Mediaportalanda

PADANG - Sebagai bentuk mewujudkan optimalisasi keterbukaan informasi, Badan Kepegawaian dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kota Padang menyelenggarakan Pelatihan Jurnalistik dan Sosial Media Manajemen bagi PNS di lingkungan Pemko Padang. 

Pelatihan tersebut sebagai upaya menyiapkan tenaga PNS yang terampil dan kompeten dalam menyajikan informasi. 

Kepala BKPSDM, Mairizon menyebut perkembangan dunia digital telah mampu menghadirkan berbagai macam teknologi yang memudahkan mengakses informasi, masuknya internet membuat siapa saja membangun komunikasi melalui media sosial.

"Dengan memanfaatkan medsos, pemerintahan dapat menginformasikan kepada publik. Melalui pelatihan ini dapat memberikan dampak bagi perbaikan pemerintahan dalam sistem manajemen melalui penggunaan sosial media sekaligus  meningkatkan kualitas pelayanan publik," jelas Mairizon saat memberi sambutan di Youth Centre, Senin (16/10/2023).

Dikatakannya, hal ini merupakan upaya pemerintah agar masyarakat mengetahui apa yang telah dikerjakan pemerintah. 

"Keterbukaan informasi publik merupakan kebutuhan pokok, sehingga mendorong partisipasi serta meningkatkan peran aktif masyarakat. Apa yang dikerjakan dapat dijadikan informasi kepada masyarakat," tutur Mairizon.

Kepala Dinas Kominfo Kota Padang yang diwakili Sekretaris Dinas Kominfo, Titin Masfetrin mengatakan secara umum  ASN mempunyai tugas yaitu membantu masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Kedua tugas tersebut tidak mampu berjalan tanpa adanya partisipasi masyarakat untuk mencapai kinerja yang optimal.

"Publikasi dibutuhkan oleh semua sektor termasuk di pemerintahan. Pemerintahan membutuhkan publikasi yang tepat dan memadai untuk mendapatkan kinerja yang optimal," katanya.

Dijelaskannya, butuh partisipasi dari masyarakat untuk ikut membantu pencapaian kinerja pemerintah. Partisipasi masyarakat didapatkan jika masyarakat mendapatkan informasi yang memadai terkait dengan kinerja yang dilakukan.

"Kita perlu menampilkan lewat informasi, butuh menyampaikan informasi dengan benar. Maka  akan timbul mindset dari masyarakat, pemerintah kota itu ada dan siap untuk melayani.  Sehingga lahirnya partisipasi masyarakat pada rencana kerja yang telah disusun oleh pemerintah. Karena pemerintah kota tidak mampu melakukan ini sendiri," imbuhnya.

Sementara itu Kabid  Pengembangan Aparatur, Yuli Irawati menyebutkan dengan pelatihan ini akan memperkaya perspektif dan wawasan sehingga dapat melaksanakan tugasnya sebagai aparatur yang diamanahkan sebagai admin media sosial yang berkompeten di bidang jurnalistik dan sosial media manajemen.

"Terwujudnya  optimalisasi keterbukaan informasi dan meningkatkan nilai keterbukaan informasi pada Badan Publik untuk Pemerintahan Kota Padang," tutupnya.

Adapun sebanyak 104 orang yang mengikuti pelatihan dibagi menjadi IV angkatan. Angkatan I  dimulai 16-25 Oktober, angkatan II 23-27 Oktober, angkatan III 30 Oktober-3 November dan angkatan IV 6 November-10 November.  Dengan narasumber dari Classy Media, Andika Destika Khagen (Trainer Jurnalistik) dan  Desbi Sugari (Trainer  Social Media).  (MA/Vivi/Charlie)

PADANG - Anggaran pengadaan alat praktik siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) tahun anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan Sumatera Barat (Sumbar) membludak, Tim audit internal Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar mulai menghitung kerugian negara.

