Mediaportalanda

Jusuf Kalla menilai Sumbar Mulai Kekurangan Ulama,

7/15/2017 08:27:00 AM Padang

MPA,(PADANG) – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, Sumatera Barat dulunya merupakan gudangnya ulama. Masjid-masjid di Jakarta pada umumnya diisi oleh ulama asal Sumatera Barat.

Seiring perkembangan zaman, kondisi itu telah berubah. Menurut Wapres JK saat berkunjung ke Padang, Sabtu (15/7) kemarin, Sumatera Barat telah mulai kekurangan ulama. Menurutnya, dulu dari sepuluh ulama yang ada, delapan di antara nya berasal dari Sumatera Barat. Tetapi kini tidak lagi, justru banyak berasal dari daerah lain.

Apa yang disampaikan Wapres Jusuf Kalla mendapat tanggapan dari warga Sumatera Barat. Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo yang juga seorang buya ini menyebut bahwa apa yang disampaikan Wapres Jusuf Kalla mesti disadari oleh seluruh masyarakat Sumatera Barat.

“Ini harus kita sadari,” kata Walikota Padang, Sabtu itu.

Hemat Mahyeldi, agar pamor Sumatera Barat sebagai gudang ulama tetap terjaga, perlu adanya perhatian sejumlah pihak. Terutama dengan mendorong generasi muda untuk terus memperdalam ilmu agama.

“Termasuk mendorong sekolah-sekolah maupun pesantren,” ucapnya.

Mahyeldi menilai Sumatera Barat mesti serius dalam menyelamatkan generasi muda saat ini. Seluruh guru, orangtua dan tokoh masyarakat harus peduli dengan generasi muda.

“Seperti memproteksi generasi muda dari hal yang merusak,” papar Walikota Padang.

Upaya ini telah dilakukan Pemerintah Kota Padang sejak jauh-jauh hari. Pelaksanaan Pesantren Ramadan terus digalakkan. Sehingga kenakalan remaja dapat terus menurun.

“Berdasarkan data kepolisian, dengan adanya Pesantren Ramadan, tawuran hilang,” sebut Mahyeldi.(Ch/Ar)

DPRD Padang, Ada Kebocoran Pendapatan di OPD

7/15/2017 08:13:00 AM Parlemen

MPA.(PADANG) - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang, Bidang Hukum dan Pemerintahan menilai adanya kebocoran pendapatan terjadi pada sejumlah OPD. Hal itu terkait dari laporan yang disampakan diluar nalar dan tidak sesuai dengan kenyataan riil di lapangan.Salah satunya dari sektor perpakiran yang tidak mencapai target pendapatan. Padahal berapa banyak titik parkir yang ada dan saat ini jumlah kendaraanpun makin pesat, untuk itu perlu evaluasi lagi lah dalam hal ini,” ungkap Iswanto Kwara, Sabtu (15/7).

Anggota Komisi itu menyebutkan, memang tidak logis saja, dari sektor perpakiran jauh sekali realisasinya dari target yang ditetapkan. Jika memang ada indikasi pungli pada sektor perpakiran ini, baik itu restirbusinya, permainan dari oknum (mafia parkir,red).

‘’Seharusnya, tim saber pungli bekerja mengungkap masalah ini. Dimana kendalanya disektor perpakiran ini kok hanya bisa mencapai sekitar Rp 400 juta sebulannya,”katanya.

Politisi PDI P tersebut membandingannya, untuk di Kota Bali saja ,PAD untuk sektor perpakiran saja bisa mencapai Rp 10 Miliar setahunnya.Kita tidak berbicara mengenai Wisata Balinya namun berbicara Kota Bali nya, kalau untuk tingkat kendaraaan baik motor maupun mobil tidak begitu jauh beda dengan Kota Padang. Namun disana pengelolaan perpakirannya sangat baik dan para pengelolanya mempunyai komitmet yang jelas.

Iswanto juga memberikan contoh, kenapa ketika kita parkir, para petugas parkir di Kota Padang tidak pernah memberikan bukti retribusinya. “Malahan kita selaku yang membayar sering kena omelan oleh petugas, nah ini kan jelas sudah pungli, apa dasarnya kita membayar parkir sementara bukti retribusi yang kita bayarkan tidak pernah kita terima dan jelas ketika tidak ada bukti retribusi parkirnya diberikan ini adalah suatu kebocoran,’’ujarnya.

