Mediaportalanda

PADANG - Selama tiga minggu sejak dimulainya kampanye sesuai tahapan Pemilu 2024, Polda Sumatera Barat (Sumbar) telah menerbitkan ratusan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye bagi peserta pemilu.

"Terhitung dari tanggal 28 November hingga tanggal 18 Desember 2023, Ditintelkam Polda Sumbar mengeluarkan 166 STTP Kampanye," kata Dirintelkam Polda Sumbar Kombes Pol Sunarya, S.Ik melalui Plt. Kasi Yanmin Iptu Anthony, SH, Selasa (19/12).

STTP Kampanye tersebut, diberikan kepada calon anggota legislatif tingkat Provinsi (DPRD), tingkat pusat (DPR RI), calon anggota DPD, serta kepada Tim Kampanye Daerah (TKD) calon presiden dan calon wakil presiden. 

"Pelayanan STTP Kampanye ini, juga dipermudah dengan adanya Call Center Yanmin Ditintelkam Polda Sumbar, yakni dengan menghubungi nomor telepon WhatsApp 0822-4633-3001," ujarnya. 

Sebagaimana diketahui, hadirnya Call Center Yanmin dalam rangka mengoptimalkan pelayanan Polri, serta mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. 

"Dinamika dan problematika saat ini menuntut solusi serta terobosan kreatif dan inovatif yang berintegritas serta dedikasi tinggi untuk mewujudkan hasil yang maksimal dan permintaan pelayanan pengurusan perizinan akan meningkat diakhir tahun jelang kontestasi Pilpres 2024," kata Dirintelkam Polda Sumbar Kombes Pol Sunarya beberapa waktu lalu. 

Pihaknya berharap, terobosan kreatif dan inovatif layanan Call Center Yanmin ini dapat memberikan banyak kemudahan, efisiensi dan jangkauan yang lebih luas.

Apalagi, massa kampanye Pemilu 2024 telah dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Sehingga kebutuhan akan perizinan dan pelayanan semakin tinggi terutama dengan adanya kontestasi politik.(*)

PADANG PANJANG - Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si meluncurkan lima inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Rumah Dinas Wali Kota, pada Rabu (20/12).

Lima inovasi yang diluncurkan di antaranya Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Dukcapil Bermitra yaitu Dukcapil memberikan layanan administrasi kependudukan hingga perumahan. Uda Wako (Urus Dokumen Daerah Asal Warga). Uda Pabasko (Urus Dokumen Adminduk Padang Panjang, Batipuh, X Koto), Bertaubat (Bersama Rumah Tahanan Update Data Warga Binaan dan Terbitkan Dokumen Kependudukan).

Dalam sambutannya, Sonny menyampaikan, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, harus menjadi komitmen seluruh Disdukcapil.

“Alhamdulillah, hal tersebut diinterpretasikan dengan baik oleh Disdukcapil Padang Panjang yang terus berinovasi dalam pelayanan. Berturut-turut menjadi OPD Tlterinovatif. Kami sangat mengapresiasi komitmen inovasi ini, tidak hanya Disdukcapil, namun juga seluruh OPD yang ada,” ujarnya.

Ia juga mengimbau, kepala OPD untuk menciptakan ekosistem dan budaya kerja yang inovatif, mendorong personel untuk selalu berpikir out of the box. Sehingga ke depan akan selalu muncul inovasi-inovasi baru dalam pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan

“Namun saya ingin mengingatkan, tugas kita tidak selesai dengan hanya menciptakan inovasi. Saya tidak ingin inovasi ini hanya menjadi ajang pamer, tetapi tidak dikelola dengan baik. Setelah ini adalah bagaimana inovasi ini bisa diketahui dan dimanfaatkan  masyarakat,” tuturnya lagi.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat, Drs. Besri Rahmad, M.M juga mengapesiasi Disdukcapil Padang Panjang yang terus melahirkan inovasi untuk pelayanan publik.

