-->

Latest Post

MPA,SUMBAR - Nasrul Abit Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan tegas meminta agar pengelola pulau objek wisata jangan menutup akses untuk tamu daerah. Namun, dia juga berharap agar tamu melakukan koordinasi dengan baik dan sebaiknya difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Hal tersebut ditegaskan Nasrul Abit terkait insiden cekcok mulut Ketua Fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Dengan seorang warga negara asing pengelola pulau di Mentawai.


“Hendaknya, pengelola pulau tidak boleh menutup akses kepada tamu daerah namun sebaliknya, herus ada koordinasi dan sebaiknya difasilitasi oleh pemerintah daerah,” katanya, seperti dilansir Padangmedia pada  Rabu (14/3).

Dia menilai, insiden cekcok mulut yang terjadi antara rombongan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sumatera Barat dengan bule pengelola pulau adalah karena kurangnya miskomunikasi. Kejadian ini menjadi pelajaran agar ke depan tidak terulang lagi.

“Kita menghargai investor, tetapi sebaliknya mereka juga tidak dibenarkan menolak tamu. Tidak ada yang mesti  tertutup,” ujarnya.

Dia meminta agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mengumpulkan seluruh pengelola cottage atau apapun yang bergerak di sektor wisata untuk diberikan pemahaman. Harus ada pencerahan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seperti tidak menolak tamu-tamu yang datang, mempekerjakan masyarakat lokal dan sebagainya,”tegasnya.

“Ada syarat-syarat yang harus diketahui, seperti mempekerjakan masyarakat setempat, tidak menolak tamu yang datang. Mesti nya seperti itu,” ulangnya.

Insiden cekcok antara Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Sumatera Barat Risnaldi dengan warga negara asing terjadi di kawasan Aloita Resort, yang masuk dalam gugusan Pulau Simakakang, Mentawai. Insiden itu kemudian menjadi viral karena adanya unggahan sebuah video berdurasi lebih kurang tiga menit.

Risnaldi membenarkan terjadinya insiden yang videonya beredar tersebut. Kejadiannya pada Minggu (11/3) ketika dia bersama rombongan meninjau potensi wisata daerah Mentawai. Dalam kunjungan itu, ada Wakil Ketua DPRD Kepulauan Mentawai dan kedatangannya menggunakan kapal milik Pemkab setempat,”ujarnya.(ar)


MPA,PADANG -- Irwan Prayitno, Gubernur Provinsi Sumatera Barat  di Auditorium Gubernuran membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Peningkatan  Kapablitias Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Rabu 14 Maret 2018.


Kegiatan ini, menurut Gubernur Irwan. Dimaksudkan untuk memberikan penguatan kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengimplementasikan SPIP serta meningkatkan kapabilitas APIP dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

"Dengan demikian, kita dapat mewujudkan penyelenggaraan daerah yang efektif dan efisien melalui proses yang terintegrasi oleh seluruh pimpinan dan stakeholder terkait," ungkapnya.

Irwan menambahkan, penguatan SAPIP serta peningkatan APIP ini diperlukan karena selaras dengan penilaian indikator kinerja yang dilakukan Organiasasi Perangkat Daerah (OPD), yakni tentang pengelolaan keuangan dan pembangunan.

Ini merupakan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih dan berkualitas. Untuk itu, peningkatan peran pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat diperlukan.

"Pengawasan dilakukan bukan hanya dilakukan di akhir pelaksanaan kegiatan, tapi sudah dilakukan sejak proses perencanaan," pungkas Irwan.(ar)

MPA,PADANG - Penyerahan Surat Keputusan (SK)  tentang kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se Sumatera Barat, di lakukan oleh Irwan Prayitno Gubernur Sumbar pada Rabu, (14/3/ 2018).



Penyerahan SK tersebut dilakukan di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat dan dihadiri juga oleh Sekretaris Daerah Provinsi Ali Asmar dan sejumlah pejabat lainnya yang ada di Sumatera barat.

Di kesempatan itu, Gubernur Irwan berpesan agar ASN bekerja secara maksimal, mesti memperlihatkan kinerja yang baik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Ia meminta kepala OPD agar membuat tupoksi untuk bawahan-bawahannya agar kinerja bawahan dapat terukur. "Jika tidak mememiliki tupoksi maka kinerja bawahan tersebut tidak dapat kita ukur dan kita nilai," ujarnya.

Gubernur pun mengucapkan selamat kepada ASN yang menerima SK Kenaikan Pangkat, dan berharap kenaikan pangkat pegawai  mesti diiringi dengan kenaikan kinerja. 

"Harus produktif dalam bekerja dan memiliki tanggung jawab moral, serta bekerja dengan professional di masing-masing tempat nya," harap Irwan.(ar)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.