Pemberitaan ini viral diberbagai media online baik lokal maupun nasional, kasus yang memiliki pagu anggaran mencapai Rp18 miliar untuk menetapkan tersangka pada Disdik Sumbar, ini sontak membuat kaget publik. Ditambah lagi dengan adanya stetmen dari pihak Kejati Sumbar Hadiman, Selasa (17/10/2023) di sumbar.antaranews. Bahwa, tidak akan tebang pilih untuk menjerat orang-orang yang bersalah dan perlu dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Jika sudah ada hasil audit maka secepatnya dilakukan penetapan tersangka, siapa pun yang bersalah atau menerima aliran dana dari perbuatan melawan hukum akan dijerat.

Kemudian, dalam pengusutan kasus ini, tim penyidik Kejati Sumbar juga telah memeriksa sebanyak 25 orang saksi dari berbagai latar belakang. Yakni, kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara, kepala sekolah, ULP, distributor dan rekanan proyek.

Pengusutan kasus tersebut berawal ketika pihak kejaksaan menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan penggelembungan harga (mark up). Yaitu, proyek pengadaan peralatan praktik utama siswa sektor kemaritiman (nautikal kapal tangkap ikan dan agribisnis perikanan air tawar), dan proyek pengadaan peralatan praktik utama siswa SMK tanaman pangan dan hortikultura, pengelolaan hasil pertanian serta unggas.

Selanjutnya proyek pengadaan peralatan praktik utama siswa SMK sektor otomotif (teknik kendaraan ringan otomotif, teknik pengelasan, dan teknik instalasi tenaga listrik), dan proyek pengadaan barang praktik utama siswa SMK sektor pariwisata (perhotelan, tata kecantikan, kulit dan rambut, tata boga serta tata busana). Berdasarkan ini, kemudian Kejati Sumbar melakukan penyelidikan hingga akhirnya status perkara dinaikkan ke tahap penyidikan.  An

TUAPEJAT -  Penjabat Bupati Kepulauan Mentawai Fernando Jongguran Simanjuntak Hadiri Launching sekaligus penyaluran Bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah tahun 2023 di Aula Kantor Kepala Desa Tuapejat, Dusun Kampung,Kecamatan Sipora Utara, Sabtu (14/10/2023).

Dalam sambutannya, Pj. Bupati menyampaikan, pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia yang harus di penuhi karena merupakan sumber energi dalam mempertahankan hidup.

Fernando  juga mengatakan, upaya Pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat adalah melalui penyaluran cadangan pangan pemerintah berupa pemberian bantuan pangan.

“Dengan adanya bantuan ini setidaknya dapat mengurangi pengeluaran masyarakat penerima bantuan dan juga dapat membantu mengendalikan harga beras di pasaran” Harapnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kepulauan Mentawai yang diwakili oleh sekretaris kepala dinsos, Candra Dewi dalam laporannya menyampaikan, penyaluran bantuan pangan beras ini merupakan penyaluran bantuan Tahap ke II Tahun 2023, dan bantuan tersebut Berasal Dari Badan Pangan Nasional (BAPANAS) yang langsung di salurkan oleh Kantor POS.

"Tujuan pemberian bantuan pangan ini adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari – hari. Selain itu, bantuan pangan ini juga di harapkan dapat membantu mengendalikan harga beras di pasaran," Ungkapnya.

Candra Dewi mengungkapkan, sasaran penerima bantuan pangan ditetapkan oleh kepala Badan pangan Nasional yang datanya berasal dari Kementrian Sosial dengan jumlah penerima bantuan tahap II berjumlah 9.511 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 10 Kecamatan di kepulauan Mentawai, adapun bantuan yang di berikan adalah beras dengan kualitas medium sebanyak 10 kg beras.

"Adapun jumlah data yang di salurkan adalah di Kecamatan Pagai Utara sebanyak 850 KPM, kecamatan Sipora Selatan sebanyak 1.256 KPM, Siberut Selatan sebanyak 921 KPM, Siberut Utara sebanyak 945 KPM, Siberut Barat Daya sebanyak 798 KPM, Siberut Barat, sebanyak 772 KPM, Siberut Tengah sebanyak 950 kpm, Sipora Utara sebanyak 699 KPM , Sikakap sebanyak 1.058 KPM ,dan Pagai Selatan sebanyak 1.262 KPM",paparnya dalam laporannya. **