-->

Latest Post

MPA,PADANG - Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup DPRD Kota Padang, Zulhardi Z.Latif menyatakan sikap kecewa atas laporan dan pengakuan yang disampaikan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang terkait pokok – pokok pikiran (Pokir) DPRD yang menjadi program di dinas terkait.

Namun tidak terealisasikan, malah terjadi Silpa hingga Rp. 20,8 Miliar pada Oktober 2017 ini.Zulhardi Z. Latif mengatakan ada 1 Pokir di dapil nya yang berada pada paket 9 No 17 yang berlokasi di RW 1 menuju RW 3 (dalam hal pengerasan jalan,red) di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji. Ini telah dimasukkan dan menjadi program di DPRKPP dan malah sudah ditenderkan.

Dari hearing kita kemarin bersama dinas terkait dikatakan untuk paket 9 No 17 ini sudah di laksanakan, namun kenyataannya tidak ada sama sekali. “Jangankan satu truk kerikil masuk ke lokasi, satu kerikil saja tidak sampai ke lokasi tersebut,” ujar Zulhardi yang lebih akrab disapa Buya ini, Selasa (24/10).

“Nah ini kan jelas tidak dikerjakan kemana dibawanya, apakah ini dipindahkan ke tempat lain atau bagaimana. Kalau dipindahkan ke lokasi lain, itu kan tidak masuk dalam perencanaan yang sudah dibahas dan ini sudah jelas OPD nya salah, kenapa seenaknya memindahkan begitu saja tanpa persetujuan terlebih dahulu,” tegasnya.Apalagi sekarang ini sudah e -planing, jadi kegiatan atau program itu sesuai dengan yang telah diusulkan tidak boleh naik di jalan. Tidak benar seenaknya saja jika dipindah-pindahkan apa yang telah disepakati dalam pembahasan, yaitu yang akan dilaksanakan, tidak seenaknya main pindahkan saja,”pungkasnya.

Kalau tidak dilaksanakan uangnya dikemanakan. Apakah dikembalikan?, jika iya, berarti kan program di paket 9 No 17 itu jelas belum dilaksanakan. Kenapa dikatakan sudah dan ini jelas-jelas disampaikan dalam hearing Komisi III bersama empat OPD kemarin, yakni Dinas PU, DPRKPP, Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan Kota Padang,” sebutnya.

Menurutnya itu hanya baru satu paket nomor 9 saja yang baru ketahuan, sementara ada 1 hingga 13 paket. Juga diketahui katanya di paket 11 juga terjadi gagal tender, sementara disana ada anggaran sekitar Rp2,8 Miliar, apa-apa saja pekerjaan yang ada di paket 11 ini apakah ada yang urgent yang betul perlu untuk masyarakat sementara kenapa tidak dilaksanakan, kenapa gagal tender untuk paket 11 ini, katanya. Zulhardi juga mengungkapkan untuk di bulan Oktober ini saja di DPRKPP sendiri itu sudah terjadi Silpa Rp20,8 Miliar, apalagi nanti di Desember 2017 datang, itu bisa saja meningkat menjadi Rp40 Miliar yang tidak terselesaikan. Tentunya ini sangat kita sayangkan sekali. 

Sementara kita di DPRD telah menganggarkan dan itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Kenapa tidak bisa realisasikan, sementara masyarakat tentunya sudah berharap-harap seperti drainasenya untuk diperbaiki, jalan lingkungan, betonisasi dan segala macamnya.Dalam masalah ini tambah Zulhardi, kita dari Komisi III sudah meminta DPRKPP untuk segera menyerahkan seluruh daftar paket 1 sampai 13 tersebut yang akan kita awasi satu-persatu. Apakah kegiatan-kegiatan dalam paket-paket tersebut sudah dilaksanakan apa belum. Kita tidak mau dibohongi lagi seperti kejadian pada paket 9 No 17 yang katanya sudah dilaksanakan namun nyatanya nihil.

