Tak Peduli Dengan Jurnalis, Ketua DPC PJID Tasikmalaya dan FORWASI Angkat Bicara
MPA, KAB. TASIKMALAYA - Wabah Covid-19 yang melanda selama
ini memang menjadi virus yang sangat menakutkan dan mematikan, sehingga
pemerintah bekerja ektra untuk mengantisipasi penyebaran wabah tersebut agar
tidak menyebar luas di seluruh pelosok tanah air.
Namun dengan banyaknya program pemerintah selama ini dalam
penanganan sampai masalah bantuan bagi warga masyarakat terdampak belum
menyentuh semua lapisan masyarakat dan profesi masyarakat seperti, profesi
profesi yang sangat riskan dalam penyebaran yang membutuhkan alat pelindung
diri (APD). Contoh profesi yang sangat rawan yaitu jurnalis/wartawan.
Dengan profesi jurnalis yang notabene seorang pemberi kabar
bagi masyarakat butuh perhatian lebih, baik dari pemerintah pusat ataupun
pemerintah daerah dalam SOP kesehatan dalam peliputan setiap tempat ataupun
narasumber yang akan di wawancarai.
Ketua DPC PJID ( Perkumpulan jurnalis Indonesia demokrasi )
Tasikmalaya yaitu Yan Daya Permana angkat bicara terkait sampai saat ini belum
ataupun tidak adanya perhatian khusus bagi awak media di wilayah Kota ataupun
Kab. Tasikmalaya, Yan mengatakan bahwa wartawan atau jurnalis juga warga NKRI ,
mempunyai kesamaan hak. Dan lagi tidak semua wartawan dan jurnalis bekerja di
perusahaan media kapitalis, banyak juga yang bekerja di perusahaan media
“gotong royong” , yang harus membiayai medianya sendiri atau urunan serta
“bayar oplah” untuk kelangsungan hidup medianya. Ucapnya Kamis (16/04/2020)
Saat ditanyakan apakah tanggapan ketua PJID tentang dampak
dari wabah Covid-19 apakah wartawan juga sama harus diperhatikan dari segi
sosial ekonominya oleh pemerintah yang ada di daerah masing – masing seperti
halnya di ruang lingkup Pemerintah Kota/Kab Tasikmalaya ?
Yan juga mengatakan sangat perlu bantuan dari segi ekonomi,
sebab kami kaum marhaen yang punya tanggungan anak istri dan belum lagi
kebutuhan untuk pendidikan yang saat ini harus belajar di rumah, kan itu perlu
anggaran tambahan juga, terkait bantuan pemerintah saya pikir terkesan lambat
dan tidak terbuka, hanya janji tanpa praktek , saya mengkritisi walikota
Tasikmalaya, beliau tidak memberikan contoh yang baik saat menghimbau bagaimana
penangan covid 19 , pucuk pimpinan kota Tasikmalaya sendiri tidak mematuhinya,
mengundang masa berkerumun itu kan menyalahi prosedur sesuai apa yang dianjurkan
atau protap penanganan Covid-19. katanya
“Pemkab tasikmalaya pun saya rasa lamban dan kurang
memperhatikan dan menghargai tugas para jurnalis, sehingga jangankan masalah
perhatian dalam taraf ekonomi dalam kesehatan saja saya pikir dan realita di
lapangan tidak ada” tandasnya
Dilain pihak ketua forum wartawan singaparna (FORWASI) Joko
Sriyanto juga membenarkan yang disampaikan oleh ketua DPC PJID Tasikmalaya
bahwa selama ini jangan perhatian pemkab dalam ekonomi, untuk cek kesehatan
wartawan saja saya rasa pihak pemerintah daerah Kab. Tasikmalaya seakan tidak
peduli, sedangkan selama ini para wartawan daerah selalu ikut andil dalam
publikasi kegiatan pemerintah, katanya
“Saya selaku ketua FORWASI walaupun kami selaku wartawan
daerah yang ada di Singaparna khususnya, kami sangat berharap pemerintah Kab.
Tasikmalaya bisa respect terhadap kami semua, dalam wabah Covid-19 ini minimal
ada perhatian bagi kami” pungkasnya. (*)
- Sumber : Liputanglobalnews.com