PADANG – Inflasi daerah Sumatera Barat (Sumbar) menunjukkan penurunan yang signifikan. Jika pada tahun 2022 inflasi Sumbar tertinggi di Indonesia sebesar 7,43 persen. Pada tahun 2023, inflasi Sumbar menunjukkan realisasi sebesar 3,14 persen (yoy).
Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja Anggota Komite IV DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH ke Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sumbar, Senin 18 Desember 2023.
Kunjungan itu dilakukan dalam rangka Tugas Pengawasan Pelaksanaan Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia fokus kepada inflasi daerah. “Inflasi daerah Sumbar yang kini turun drastis ke angka 3,14 persen dan menjadikan Sumbar kini berada di posisi ke-22 dari 34 provinsi di Indonesia sangat perlu kita apresiasi. Dengan prestasi ini TPID Sumbar bisa dikatakan sukses menurunkan tingkat inflasi. Ini berkat koordinasi, sinergi yang terintegrasi dari pemerintah kota/kabupaten dan pemerintah provinsi,” ungkapnya.
Ini artinya, program pusat, provinsi, kabupaten dan kota terintegrasi dengan baik. Bukan tumpang tindih dari sisi penganggaran terkait pengendalian inflasi. Ditegaskan oleh Leonardy, pada kunjungan sebelumnya pada kuartal I 2023 setelah inflasi Sumbar pada tahun 2022 dinyatakan paling tinggi di Indonesia. Tentu Bank Indonesia Perwakilan Sumbar mendapat pertanyaan-pertanyaan dalam berbagai pertemuan.
“Ketika prestasinya baik seperti ini, tentu perlu kita kabarkan pula. Sehingga 9 langkah strategis penanggulangan inflasi di Sumbar dengan Gerakan Sumbar Gempur Inflasi bisa jadi percontohan bagi provinsi lainnya di Indonesia,” ungkapnya.
Leonardy menegaskan, keberhasilan Sumbar menurunkan inflasi lebih dari 100 persen itu merupakan prestasi yang patut kita apresiasi. Keberhasilan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumbar tentu tak lepas dari peran Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya. Leonardy berharap, keberhasilan Gerakan Sumbar Gempur Inflasi diselaraskan menjadi Gerakan Sumbar Gembur Pertumbuhan Ekonomi.
Kepala Bank Indonesia Sumatera Barat beserta jajarannya juga semakin giat menggenjot pertumbuhan ekonomi di Sumbar. Sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi seperti pertanian terus ditingkatkan. Begitu juga sektor lain seperti jasa, perdagangan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan. Sektor industri perlu didorong.
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, Endang Kurnia Saputra yang didampingi Kepala Fungsi Perumusan Kebijakan Ekonomi Ridwan Anhar, Kepala Tim Implementasi Ekonomi Daerah, Lukman Hakim dan sejumlah staf mengatakan, “Alhamdulillah dengan kerjasama tim pengendali inflasi daerah yang diketuai oleh Pak Gubernur, inflasi daerah bisa turun signifikan. Kami pun berharap masukan Bapak bagaimana langkah BI Sumbar di tahun depan untuk mengendalikan inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ini.”
Endang mengatakan berdasarkan tahun kalender, inflasi Sumbar terjaga rendah sebesar 2,18 persen. Dan berada di bawah rata-rata nasional.
“Ini sesuai dengan target pemerintah. Jadi, bisa dibayangkan penurunannya jika akhir tahun lalu 7,43 persen sementara tahun ini diperkirakan sebesar 2,18 persen. Ini prestasi Sumatera Barat yang membuat bangga Bank Indonesia,” tegasnya.
Endang lebih jauh menyebutkan, TPID Sumatera Barat berada di urutan terbaik kedua dalam pengendalian inflasi di Kawasan Sumatera. Dan TPID Kabupaten Tanah Datar menjadi terbaik 1 tingkat kabupaten/kota di Kawasan Sumatera pada tahun ini. Hadiahnya penambahan dana insentif daerah sebesar Rp8,3 miliar untuk Tanah Datar dan sebesar Rp11 miliar untuk Sumatera Barat.
“Saya menyarankan TPID ini dipakai lagi dalam pengendalian inflasi daerah tahun 2024. Saya belum pernah melihat Toko Tani Indonesia Centre (TTIC) sebaik yang di sini,” harapnya.
Endang menyebutkan rahasia keberhasilan itu antara lain adalah pertama optimalisasi anggaran Kementerian/lembaga untuk operasi pasar serta daya beli dimana di Sumbar ada 225 titik pasar murah, kedua subsidi pangan yang bersinergi dengan BPMD Sumbar, ketiga subsidi ongkos angkut di Kepulauan Mentawai, keempat perluasan gerakan budidaya tanaman pangan mandiri.
Dan kelima, implementasi best practices pertanian dan pemberian bantuan alsintan, keenam perluasan dan penguatan KAD, ketujuh komunikasi pengendalian inflasi yang intensif, kedelapan penguatan data dan informasi pangan dan kegiatan inovatif lainnya.
Diantara kegiatan inovatif lain ini seperti membentuk komunitas peduli inflasi, sekolah peduli inflasi, pesantren pendukung ketahanan pangan, toko pengendalian inflasi pesantren. Juga ada implementasi inovasi dalam menekan biaya produksi seperti bajak sawah gratis dan subsidi asuransi petani.
Tak lupa Endang mengingatkan tentang risiko tekanan inflasi akibat momen Natal dan tahun baru. Begitu juga dengan pengaruh erupsi Marapi. Komoditas pangan yang perlu mendapat perhatian adalah beras kualitas bawah, beras kualitas medium, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan gula pasir. (*)