Ini hanya baru satu objek saja yang baru ketahuan. Bisa saja terjadi pada paket-paket yang lainnya, pada pokir-pokir anggota dewan yang lainnya yang anggarannya sudah masuk di OPD terkait. Nantinya letak data dari paket-paket ini akan kita serahkan pada anggota dewan di dapil mereka masing-masing untuk melakukan pengecekan pada paket-paket ini, apakah sudah dikerjakan apa belum.Kita bukan saja mengawasi untuk pokir itu saja akan tetapi seluruh program Pemko Padang yang bisa saja tergabung dalam paket 1 hingga 13 ini yang akan kita cek seluruhnya. 

“Jadi saya harap OPD terkait jangan main-main untuk hal ini, karena ini adalah uang rakyat yang kita gunakan untuk bangunan Kota Padang agar lebih baik kedepannya,” ungkap politisi Golkar itu.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana, DPRKPP diminta harus segera merealisasikan pengerjaan betonisasi jalan lingkung yang anggarannya dari pokir-pokir anggota dewan. Ia melihat saat ini persoalan jalan melalui pokir dewan banyak yang belum tuntas dan selesai, sehingga kekecewaan warga terhadap anggota dewan muncul akibat persoalan ini. Jangan kami yang jadi disalahkan, jadi kekecewaan masyarakat. Kepada Pemko Padang melalui pihak terkait harus segera menyelesaikan hal ini,” tegas Wahyu yang juga Ketua DPD Golkar Padang itu,

Sementara Norman Kabid Perumahan DPRKPP Padang saat dikonfirmasi melalui selulernya mengatakan, bahwa untuk paket – paket pengerjaan di DPRKPP masih ada yang sedang berjalan dan enam paket terkontrak pertama sudah selesai pengerjaannya. Untuk yang di Kelurahan Korong Gadang ia menyebutkan itu sudah selesai pelaksanaannya.



Sementara Silpa yang disebut sebesar Rp20,8 miliar itu tambah Norman, bukanlah sebanyak itu, kemarin saat hearing itu hanya baru hitungan – hitungan kasarnya saja, tidak ada Silpa sebesar itu,” ungkapnya. (*)

MPA,PADANG - Komisi II DPRD Kota Padang melaksanakan hearing bersama Bapenda Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, Pertamina, PT. Semen Padang, Bank Nagari dan PDAM Kota Padang tentang Pendistribusian Energi Baru Terbarukan di Kota Padang, Senin kemarin.
Hearing di pimpin  langsung oleh Elly Thrisyanti Ketua DPRD Kota Padang,. Dalam hearing itu banyak persoalan yang menjadi pertanyaan anggota DPRD Kota Padang kepada mitra kerjanya tersebut.Miswar Djambak dari Fraksi Partai Golkar mempertanyakan kontribusi PT Semen Padang, apa lagi setelah berdirinya Pabrik Indarung VI.  

Pertanyaan tajam juga diberikan Masrul Rajo Intan terkait pendistribusian gas murah bersubsidi kepada masyarakat. Menurutnya, pendistribusiannya harus tepat sasaran dan menyentuh lapisan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.Sementara Ketua Fraksi Partai Demokrat, Yulisman dalam kesempatan itu juga meminta Pertamina untuk menertibkan SPBU yang terkesan nakal dalam operasionalnya. 

Sekretaris Dinas Perdagangan, Jasman menjawab pernyataan Yulisman, ia menegaskan, pihaknya baru-baru ini langsung menangkap tangan ulah SPBU nakal.

"Baru-baru ini, saya menangkap tangan pengisian BBM dengan jerigen di salah satu SPBU di Bandar Buat. Sampai sekarang mobilnya masih saya tahan di kantor Dinas Perdagangan. Kami minta Pertamina betul-betul mengawasi dengan ketat SPBU yang ada," katanya.


