tahun 2017. "Itu nanti akan kelihatan di lapangan. Sampai sejauh mana realisasi kegiatan yang dilakukan pemerintah kota. Kita dapat menyerap informasi dari masyarakat, di daerah mereka sejauh mana realisasi pekerjaan pemko tersebut," ungkapnya.Saat ini, kata Elly lagi, pengelolaan keuangan daerah berbasis perencanaan. Artinya, tidak boleh terjadi inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Jadi semua yang akan dianggarkan itu harus direncanakan terlebih dahulu. Dan Maret, itu adalah tahapan penyusunan RKPD yang nanti akan dimasukan ke dalam KUA-PPAS. "Anggota dewan kan punya Pokok-pokok Pikiran (Pokir). Itu harus masuk semua dalam perencanaan, tidak boleh naik di jalan. Apa lagi, DPRD merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan bersama dengan eksekutif," ungkapnya.

Reses Elly Thrisyanti, Warga Komplek Perumahan Emelindo Minta Lampu Penerangan Jalan. Makanya, kata Elly Thrisyanti, dilaksanakan lah reses di awal tahun, agar semua aspirasi masyarakat dapat ditampung ke dalam Pokok-pokok Pikiran anggota dewan. Aspirasi yang tidak masuk ke dalam usulan Musrenbang, ditampung ke dalam Pokir anggota dewan. "Termasuk aspirasi yang disampaikan warga Komplek Perumahan Emelindo ini, tentu kita tampung dan kita akan perjuangkan nantinya," tegas Elly.(*)