Menurutnya, bisa saja pemerintah membuat suatu mekanisme dengan membayarkan retribusi parkir ini sekali setahunnya langsung dengan pajak kendaraan bermotor. Jadi tidak adalagi kebocoran dilapangan, berapa jumlah motor dan mobil yang ada pastilah itu membayar pajak. Tinggal pemerintah saja lagi nanti yang akan membayar gaji juru parkir untuk mengatur dilapangan dan petugas parkir tidak memunggut lagi dilapangan nantinya.

Iswanto meminta keseriusan tim saber pungli dalam bekerja. Jangan nantinya Kota Padang dikatakan sudah ada tim saber punglinya, namun dinilai hanya seremonial saja. Dan kepada walikota untuk mengambil tindakkan tegas terhadap persoalan ini.

’’Jika memang terjadi praktik pungli bagi petugus atau oknum pada OPD – OPD yang ada pemko harus berikan sangsi tegas sesuai kesalahan yang dibuat agar terjadi efek jera, agar oknum maupun OPD nya jera serta praktek pungli tidak terus merajalela terjadinya. (01)

Elly Thrisyanti Dampingi Ketua Pansus Kunker Ke Kementria Dalam Negeri

7/15/2017 04:47:00 AM Parlemen

MPA,(PADANG) - Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti dan Wakil Ketua DPRD Padang Muhidi didampingi Ketua Pansus Budiman, Wakil Ketua Amrizal Hadi serta anggota Pansus lainnya.melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Surabaya dan Kementerian Dalam Negeri terkait gaji pegawai, Tunjangan Penerimaan Pegawai (TPP) dan hibah Bansos. Kunjungan terhitung dari tanggal 11 hingga 15 Juli 2017.

Kunjungan kerja Pansus Belanja Tidak Langsung tersebut dikoordinatori Koordinator Pansus Elly Thrisyanti menyampaikan, kunjungan Pansus Belanja Tidak langsung ke DPRD Surabaya dan Kementerian Dalam Negeri terkait gaji pegawai, TPP serta hibah bansos yang semuanya tergantung bagaimana kemampuan keuangan daerahnya.

Surabaya diketahui termasuk daerah dengan kemampuan keuangan yang cukup tinggi. Begitu juga dengan TPP di Surabaya sudah cukup bagus. “Dalam hal ini tentunya bagaimana dengan gaji pegawai, tunjangan – tunjangan, apakah ada peningkatan sehingga dapat membantu mensejahterakan pegawa,” ujarnya.Kemudian menyangkut hibah bansos, pansus ingin mempelajari apakah sudah sesuai aturan yang ada. Yang berhak mendapatkan hibah bukan lagi untuk perseorangan, tapi kelompok atau organisasi masyarakat yang sudah mempunyai badan hukumnya minimal tiga tahun.

“Jadi Mengenai TPP tergantung kemampuan keuangan daerah dan hibah bansos ini kita sesuai aturan yang ada saja, ” kata Elly Thrisyanti Sementara Wakil Ketua DPRD Padang Muhidin mengatakan, secara umum Pansus Belanja Tidak Langsung membahas gaji pegawai, TPP serta uang insentif. Dalam pertemuan bersama OPD terkait, diperoleh informasi bahwa realisasi pada OPD di atas 95 persen, namun ada juga beberapa OPD yang realisasinya di bawah 90 persen.

Untuk gaji PNS, kata Muhidi, disesuaikan dengan golongan, jabatan dan realisasinya di atas 95 persen. OPD yang realisasinya di bawah 90 persen, hal itu bukan dikarenakan ketidakdisipilinan pegawai, namun karena adanya pegawai yang pensiun, pindah dan meninggal dunia.Sementara terkait TTP, menurut Muhidi, harus ada indikator kinerja yang ditetapkan Kepala OPD masing – masing sesuai dengan tupoksi. Harus ada perencanaan kerja, standar kerja dan kreatifitas kerja.

Tambahan penghasilan tersebut bertolak dari beban kerja yang dilaksanakan, kreatifitas dalam melakukan pekerjaan dan efisiensi dengan pekerjaan yang maksimal. Gunanya untuk peningkatan kinerja pegawai, walau persentase penilaiannya berbeda pada masing – masing pegawai.Bagi pegawai yang kreatif dan mencapai target kerja maksimal sesuai indikator yang ditetapkan OPD serta sesuai dengan sistem yang dibangun, maka pegawai tersebut layak menerima tambahan penghasilan, di samping gaji bulanan yang diterimanya.

“Dalam kunjungan kita ke DPRD Surabaya dan Kementerian Dalam Negeri, kita tentunya menuruti saja aturan yang ada. Untuk realisasinya tergantung kepada kemampuan keuangan daerah,” tutupnya.