Jasman bahkan mendesak Pertamina memberikan sanksi yang tegas kepada SPBU nakal tersebut. Sebab, soal perizinannya dikeluarkan Pertamina, bukan Pemerintah Kota Padang."Kami hanya ingin BBM itu tepat sasaran kepada rakyat, "pungakasnya.Informasi yang diperoleh dari sekretariat DPRD Padang, Komisi II DPRD Padang usai heariang  langsung melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) terhitung 17 hongga 21 Oktober 2017, terkait Pendistribusian Energi Baru Terbarukan , ke Kementerian ESDM, Jakarta, DPRD  Kota Surabaya dan ke DPRD Kota Bogor (*)


MPA,PADANG - DPRD Kota Padang mempertanyakan  24 Panti Asuhan yang berada di Kota Padang, hal ini disebabkan  kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai dan memprihatinkan. hal ini  dibenarkan oleh Kepala Bagian (Kabag) Kesra Kota Padang Jamilus.Jamilus mengatakan, memang untuk Panti Asuhan perlu perhatian pemerintah . Ada sebanyak 24 Panti Asuhan di Kota Padang, dan dari kunjungan ke lapangan sangat memprihatinkan, masih sangat banyak sarana dan prasarana panti asuhan yang tidak memadai.

“Saat ini pemko Padang  baru melakukan pembinaan-pembinaan tentang penguatan kelembagaan panti, bantuan sosial untuk panti. Namun memang bantuan untuk panti-panti asuhan ini belum mencukupi,” kata  Jamilus 

Dikatakan Jamilus, dari pembahasan kita bersama Pansus II DPRD Padang, direkomendasikan untuk penambahan anggaran untuk biaya operasional Panti Asuhan ini. Kita sedang merancang anggarannya, berapa untuk anak panti apakah nanti pertiap bulannya, nanti melihat pada anggaran,” kata Jamilus dari ruang kerjanya, Kamis ( 19/10).Kemudian menyangkut anggaran operasional untuk Garin Masjid dan Mushalla yang merupakan progul Walikota dan Wakil Walikota Padang Bapak Mahyeldi – Emzalmi, memang pada tahun sebelumnya di 2015 kita belum menganggarkannya, dan saat ini telah dianggarkan namun belum semuanya terealisasikan.

“Saat ini memang baru terealisasikan sekitar 335 dari keselurahanya sekitar 1600 garin Masjid dan Mushalla,” ujarnya.

Jamilus menjelaskan, untuk anggaran operasional kita namakan anggaran operasional Imam/Garin Masjid dan Mushalla, karena disebagian daerah garin ini juga salah satunya langsung berfungsi menjadi imam. Kita juga menginginkan para Garin Masjid dan Mushalla adalah orang – orang yang langsung mampu menjadi Imam dan kita adakan pelatihan selama tiga hari untuk itu, sehingga disana ada ketenangan, kenyamaman jamaah setiap harinya sholat di Masjid maupun Mushalla, karena imamnya sudah ada langsung disana,” ungkapnya.

Sebelumnya diketahui dalam rapat pembahasan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah 2018 bersama Bagian Kesra Kota Padang diketahui masih minimnya perhatian kepada Panti Asuhan dan belum  terakomodirnya bantuan operasional bagi seluruh Garin Masjid/ Musholla yang sesuai dengan 10 program unggulan janji Mahyeldi – Emzali di angka 200% Dalam pembahasan itu Maidestal Hari Mahesa mengatakan, kita tahu bahwasanya Kota Padang digadang – gadang adalah kota layak anak, sementara masih banyak anak yatim dan piatu kita di Panti Asuhan yang belum tersentuh bantuan.

“Menurut ajaran agama manapun pastilah anak yatim piatu harus dan wajib kita bantu, begitu juga halnya dari oleh negara maupun pemerintah sendiri,” katanya.

Kemudian terkait belum tercapainya kenaikan bantuan operasional Garin Masjid / Mushalla ternyata bantuan tersebut hanya untuk kurang lebih kepada 335 Garin Masjid/Mushalla saat ini. Sementara yang mana Masjid dan Mushalla se Kota Padang kurang lebih 1600 an Masjid/Mushalla, berarti garinnya lebih kurang juga sekitar lebih kuran 1600 orang di Kota Padang, berarti belum sampai 50 persen yang terakomodir, hanya baru 335 Masjid dan Mushalla saja.


“Maka dari itu kita mendorong agar bantuan operasional untuk panti asuhan dan garin Masjid/Mushalla untuk secara keseluruhan mendapatkannya. Untuk garin tidak hanya yang berjumlah 355 orang dari total 1600 an Garin Masjid/ Musholla dari laporan yang kita terima dalam pembahasan kemarin bersama Kesra,” kata Ketua DPC PPP Padang ini.(*)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.