“Tugas admin Dukcapil itu semakin banyak, semakin beragam dan semakin sangat dibutuhkan. Karena semua layanan publik yang diberikan kepada masyarakat itu didasari kepada dokumen Dukcapil. Semua penduduk harus mempunyai dokumen Dukcapil,” ungkap Besri.

Peluncuran inovasi Disdukcapil tersebut juga dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Disdukcapil dengan fasilitas kesehatan untuk penerbitan dokumen kependudukan bagi bayi yang baru lahir. Juga dengan kecamatan dalam hal pendistribusian sebagian pelayanan adminduk untuk Akte Kematian.

Ikut hadir kepala dan sekretaris Disdukcapil se-Sumbar, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, camat dan lurah serta undangan lainnya. (St/Jn)

PADANG PANJANG - Penjabat (Pj) Walikota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si membuka kegiatan Musyawarah Kota (Muskot) Palang Merah Indonesia (PMI) di Pendopo Rumah Dinas Walikota, pada Rabu (20/12).

Muskot digelar untuk pemilihan ketua PMI Kota Padang Panjang masa bakti 2023-2028 ini, dihadiri Plt. Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat, Aim Zein.

Sonny menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi, totalitas serta peran dan kiprah terbaik yang telah dilakukan jajaran pengurus beserta relawan PMI Padang Panjang. Yang selalu ada bersama-sama pemerintah dan terus menjadi pionir dalam bidang sosial, kebencanaan dan kemanusiaan, memberikan pelayanan donor darah maupun tugas kemanusiaan lainnya.

Sonny menyebutkan, siapapun nantinya yang akan terpilih menakhodai kepengurusan PMI, harus tetap melanjutkan tren dan hal-hal positif yang telah dilakukan kepengurusan periode sebelumnya.

"Hari ini menjadi momentum penting bagi siklus kepengurusan PMI yang ditandai dengan berakhirnya kepengurusan periode 2018-2023. Meski tidaklah mudah mengemban tugas kemanusiaan ini, namun tongkat kepemimpinan selanjutnya harus terus berlanjut. Hal-hal positif ini tentu tetap akan dilanjutkan pengurus yang baru,” katanya.

Sonny berharap kepengurusan PMI berikutnya semakin solid dan maju. Serta terus meningkatkan eksistensinya dan mengajak semua pihak bersama PMI untuk saling bersinergi dan bergandengan tangan dalam memberikan bantuan sesuai dengan prinsip dasar Palang Merah; Kemanusiaan, Kesamaan, Kenetralan, Kemandirian, Kesukarelaan, Kesatuan dan Kesemestaan.

Sementara itu, Aim Zein menyebut, muskot PMI ini digelar lima tahun sekali. Ada dua agenda penting yaitu pertanggungjawaban pengurus PMI lama dan pemilihan ketua baru.

“Agenda yang dilaksanakan tertuang dalam AD/ART PMI dan wajib dilakukan muskot sekali lima tahun,” ujarnya.

Ketua terpilih dan pengurus baru nantinya, kata Aim, memiliki tugas yang tidak mudah. Ia berharap ketua PMI yang baru harus punya komitmen, berjejaring, punya ketokohan dan kecintaan terkait tugas dan fungsinya di PMI. Menjadi pemimpin yang bisa mengarahkan dan mengendalikan organisasi.

Ketua PMI Padang Panjang 2018-2023, Dr. Novi Hendri, S.E, M.Si Datuak Bagindo Saidi mengatakan, muskot kali ini dihadiri seluruh jajaran pengurus PMI Padang Panjang beserta para relawan.

“Kita harapkan kepengurusan yang baru lebih meningkatkan etos kerja dalam melaksanakan tugas misi kemanusiaan. Tetap kompak bersama dalam membesarkan nama PMI Padang Panjang,” ucapnya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Forkopimda, Pj Sekdako, Dr. Winarno, M.E kepala OPD, pimpinan cabang Bank Nagari, camat, Orari, Tagana, RAPI, relawan beserta undangan terkait lainnya. (Rk/Jn)