Mediaportalanda

Photo Istimewa

MPA, KAB SOLOK – Terkait opini yang muncul di media online dengan judul artikel “Jika Anda Jadi Bupati, Apakah Sudah Mengerti Kebutuhan Rakyat?”. ini, jawaban dari Birokrat Muda Hendra Saputra, SH, M.Si dan Tokoh Agamais Buya H. Mahyuzil Rahmat, S.Ag.

Berbeda dari sebelumnya. Kali ini Hendra Saputra, SH, M.Si menanggapinya masih dalam kontek uji materi public. Sebagai bakal calon Bupati, dirinya semakin tertarik untuk menjawabnya.

Sebelumnya saya acungkan jempol kepada Bung Awan atas tulisannya mempertanyakan tentang Kebutuhan Rakyat seperti yang dimaksudkan”. Ujar Hendra Saputra di Posko RAMAH (HendRA–MAHyuzil), Jumat (13/12/19).

Menurut Hendra, pertanyaan itu cukup unik dan menantang untuk dikupas “Bukan hanya saya saja, namun semestinya juga dijawab oleh bakal calon Bupati lainnya. Kenapa?, karena bersifat semi teknis yang mengukur kemampuan seorang pemimpin (Bupati) dalam mengatur pola kerja pemerintah daerah meliputi jajarannya”, ungkap Hendra membuka jawaban kepada media ini.

Merujuk pada apa yang disampaikan bung Awan dalam opininya, ada beberapa point pertanyaan yang dirumuskan meskipun singkat namun cukup jelas.

Pertama, strategi meningkatkan mutu pendidikan selain menggunakan Dana Bantuan Orientasi Siswa (BOS) atau dari pemerintah pusat.

Usai berfikir sejenak, Hendra paparkan jawabannya. Dirinya mengatakan, Dana Bantuan Orientasi Siswa (BOS) atau dari pemerintah pusat (Banper). Itu memiliki peran yang luar biasa dalam meningkatkan mutu pendidikan bangsa ini semenjak program tersebut di adakan. Akan tetapi, yang perlu kita lakukan selaku pemerintah bersama masyarakat adalah mengawasinya!. Diluar itu, Bupati musti mengutamakan akses dan fasilitas sumber daya sekolah yang ada. Dengan begitu, BOS yang diperankan oleh pusat disambut oleh pemerintahan daerah dengan cara memaksimalkan segala elemen yang terkait untuk pendidikan rakyat, serta melakukan berbagai terobosan agar pendidikan dimudahkan di segala sisi.

“Bupati memiliki mesin yang bisa difungsikan untuk mengelola daerah dengan baik, yakni OPDnya”. Dalam hal ini, OPD yang akan dimaksimalkan adalah Dinas Pendidikan. Hal itu dapat terlaksana sepenuhnya, tergantung bagaimana kepiawaian dan kemampuan pemimpinnya (Bupati).

Kedua, bagaimana cara mengatur jaminan kesehatan masyarakat yang tidak sempat mengurus atau memiliki BPJS. Untuk menjawab pertanyaan ini, Hendra menyampaikannya secara singkat.

“Pertama, makisimalkan pelayanan puskesmas. Pastikan rakyat mendapatkan pengobatan yang terbaik. Kedua, benahi dan tingkatkan kualitas RSUD dari segala hal. Ketiga, bantu rakyat agar mengerti serta mendapat kemudahan dalam mengurus BPJS”, ujarnya.

Sedangkan untuk pertanyaan ketiga yang dilontarkan yakni tentang “Apa gagasan untuk mengimbangi kualitas akhlak dan budaya yang dipengaruhi oleh kemudahan teknologi internet saat sekarang ini”,  dijawab oleh H. Mahyuzil Rahmat S.Ag sebagai bakal calon wakil Bupati Solok yang berpasangan dengan Hendra Saputra.

Dikatakan Mahyuzil, gagasan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu, mengatur system komunikasi dibawah dinas Kominfo. Selain itu, peningkatan nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan di tengah-tengah masyarakat yang tentunya dalam hal ini, remaja lebih diprioritaskan.

“Sebagai generasi penerus, remaja atau kaula muda sangat perlu diperhatikan dan di ajak menggunakan internet secara positif, tanpa mengurangi semangat serta kemauan mereka dalam kemudahan teknologi informasi saat ini”, paparnya.

