Mediaportalanda

Kelanjutan Pembangunan Monumen Bela Negara di Nagari Koto Tinggi Limapuluhkota Kembali Dibahas

3/15/2018 04:55:00 PM Sumbar

MPA,PADANG — Kelanjutan pembangunan monumen bela negara di Nagari Koto Tinggi, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, kembali dibahas. Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit meminta agar anggaran Rp7 miliar dari Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipastikan dapat dimanfaatkan pada 2018.

“Dari rapat bulan September 2017 lalu, keputusannya pelaksanaan pembangunan monumen bela negara yang semula dilakukan oleh kabupaten Limapuluh Kota diserahkan kepada Pemprov Sumbar,” katanya, Kamis (15/3/2018).

Ia menyebutkan pembangunan monumen PDRI tersebut menjadi tanggungjawab enam kementerian. Setelah dikomunikasikan, baru Dirjen Kebudayaan Kemendikbud yang bakal alokasikan anggaran Rp7 miliar.

Ia mengharapkan pembangunan monumen bela negara dapat segera dilanjutkan. Untuk itu adanya Keputusan Presiden (Kepres) terkait percepatan pembangunan monumen bela negara yang terdapat di Koto Tinggi, Limapuluh Kota sangat membantu masing-masing kementerian bertanggungjawab dengan kesepakatannya dalam membantu pembangunan yang dilakukan.

Terkait pembangunan jalan sepanjang enam kilometer dari kantor camat Gunuang Omeh menuju lokasi monumen bela negara di Koto Tinggi, dalam pertemuan tersebut disepakati Pemkab Limapuluh Kota akan siap mengganggarkannya. Hal itu disebabkan jalan ini berstatus jalan kabupaten.

“Untuk jalan ke lokasi tidak ada persoalannya, Pemkab Limapuluh Kota akan menganggarkan di tahun ini. Sekarang telah bulan Maret, maka perlu menyegerakan untuk jemput bola langsung ke Kementerian terkait agar segera membantu pembangunan monumen bela negara,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesatuan Bangan dan Politik (Kesbangpol) Sumbar, Nazwir menyebutkan pembangunan monumen bela negara merupakan tanggungjawab enam kementerian, yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pariwisata, Pemprov Sumbar dan Pemkab Limapuluh Kota.

“Koordinasi perlu ditingkatkan. OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumbar diharapkan dapat memastikan kementerian masing-masing untuk segera mengucurkan anggaran yang telah disepakati dalam membantu supaya pembangunan monumen bela negara ini segera selesai,” pungkasnya.(***)

Andre Rosiade: Usut Warga Asing Yang Usir Anggota DPRD di Pulau Makakang,"Jangan Sampai Berbuat Semaunya,"

3/15/2018 04:33:00 PM nasional

MPA,JAKARTA - Terkait persoalan rombongan DPRD Sumatera Barat dan DPRD Kabupaten Mentawai dilarang menyandar di sebuah resort oleh seorang warga negara asing (WNA) saat mengunjungi Pulau Makakang, Sumatera Barat. Membuat Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra, Andre Rosiade angkat bicara.

Andre Rosiade juga mengecam keras kejadian tersebut. Ia meminta pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk menyelidiki kejadian tak mengenakkan tersebut.

Informasi yang beredar, rombongan DPRD dihadang warga asing tersebut menyandar di sebuah resort di Pulau Makakang, Kecamatan Sipora Utara, Mentawai. Kondisi ini memicu emosi rombongan anggota DPR.

"Kami minta Gubernur Sumbar menyelesaikan persoalan ini dengan cepat. Kalau perlu segera turunkan tim ke Kepulauan Mentawai. Pastikan kepada Bupati Mentawai apa yang sebenarnya terjadi. Kalau perlu investigasi bagaimana proses sewa menyewa pulau di Mentawai, apa betul bisa menguasai penuh wilayah," katanya, Kamis (15/3).

Ia juga meminta kepolisian dan pihak imigrasi untuk memeriksa peraturan dan dokumen para WNA penyewa pulau tersebut.

"Kapolda Sumbar juga harus bergerak dan memastikan tindakan yang di lakukan oleh WNA itu. Apakah melanggar aturan? Apabila melanggar dan meresahkan maka harus ditindak. Jangan sampai ada orang asing yang semena-mena di Sumbar. Pihak imigrasi juga harus bergerak. Periksa dokumen tinggalnya, dan periksa apakah punya izin kerja, karena itu tugas imigrasi," lanjutnya.

Menurutnya, DPP Gerindra juga akan memerintahkan fraksinya di DPRD Sumbar untuk menyelidiki. Jangan sampai peristiwa serupa terulang atau bahkan terjadi di tempat lain.

"Jangan sampai orang asing yang tinggal secara ilegal malah berbuat kebaikan," tegas Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini. (*)

Tanggapi Soal Bule Dengan DPRD. Wagub: Kasus itu Disebabkan Salahpaham Atau Kurang Komunikasi

3/15/2018 06:49:00 AM Sumbar

MPA,PADANG -- Bule pengelola salah satu resor di Sipora Utara Kabupaten Mentawai menjadi viral di media sosial. Hal itu berawal dari Video cekcok mulut antara anggota DPRD Sumbar dan sang bule pengelola pulau, Tentu ini membuat Netizen Dunia Maya beraksi, dan meminta sang bule agar segera keluar dari Mentawai.

Menyingkapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit angkat bicara. Dan menilai, kasus itu disebabkan kesalahpahaman atau komunikasi yang tidak berjalan baik. Wagub mengaku sudah mendapat penjelasan dari Bupati Mentawai dan kepala dinas pariwisata.

"Pengelola resor sebenarnya ingin menawarkan berlabuh di pantai karena dermaga sedang dalam kondisi perbaikan, tetapi komunikasi sudah terlanjur memanas dan tidak berjalan baik," jelasnya, pada Rabu, 14 Maret 2018.

Wagub mengatakan, kejadian itu mesti menjadi pelajaran dan tidak boleh terulang lagi karena bisa membawa citra buruk terhadap kepariwisataan daerah.

Salah satu cara, katanya, pihak yang ingin mengunjungi tempat wisata di Mentawai, termasuk resor, sebaiknya berkoordinasi dulu dengan Dinas Pariwisata.

Dinas tersebut nantinya akan membantu menjembatani antara pengunjung dengan pengelola tempat wisata agar tidak terjadi kesalahpahaman,”ujar Wagub.

Wagub juga meminta supaya Dinas Pariwisata Mentawai mengumpulkan semua pengusaha resor di sana untuk diberikan pemahaman agar terbuka bagi pengunjung.

Pengusaha resor tersebut juga harus menggunakan tenaga kerja lokal agar manfaat ekonomi langsung dirasakan oleh masyarakat setempat,”harap Wagub.(ar)