Mediaportalanda

Papua Sudah Lama Gunakan Sepeda Motor Listrik, Jakarta Tertinggal

5/03/2020 08:46:00 AM Nusantara

Sebelum pemerintah menggembar-gemborkan kendaraan listrik, Kota Agats, Kabupaten Asmat, Papua, sudah lebih dulu menggunakan sepeda motor listrik. (Foto: Dok/Antara)

MPA, JAKARTA - Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kendaraan ramah lingkungan dengan mengkampanyekan penggunaan mobil dan sepeda motor listrik saat ini belum berjalan. Terlebih di tengah mewabahnya virus corona (Covid-19) isu soal kendaraan listrik pun seperti hilang ditelan bumi.

Namun, jauh sebelum pemerintah menggembar-gemborkan kendaraan listrik, wilayah Indonesia paling timur, Papua sudah lebih dulu menggunakannya. Kendaraan listrik diminati karena harga bahan bakar minyak (BBM) di sana sulit walaupun harga sudah diseragamkan.

Wilayah yang menjadi pusat kendaraan listrik ini adalah Kota Agats, Kabupaten Asmat, salah satu daerah terpencil di Provinsi Papua. Meski jauh dari pemandangan gedung-gedung bertingkat dan kendaraan lalu-lalang, warga di sana sudah lebih dulu menggunakan sepeda motor listrik, dikutip dari , iNews.id Minggu (3/5/2020).

Beda sama Jakarta penggunaan sepeda motor listrik untuk mobilitas masih dalam tahap kampanye dengan program langit birunya, di Kota Agats memakai motor listrik menjadi lebih lumrah.

Bahkan, karena pengguna sepeda motor listrik semakin banyak PLN sudah memiliki membangun Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU) di berbagai titik Kabupaten Asmat.

Ini dapat dilihat saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) blusukan di Kabupaten Asmat, pada 2018 lalu. Mengenakan sepeda motor listrik Presiden membonceng Ibu Negara Iriana Jokowi menyapa masyarakat di sana.

Distrik Agats merupakan daerah berawa. Jalan di sana menggunakan papan, dan kendaraan utamanya adalah sepeda motor listrik. Merek motor listrik yang ada di Agats pun bermacam-macam, ada Wimcycle, Zero, Tiger dan lainnya. Jadi kota mana yang lebih maju dalam penggunaan kendaraan listrik, pastinya bukan Jakarta. (*)

Jurnalis Najwa Kritik Peran Dewan di Tengah Pandemi Covid-19

5/03/2020 06:38:00 AM Nusantara

jurnalis Najwa Shihab

MPA, JAKARTA - Jurnalis Najwa Shihab melontarkan kritikan terbukanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini.

Beliau menilai bahwa DPR tidak fokus dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus corona atau covid-19.

Kritikan tersebut disampaikannya melalui kanal YouTube dan Instagram Najwa Shihab yang diunggah pada Sabtu (2/5/2020) kemarin.

https://www.instagram.com/tv/B_qSJdHjBPi/?igshid=1l78nu5j59os4

Jurnalis Najwa Shihab mengawali videonya tersebut dengan menyapa para anggota DPR.

"Para anggota DPR yang terhormat apa kabar hari ini? Sepertinya tak sebaik biasanya," sapanya.

Beliau juga mengatakan bahwa sedang dalam kondisi yang sama dengan para anggota DPR karena adanya wabah virus corona.

"Sama. Di sini pun begitu. Kita semua memang sedang diuji. Hidup memang tak selalu baik, kan?" imbuh Najwa.

"Seperti kami-kami ini, tuan dan puan mungkin juga lebih banyak kerja di rumah. Kalau lihat siaran sidang atau rapat terbuka di Gedung DPR. Sekarang sih kelihatannya banyak kursi yang kosong. Eh, tapi biasanya juga kosong kan ya?" sambungnya.

Najwa lantas menilai bahwa para anggota DPR kini tidak sibuk membahas penanganan Virus Corona dan justru sibuk membahas masalah yang lain.

"Tuan dan puan anggota DPR yang terhormat, saya perhatikan parlemen-parlemen negara lain fokus melawan Corona."

"Tapi rasa-rasanya isu-isu yang keluar dari Senayan belakangan kok kebanyakan tidak terkait Corona ya," kata dia.

Beliau mengatakan, DPR RI masih sibuk membahas Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang disambut pro dan kontra.

"Kami malah membaca DPR bersemangat membahas isu-isu lain, contohnya Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang banyak ditolak karena dinilai mementingkan kepentingan investor di atas kebutuhan pekerja," jelasnya.

Najwa pun menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sempat akan menunda satu di antara klaster RUU Cipta Kerja, yakni ketenagakerjaan.

"Presiden Jokowi minggu lalu sempat menyampaikan pemerintah dan DPR menunda salah satu klaster di Rancangan Undang-undang itu (yakni) klaster ketenagakerjaan. Ini untuk memberi kesempatan untuk mendalami subtansi dan mendengar masukan dari berbagai pihak," tutur Najwa.

Menurut Nana, sapaan akrab Najwa Shihab, menyampaikan bahwa membahas Undang-undang (UU) yang menyangkut hajat hidup orang banyak di masa seperti sekarang ini terlalu mengundang curiga.

Tidak ada Undang-undang yang tidak penting. Justru karena UU itu penting, aneh jika pembahasannya diseriusi di waktu seperti sekarang.

Saat di mana perhatian dan konsentrasi kita sedang terkuras bertahan hidup di tengah wabah.

Tak hanya nekat mengagendakan bahasan RUU kontroversial, tindak tanduk DPR di masa pandemi seperti sekarang ini banyak mendapat sorotan, terangnya. (ar/*)

Kakorlantas Polri, Berbagai Cara di Lakukan Pemudik Mengelabui Petugas

5/02/2020 11:10:00 PM nasional

MPA, JAKARTA - Operasi Ketupat 2020 yang telah digelar di sejumlah titik guna memantau kebijakan larangan mudik. Ternyata dari titik pemantauan, masih ditemukan pemudik yang berupaya mengelabui petugas agar bisa lolos dari pemeriksaan petugas.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono menjelaskan, berbagai cara yang dilakukan pemudik untuk mengelabui petugas salah satunya dengan menggunakan travel. Bahkan ada yang menumpang di truk.

"Saya melihat pos-pos kita ini harus dijaga 24 jam penuh dengan shift yang harus diatur karena harus berjaga mencegah orang yang akan mudik sekaligus memberikan imbauan pencegahan Covid 19," ujar Istiono di Jakarta, dikutip dari INews.id Minggu (3/5/2020).

Dia berharap kesadaran masyarakat untuk bisa menunda mudik lebaran tahun ini demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

Sementara hingga hari kedelapan penerapan larangan mudik, sebanyak 21.000 kendaraan diarahkan memutar balik. "Harapannya, semakin hari tidak ada lagi yang berminat mudik untuk mencegah Covid-19," katanya. (*)