H.Mahyuzil menambahkan bahwa peran serta organisaisi kemasyarakatan di tingkat kabupaten hingga ke tingkat nagari, musti mengkampanyekan positif ber-internet, “Positif berinternet itu sama dengan menjaga lingkungan dan masa depan kita”. Bila perlu, dampingi generasi penerus bangsa ini agar ikut serta saling bahu membahu menguatkan soliditas sesama mereka untuk mengantisipasi internet negative dikalangan masyarakat, tambahnya.

Kemudian Hendra dan Mahyuzil menjawab pertanyaan terakhir tentang “Gagasan peran pemerintahan Kabupaten ke depan dalam memakmurkan desa desa dengan mensinergikannya bersama Anggaran Dana Desa”.

Kata Hendra, jika Walinagari (kepala desa) memiliki pengetahuan yang bagus mengenai tata cara atau petunjuk teknis pengelolaan dana desa secara keseluruhan, ditambah dengan dukungan dari pemerintah daerah, maka dengan sendirinya kehidupan nagari tersebut akan menjadi makmur.

Lalu Mahyuzil dalam kesempatan itu juga ikut menjawabnya. “Support mereka (Walinagari) untuk menjadi pemimpin yang cerdas, berwawasan dan kreatif, sehingga potensi yang tidak ada menjadi ada. Artinya, mereka mampu memberikan terobosan yang luar biasa dalam mengelola nagarinya”, tutup Mahyuzil.

Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Solok HendRA-MAHyuzil yang disingkat RAMAH, mengucapkan apresiasi dan terimakasih atas pertanyaan yang dilayangkan oleh Bung Awan secara umum. Menurutnya, hal ini sangat positif mengundang ketertarikan para kandidat memaparkan sejumlah pemikiran cerdasnya untuk kepentingan masyarakat kepada kalayak pembaca media (publik). “Jika ada kesempatan, silahkan bung Awan datang ketempat saya berdiskusi tentang masa depan rakyak Kab. Solok yang kami cintai, Wassallam..”, pungkas Hendra mengakhiri. (red).

MPA, PADANG - Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Fakhrizal, M.Hum menuntaskan seluruh tanggung jawab Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat jelang akhir jabatan.

Setelah kasus korban salah tembak di Polsek Kinali, Iwan Mulyadi, Irjen Pol Fakhrizal kembali menyerahkan ganti rugi sebesar Rp 100 juta pada keluarga Almarhum Erik Alamsyahfudin.

Diketahui, Erik Alamsyah meninggal akibat penganiayaan yang dilakukan oleh enam oknum polisi yang bertugas di Polres Bukittinggi pada tahun 2012 lalu.

Atas kasus tersebut, keluarga korban yang menempuh jalur hukum akhirnya memenangkan gugatan berupa ganti rugi sebesar Rp 100.700.000.

Di hadapan ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, Hapsoro Restu Widodo, Irjen Pol Fakhrizal menyerahkan seluruh ganti rugi berupa uang tunai sebesar yang dibebankan pada Polda Sumbar, Kamis (12/12).

"Ini adalah tanggung jawab kita dan harus kita tunaikan segera," kata Kapolda Sumbar di Polres Bukittinggi usai menyerahkan uang ganti rugi.

Dikatakan Kapolda, dirinya juga menyampaikan rasa prihatin terhadap keluarga korban almarhum Erik Alamsyah.

Jenderal bintang dua itu berharap kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Seluruh oknum yang berbuat semena-mena akan diproses secara hukum sesuai aturan yang berlaku.

"Jangan sampai terjadi lagi, kami akan berikan sanksi pada oknum yang berbuat demikian sesuai aturan yang berlaku,"  tegas Irjen Pol Fakhrizal.

Setelah ganti rugi pada keluarga korban Erik Alamsyah, Irjen Pol Fakhrizal berencana akan membayarkan ganti rugi pada keluarga almarhum dua orang kakak beradik di Sijunjung.

Keluarga korban kakak-beradik itu memenangkan gugatan pada tahun 2015 berupa ganti rugi sebesar Rp 500 juta.

Irjen Pol Fakhrizal memastikan, ganti rugi tersebut akan dibayarkan seluruhnya. "Jelang saya serah terima jabatan, semua tanggung jawab dituntaskan agar tidak ada lagi beban terhadap kasus seperti ini," jelasnya.

Kapolda juga sudah menugaskan pada Kepala Bidang Hukum Polda Sumbar Kombes Pol Nina Febrilinda, SH untuk membayarkan ganti rugi pada keluarga korban kakak-beradik di Polres Sijunjung.(*)